PMK 41 TAHUN 2025

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat sesuai ketentuan pengelolaan keuangan BLU.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan BLU Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan kepada masyarakat umum dan pihak penjamin (pemerintah pusat, daerah, atau pihak lain yang menanggung biaya).

2. Jenis Tarif Layanan

   • Tarif layanan utama, meliputi pemeriksaan spesimen klinik, pemantapan mutu eksternal, kalibrasi, vektor dan binatang pembawa penyakit, analisis masalah kesehatan berbasis laboratorium, dan biorepositori.
   • Tarif layanan penunjang, meliputi penggunaan fasilitas, peralatan, transportasi, klinik dan apotek, pendidikan dan pelatihan, penggunaan keahlian, sarana limbah, media promosi, kekayaan intelektual, dan layanan penunjang lainnya.

3. Penetapan Tarif

   • Tarif layanan utama merupakan batas tarif tertinggi dan dibagi berdasarkan kategori layanan dan zona wilayah.
   • Tarif layanan penunjang dihitung berdasarkan biaya per unit layanan minimal yang meliputi fasilitas, bahan habis pakai, tenaga kerja, dan harga pasar setempat.
   • Tarif dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan, kepatutan, dan kompetisi sehat.

4. Kontrak Kerja Sama
   BLU dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk jasa layanan kesehatan, tarif layanan utama dan penunjang, serta pemanfaatan aset dan kerja sama manajemen.

5. Ketentuan Khusus Tarif

   • Pengguna layanan asing, perusahaan asing, dan pengguna yang menginginkan layanan lebih cepat dikenakan tarif minimal 125% dari tarif standar.
   • Tarif dapat diberikan sampai dengan nol rupiah untuk kegiatan strategis, sosial, pengguna miskin, atau terdampak kondisi kahar dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BLU.

6. Paket Layanan
   BLU dapat memberikan tarif dalam bentuk paket atau kombinasi layanan dengan tarif yang dapat lebih rendah dari tarif standar.

7. Penetapan dan Pelaksanaan Tarif
   Kriteria, besaran, dan tata cara penetapan tarif dilakukan oleh pemimpin BLU sesuai peraturan perundang-undangan. Tarif yang berlaku mengikuti ketentuan dalam peraturan ini dan prosedur pengelolaan BLU.

8. Pencabutan Peraturan Lama
   Peraturan ini mencabut dan menggantikan beberapa peraturan menteri keuangan sebelumnya terkait tarif layanan BLU laboratorium kesehatan di Palembang, Makassar, dan Surabaya.

9. Berlaku
   Peraturan mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan.

10. Lampiran Tarif Layanan Utama
    Menetapkan batas tarif tertinggi untuk berbagai jenis layanan laboratorium kesehatan masyarakat yang dibedakan berdasarkan zona I, II, dan III dengan rincian tarif spesifik untuk setiap jenis layanan.