PMK 5 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2026 merupakan Peraturan Menteri tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Pemberian Sumbangan Bencana Sumatera Tahun Anggaran 2026. Peraturan ini diterbitkan untuk menindaklanjuti pertimbangan perlunya mendorong pemberian sumbangan oleh pihak tertentu guna mendukung penanganan bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat pada November 2025, serta memberikan insentif fiskal berupa PPN yang ditanggung pemerintah pada tahun anggaran 2026. Ketentuan ini disusun berdasarkan konsideran Menimbang yang menyatakan perlunya pemberian insentif fiskal dan pengaturan tata cara pelaksanaan serta pertanggungjawaban PPN ditanggung pemerintah. Peraturan ini berlaku dalam konteks pelaksanaan anggaran tahun 2026 dan pelibatan pengusaha di kawasan berikat sebagai pemberi sumbangan.

Pokok Pengaturan

Definisi dan Lingkup Istilah

• Menetapkan istilah utama yang digunakan, antara lain: Undang-Undang PPN (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah), PPN sebagai pajak pertambahan nilai, Pengusaha Kena Pajak, Barang Kena Pajak, Masa Pajak, Faktur Pajak, Modul Pembuatan Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN, serta Menteri sebagai menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
• Mendefinisikan Bencana Sumatera sebagai bencana yang terjadi di Pulau Sumatera meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat pada bulan November 2025; Barang Kena Pajak Tertentu sebagai Barang Kena Pajak yang diberikan dalam rangka pemberian sumbangan Bencana Sumatera; serta Pihak Tertentu sebagai pengusaha kawasan berikat dan/atau pengusaha di kawasan berikat sesuai ketentuan kepabeanan yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tertentu ke tempat lain dalam daerah pabean.

PPN Ditanggung Pemerintah dan Pihak Pemberi Sumbangan

• Menetapkan bahwa PPN dalam rangka pemberian sumbangan Bencana Sumatera ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2026 dan bahwa pemberian sumbangan dimaksud dilakukan oleh Pihak Tertentu yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tertentu kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
• Mengatur bahwa tata cara pengeluaran Barang Kena Pajak Tertentu dari kawasan berikat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kawasan berikat, sehingga mekanisme kepabeanan menjadi rujukan pelaksanaan pengeluaran barang untuk sumbangan.

Cakupan Besaran dan Periode PPN Ditanggung Pemerintah

• Menetapkan besaran PPN yang ditanggung pemerintah sebesar 100% (seratus persen) dari PPN terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu oleh Pihak Tertentu dan atas PPN yang wajib dilunasi kembali sehubungan dengan pengeluaran Barang Kena Pajak Tertentu dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
• Menentukan periode Masa Pajak yang mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah adalah Masa Pajak Desember 2025, Masa Pajak Januari 2026, dan Masa Pajak Februari 2026, di mana Masa Pajak Desember 2025 adalah 1 Desember 2025 sampai 31 Desember 2025 dan Masa Pajak Januari 2026 adalah 1 Januari 2026 sampai 31 Januari 2026 (Masa Pajak Februari 2026 dicakup sebagai masa Januari/Februari 2026 sebagaimana disebut).

Kewajiban Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan Realisasi

• Wajib bagi Pengusaha Kena Pajak yang merupakan Pihak Tertentu untuk membuat Faktur Pajak dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah; Faktur Pajak dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
• Mengharuskan pencantuman keterangan pada Faktur Pajak berupa teks 'PPN DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5 TAHUN 2026' dengan pemilihan keterangan tersebut pada Modul Pembuatan Faktur Pajak, dan apabila keterangan tersebut belum tersedia di modul maka dicantumkan pada kolom referensi Faktur Pajak.
• Menetapkan bahwa Faktur Pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu merupakan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah, serta pelaporan dan pembetulan SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2025 sampai dengan Masa Pajak Februari 2026 dapat diperlakukan sebagai laporan realisasi sepanjang disampaikan paling lambat 30 April 2026.

Perlakuan dalam Surat Pemberitahuan dan Kredit Pajak

• Menegaskan bahwa PPN terutang yang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud tidak dapat dikreditkan dan/atau tidak dapat diperlakukan sebagai PPN disetor dimuka dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, sehingga tidak boleh menjadi dasar pengkreditan PPN oleh penerima sumbangan.

Pengecualian Ketentuan PPN Ditanggung Pemerintah

• Mengatur bahwa PPN tidak ditanggung pemerintah apabila objek yang diserahkan bukan merupakan Barang Kena Pajak Tertentu (pakaian jadi hasil produksi Pihak Tertentu), penyerahan dilakukan sebelum 1 Desember 2025 atau setelah 28 Februari 2026, Pihak Tertentu tidak membuat Faktur Pajak sesuai ketentuan atau tidak menggunakan Faktur Pajak sebagaimana diatur, dan/atau Pihak Tertentu tidak melaporkan laporan realisasi sebagaimana diwajibkan.
• Menetapkan bahwa atas pemberian sumbangan yang tidak memenuhi ketentuan pengecualian tersebut dikenai PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Penagihan dan Kewenangan Kantor Pajak

• Memberi kewenangan kepada Kepala kantor pelayanan pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak untuk menagih PPN yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan ketidaksesuaian, berupa: objek bukan Barang Kena Pajak Tertentu, Masa Pajak tidak sesuai dengan periode yang ditetapkan, atau tidak dibuat/ dilaporkannya Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu.
• Merinci bahwa penagihan dapat dilakukan jika Faktur Pajak tidak dibuat sesuai ketentuan atau Faktur Pajak atas penyerahan tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana mensyaratkan laporan realisasi.

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Subsidi Pajak

• Menetapkan bahwa pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi pajak ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026 terhadap PPN ditanggung pemerintah dalam rangka pemberian sumbangan Bencana Sumatera oleh Pihak Tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merujuk pada mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait.

Ketentuan Penutup

• Menetapkan bahwa Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 19 Februari 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya