PMK 53 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional menetapkan tata kelola pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional (endowment fund) dan dana untuk pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing oleh Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). Peraturan ini diterbitkan karena berdasarkan konsideran Menimbang, pengelolaan anggaran pemberian hibah dilakukan oleh unit pengelola dana (merujuk Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah), LDKPI telah ditetapkan sebagai unit pengelola dana, dan perlu adanya pengaturan tata kelola yang baik untuk menjamin pelaksanaan investasi pemerintah, pemberian hibah, dan pemanfaatan hasil pengembangan dana. Peraturan ini menjadi pedoman pelaksanaan penganggaran, investasi, penatausahaan, akuntabilitas, serta pengawasan atas Dana KPI di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup dan Tujuan

• Peraturan ini mengatur perencanaan, pengalokasian, pencairan, pengembangan, dan penatausahaan Dana KPI; penggunaan hasil pengembangan Dana KPI; akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan Dana KPI; serta sistem informasi pengelolaan Dana KPI.
• Tujuan pengaturan adalah menjamin tata kelola Dana KPI (endowment fund) yang baik untuk mendukung layanan LDKPI, pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing, pelaksanaan investasi pemerintah, dan pengelolaan kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi Pokok

• Dana KPI didefinisikan sebagai dana akumulatif dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung layanan LDKPI; Pemberian Hibah adalah pengeluaran pemerintah kepada pemerintah asing/lembaga asing yang tidak diterima kembali dan ditetapkan peruntukannya secara spesifik.
• LDKPI adalah unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertugas melaksanakan pengelolaan Dana KPI dan dana untuk pemberian hibah sesuai kebijakan Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan; juga didefinisikan istilah terkait seperti Investasi Pemerintah, PNBP, BUN, PPA BUN, KPA BUN, dan DIPA BUN.

Sumber Dana KPI

• Sumber Dana KPI terdiri atas: pembiayaan Investasi Pemerintah yang dialokasikan pada subbagian anggaran BUN Investasi Pemerintah (999.03); saldo kas LDKPI (akumulasi selisih lebih PNBP LDKPI) yang dapat ditetapkan sebagai tambahan Investasi Pemerintah; dan sumber lain yang sah berupa dana dan/atau aset keuangan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Penggunaan masing?masing sumber harus mengacu pada ketentuan perundang?undangan terkait mekanisme Investasi Pemerintah, penganggaran, dan penetapan saldo kas LDKPI.

Penetapan KPA BUN Dana KPI dan Pengisian Jabatan

• Menteri Keuangan menetapkan Direktur Utama LDKPI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) untuk Dana KPI; jika Direktur Utama berstatus non-PNS, Menteri menetapkan pejabat PNS pada LDKPI sebagai KPA BUN Dana KPI.
• Dalam hal KPA BUN Dana KPI berhalangan (tidak terisi atau pejabat definitif tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 45 (empat puluh lima) hari kalender), Menteri menetapkan pelaksana tugas yang memiliki tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang sama sampai jabatan terisi kembali atau pejabat definitif dapat melaksanakan tugas.

Delegasi Wewenang Internal

• KPA BUN Dana KPI atau pelaksana tugas menerbitkan surat keputusan untuk menunjuk pejabat pembuat komitmen (yang berwenang mengambil keputusan/tindakan mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN) dan pejabat penandatangan surat perintah membayar (yang melakukan pengujian permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran).
• Salinan surat keputusan penunjukan tersebut wajib disampaikan kepada kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara mitra kerja.

Perencanaan dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Dana

• KPA BUN Dana KPI menyusun rencana kebutuhan Dana KPI yang bersumber dari pembiayaan Investasi Pemerintah (999.03) dan dari saldo kas LDKPI dengan memperhatikan arahan komite pengarah, kebijakan pemberian hibah, rencana bisnis dan anggaran LDKPI, serta ketentuan mengenai tata cara Investasi Pemerintah.
• Penyusunan rencana kebutuhan, baik untuk penambahan Dana KPI dari saldo kas maupun alokasi dari pembiayaan Investasi Pemerintah, dilakukan sesuai peraturan perundang?undangan tentang perencanaan anggaran, investasi pemerintah, dan penilaian indikasi kebutuhan dana bendahara umum negara.

Pengalokasian Anggaran

• Pengalokasian anggaran Dana KPI yang bersumber dari pembiayaan Investasi Pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan di bidang penganggaran dan dituangkan pada DIPA BUN pada subbagian anggaran BUN Investasi Pemerintah (999.03) sebagai dasar pencairan.
• Pengalokasian anggaran untuk penambahan Dana KPI yang bersumber dari saldo kas LDKPI dan dari sumber lain dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan dan mekanisme penganggaran yang berlaku.

Prosedur Pencairan dan Pemindahan Dana

• DIPA BUN subbagian 999.03 yang telah disahkan menjadi dasar pencairan Dana KPI dari pembiayaan Investasi Pemerintah; pejabat pembuat komitmen membuat surat permintaan pembayaran, disampaikan kepada pejabat penandatangan surat perintah membayar yang melakukan pengujian sebelum menerbitkan surat perintah membayar langsung kepada kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara mitra kerja untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana ke rekening dana kelolaan LDKPI.
• Untuk pemindahan Dana KPI yang bersumber dari saldo kas LDKPI, LDKPI melakukan pemindahan dari rekening operasional ke rekening dana kelolaan dan KPA BUN Dana KPI mengesahkan penambahan Investasi Pemerintah dari saldo kas LDKPI ke kantor pelayanan perbendaharaan negara mitra kerja sesuai ketentuan.

Pengembangan Dana KPI Melalui Investasi Pemerintah

• LDKPI mengembangkan Dana KPI dengan melakukan Investasi Pemerintah yang pelaksanaannya mengacu pada rencana investasi tahunan serta rencana jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah dan pernyataan kebijakan investasi pemerintah untuk BLU LDKPI sebagai operator investasi pemerintah.
• Penyusunan rencana investasi dan pelaksanaan pengembangan Dana KPI melalui Investasi Pemerintah harus sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan mengenai pengelolaan Investasi Pemerintah dan tata cara pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing.

Optimalisasi Kas dan Penambahan Dana KPI

• Jika terdapat kas pada rekening dana kelolaan atau rekening operasional yang belum digunakan untuk Investasi Pemerintah atau kegiatan, LDKPI wajib melakukan optimalisasi kas sesuai peraturan menteri keuangan mengenai pedoman pengelolaan badan layanan umum.
• Saldo kas yang belum digunakan untuk kegiatan dapat digunakan untuk menambah Dana KPI; perencanaan, pengalokasian, dan pencairan penambahan Dana KPI mengikuti mekanisme yang berlaku (termasuk ketentuan pada Pasal terkait pemindahan dan DIPA).

Penggunaan Hasil Pengembangan Dana KPI

• Hasil pengembangan Dana KPI digunakan untuk: (a) memberikan hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing sesuai tugas dan fungsi LDKPI, (b) mendanai kegiatan operasional LDKPI berupa program dukungan manajemen, dan/atau (c) melaksanakan penugasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan.
• Jika setelah penggunaan masih terdapat hasil pengembangan dalam bentuk saldo kas, LDKPI dapat menggunakan kas tersebut untuk optimalisasi kas dan/atau menambah Dana KPI.

Penggunaan Hasil Pengembangan Untuk Pemberian Hibah

• Penggunaan hasil pengembangan Dana KPI untuk pemberian hibah dapat berupa uang tunai dan/atau uang untuk membiayai kegiatan; pemberian hibah berupa uang untuk membiayai kegiatan dapat dilaksanakan oleh pemerintah, penerima hibah, atau penyalur hibah.
• Anggaran untuk pemberian hibah yang bersumber dari hasil pengembangan Dana KPI dialokasikan pada subbagian anggaran BUN Hibah (999.02) dan pengalokasian, pencairan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai peraturan menteri keuangan mengenai tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemberian hibah serta peraturan menteri keuangan tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Penggunaan Untuk Kegiatan Operasional dan Penugasan Lain

• Perencanaan, pengalokasian, pencairan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan hasil pengembangan Dana KPI untuk kegiatan operasional LDKPI dilakukan sesuai peraturan menteri keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan; pengalokasian untuk kegiatan operasional dilakukan pada bagian anggaran Kementerian Keuangan.
• LDKPI dapat menerima penugasan lain terkait penggunaan hasil pengembangan Dana KPI, dan pelaksanaan penugasan tersebut tunduk pada ketentuan peraturan perundang?undangan serta ketentuan perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang berlaku.

Penatausahaan, Akuntansi, dan Pelaporan

• KPA BUN Dana KPI melakukan penatausahaan administrasi pengelolaan Dana KPI dan akuntansi Dana KPI sesuai peraturan menteri keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan dan peraturan menteri keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan layanan umum.
• LDKPI wajib menyusun laporan yang memuat pelaksanaan optimalisasi kas dan pelaksanaan Investasi Pemerintah serta menyampaikan laporan dan/atau capaian pengelolaan Dana KPI kepada komite pengarah LDKPI dengan mengacu pada pedoman pengelolaan BLU dan ketentuan investasi pemerintah.

Pemantauan dan Pengawasan

• Satuan pemeriksaan intern LDKPI melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Dana KPI sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan; pengawasan dilakukan oleh komite pengarah, dewan pengawas LDKPI, dan lembaga/unit yang memiliki tugas/kewenangan di bidang pengawasan dan evaluasi pengelolaan Dana KPI.
• Komite pengarah, dewan pengawas, dan lembaga/unit pengawas dapat melibatkan pihak lain yang memiliki kredibilitas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi, dan tata cara pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan.

Sistem Informasi Pengelolaan Dana KPI

• LDKPI dapat mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk melaksanakan pengelolaan Dana KPI; sistem tersebut harus memenuhi standar keamanan dan transparansi sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan.
• Dalam pengembangan sistem informasi, LDKPI dapat melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 29 Juli 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya