PMK 56 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2026 adalah Peraturan Menteri yang menetapkan tata cara penyediaan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana untuk Diskon Biaya Listrik Tahun 2025. Peraturan ini diterbitkan untuk menindaklanjuti pertimbangan bahwa pemerintah memberikan insentif berupa diskon biaya listrik kepada konsumen rumah tangga PLN pada tahun 2025 guna menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bahwa pendanaan insentif tersebut dibebankan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya sesuai ketentuan Pasal 110 PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018. Peraturan memuat penetapan alokasi anggaran, pejabat perbendaharaan, mekanisme reviu, pengusulan dan pencairan anggaran, pemeriksaan, serta pertanggungjawaban untuk pelaksanaan Diskon Biaya Listrik bulan Januari dan Februari 2025. Konteks pelaksanaan merujuk pada ketentuan perencanaan, pelaksanaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan negara yang diatur dalam Peraturan Menteri terkait.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Mendefinisikan Diskon Biaya Listrik sebagai bantuan pemerintah berupa diskon biaya listrik untuk konsumen rumah tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
• Menetapkan istilah teknis lainnya termasuk APBN, PPA BUN, KPA BUN, PPK, PPSPM, DIPA BUN, dan Menteri sebagai acuan kewenangan dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Lingkup

• Peraturan mengatur tata cara penyediaan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana untuk pelaksanaan Diskon Biaya Listrik khusus untuk bulan Januari dan Februari tahun 2025.

Pengalokasian Anggaran

• Diskon Biaya Listrik tahun 2025 dialokasikan pada Subbagian Anggaran BUN Belanja Lainnya dengan kode 999.08.
• Tata cara pengalokasian dana mengikuti Peraturan Menteri yang mengatur perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pelaksana Tugas

• Menteri sebagai pengguna anggaran BUN menetapkan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagai KPA BUN Diskon Biaya Listrik.
• Jika KPA BUN Diskon Biaya Listrik berhalangan, Menteri dapat menetapkan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga sebagai pelaksana tugas, dan jika pelaksana tugas tersebut berhalangan, ditetapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran; keadaan berhalangan meliputi lowongan jabatan atau ketidakmampuan pejabat definitif melaksanakan tugas.
• Penetapan pelaksana tugas berakhir bila pejabat definitif telah terisi kembali atau kembali dapat melaksanakan tugas, dan pelaksana tugas memiliki kewenangan serta tanggung jawab yang sama dengan KPA definitif.

Penetapan PPK dan PPSPM

• KPA BUN Diskon Biaya Listrik menerbitkan surat keputusan untuk menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
• Salinan surat keputusan penetapan PPK dan PPSPM disampaikan kepada kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara mitra kerja sebagai bagian dari tata kelola administrasi pencairan.

Proses Reviu, Pelaporan, dan Pengusulan Anggaran

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan reviu terhadap pelaksanaan Diskon Biaya Listrik bulan Januari dan Februari 2025 berdasarkan permintaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan tembusan permintaan reviu disampaikan kepada PT PLN (Persero).
• BPKP menyampaikan laporan hasil reviu kepada Kementerian ESDM dengan tembusan kepada PT PLN (Persero), dan Kementerian ESDM menyampaikan laporan reviu tersebut kepada Kementerian Keuangan melalui KPA BUN Diskon Biaya Listrik.
• Berdasarkan hasil reviu, KPA BUN Diskon Biaya Listrik mengusulkan anggaran Diskon Biaya Listrik kepada PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (999.08) sesuai ketentuan perencanaan dan pengesahan DIPA BUN.

Permintaan dan Dokumen Pembayaran oleh PT PLN (Persero)

• Direksi PT PLN (Persero) mengajukan permintaan pembayaran Diskon Biaya Listrik kepada KPA BUN Diskon Biaya Listrik berdasarkan tembusan hasil reviu BPKP.
• Permintaan pembayaran harus dilengkapi dengan kuitansi dan nomor rekening PT PLN (Persero) sebagai syarat administrasi untuk proses pencairan.

Pencairan dan Penjadwalan Pembayaran

• Tata cara pencairan Diskon Biaya Listrik dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri tentang tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada kantor pelayanan perbendaharaan negara.
• Pembayaran kepada PT PLN (Persero) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai kemampuan keuangan negara.

Pembayaran Berdasarkan DIPA Tahun Berikutnya

• Jika Diskon Biaya Listrik belum dibayarkan sebagian atau seluruhnya sampai akhir Desember tahun anggaran berjalan, pembayaran dapat dilakukan berdasarkan DIPA BUN tahun anggaran berikutnya.
• Pembayaran berdasarkan DIPA BUN tahun berikutnya dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan penyediaan anggaran mengikuti Peraturan Menteri tentang perencanaan, pelaksanaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

Pemeriksaan, Hasil Final, dan Penanganan Selisih

• Pembayaran Diskon Biaya Listrik dikenai pemeriksaan oleh pemeriksa yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hasil pemeriksaan merupakan besaran Diskon Biaya Listrik yang bersifat final.
• Jika terdapat selisih kurang antara yang telah dibayar kepada PT PLN (Persero) dengan hasil pemeriksaan, selisih kurang dibayarkan kepada PT PLN (Persero) setelah dialokasikan dalam APBN; jika belum dialokasikan pada tahun berjalan, dapat diusulkan untuk dialokasikan dalam APBN tahun anggaran berikutnya.
• Jika terdapat selisih lebih pembayaran, kelebihan tersebut harus disetor ke Kas Negara oleh PT PLN (Persero) sebagai penerimaan kembali belanja lain-lain tahun anggaran yang lalu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah hasil pemeriksaan diterima oleh PT PLN (Persero).

Pertanggungjawaban

• PT PLN (Persero) bertanggung jawab secara formal dan materiel atas pelaksanaan dan penggunaan Diskon Biaya Listrik.
• KPA BUN Diskon Biaya Listrik bertanggung jawab atas penyaluran Diskon Biaya Listrik kepada PT PLN (Persero).

Akuntansi dan Pelaporan

• KPA BUN Diskon Biaya Listrik menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai Peraturan Menteri yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
• Dalam rangka akuntansi dan pelaporan, KPA BUN Diskon Biaya Listrik dapat meminta data, dokumen, dan/atau laporan kepada PT PLN (Persero) sebagai bahan verifikasi dan pertanggungjawaban.

Ketentuan Penutup

• Peraturan ini menyatakan ketentuan mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 31 Juli 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya