PMK 58 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan penataan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengoptimalkan peran dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga wilayah perbatasan, melindungi masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, menghimpun penerimaan negara, serta meningkatkan efektivitas dan kinerja. Penerbitan Peraturan Menteri ini didasarkan pada kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 dan mempertimbangkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan ini menata secara rinci susunan organisasi, tugas, fungsi, kedudukan, klasifikasi kantor, jabatan, tata kerja, serta wilayah kerja instansi vertikal; pada saat mulai berlaku Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Menetapkan definisi istilah utama termasuk Menteri (penyelenggara urusan pemerintahan di bidang keuangan), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unit eselon I yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan kepabeanan dan cukai, Direktur Jenderal sebagai pimpinan unit eselon I, serta Instansi Vertikal sebagai unsur pelaksana tugas pokok Direktorat Jenderal di daerah.

Komposisi Instansi Vertikal

• Instansi Vertikal terdiri atas dua unsur utama: kantor wilayah Direktorat Jenderal dan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (Pasal 2).

Kantor Wilayah: Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan

• Kantor wilayah merupakan instansi vertikal di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal dan dipimpin oleh kepala kantor wilayah (Pasal 3).
• Tugas kantor wilayah meliputi koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi pengawasan dan penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 4).
• Susunan organisasi kantor wilayah mencakup Bagian Umum; Bidang Pemeriksaan, Teknis, dan Fasilitas; Bidang Penindakan dan Penyidikan; Bidang Kepatuhan Internal; serta jabatan fungsional dan pelaksana, dengan pembagian tugas yang ditetapkan kepala kantor wilayah berdasarkan analisis kebutuhan (Pasal 7).
• Batasan organisasi teknis: pada kelompok I, Bidang Pemeriksaan, Teknis, dan Fasilitas paling banyak berjumlah 2 bidang; Seksi Pemeriksaan, Teknis, dan Fasilitas di kelompok I paling banyak 3 seksi per bidang dan di kelompok II paling banyak 4 seksi; Seksi Advokasi, Komunikasi, dan Bimbingan Pengguna Jasa di kelompok II paling banyak 2 seksi (Pasal 7 dan 14).

Bagian Umum dan Subbagian pada Kantor Wilayah

• Bagian Umum melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, jabatan fungsional, analisis beban kerja, tata persuratan dan kearsipan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, serta keuangan di lingkungan kantor wilayah (Pasal 8).
• Bagian Umum terdiri atas Subbagian Kepegawaian; Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Rumah Tangga; dan Subbagian Tata Usaha dan Keuangan, masing-masing dengan tugas rinci sesuai Pasal 11.

Bidang Pemeriksaan, Teknis, dan Fasilitas di Kantor Wilayah

• Bidang ini bertugas menyelenggarakan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi layanan teknis, perizinan dan fasilitas, tata laksana, audit, penelitian ulang, pemeriksaan tujuan tertentu, penanganan keberatan dan banding, pengelolaan penerimaan dan penagihan, serta pengelolaan data, sistem, TI dan advokasi hukum (Pasal 12).
• Fungsinya dirinci menjadi koordinasi/tata laksana, audit/penelitian ulang, penanganan keberatan dan banding, pengelolaan target dan realisasi penerimaan, pengelolaan data/sistem/TI, advokasi hukum, serta komunikasi publik, masing?masing disebutkan secara terpisah (Pasal 13).
• Struktur bidang terdiri atas Seksi Pemeriksaan, Teknis, dan Fasilitas serta Seksi Advokasi, Komunikasi, dan Bimbingan Pengguna Jasa, dengan pembatasan jumlah seksi berdasarkan kelompok kantor wilayah (Pasal 14-15).

Bidang Penindakan dan Penyidikan di Kantor Wilayah

• Bidang Penindakan dan Penyidikan bertugas melaksanakan intelijen, patroli, operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai (Pasal 16).
• Fungsi meliputi pengelolaan intelijen, patroli/operasi, pengawasan barang hasil pelanggaran (inkl. barang terkait tindak pidana seperti pencucian uang dan terorisme), penyidikan, penatausahaan barang hasil penindakan, pengumpulan data pelanggaran, dan pengadministrasian sarana operasi serta dukungan operasi (Pasal 17).
• Bidang ini terdiri atas Seksi Intelijen, Seksi Penindakan, Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan, serta Seksi Dukungan Operasi, dengan batasan jumlah seksi Penindakan paling banyak 3 seksi (Pasal 18-19).

Bidang Kepatuhan Internal

• Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas pengawasan pelaksanaan tugas, investigasi internal, pengendalian intern, pencegahan pelanggaran kode etik dan disiplin, pembinaan mental, perencanaan strategis, pengelolaan kinerja dan risiko, serta penyampaian rekomendasi perbaikan proses bisnis pada kantor wilayah (Pasal 20).
• Bidang ini terdiri atas Seksi Kepatuhan Internal I, II, dan III; kepala kantor wilayah menetapkan pembagian tugas antara ketiga seksi tersebut sesuai analisis kebutuhan organisasi (Pasal 22-23).
• Pejabat kepatuhan internal secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur yang membidangi kepatuhan internal di Direktorat Jenderal dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah atau kepala kantor terkait sesuai jenjang (Pasal 74).

Klasifikasi, Kedudukan, dan Susunan Kantor Pengawasan dan Pelayanan

• Kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai diklasifikasikan dalam 3 kelas: kantor pelayanan utama, kantor pengawasan dan pelayanan kelas madya, dan kantor pengawasan dan pelayanan kelas pratama (Pasal 24).
• Kedudukan: kantor pelayanan utama bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal; kantor kelas madya dan pratama bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah; tiap kantor dipimpin oleh kepala kantor sesuai kelasnya; kantor-kantor ini dapat membawahi kantor bantu pelayanan dan/atau pos pengawasan (Pasal 25).

Kantor Pelayanan Utama: Tugas, Fungsi, dan Susunan

• Kantor pelayanan utama melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di wilayah wewenang sesuai peraturan perundang?undangan (Pasal 26).
• Fungsi meliputi pemberian rekomendasi teknis/perizinan/fasilitas, audit/penelitian ulang/pemeriksaan tujuan tertentu, penanganan keberatan dan banding, pengelolaan target dan realisasi penerimaan serta penagihan, pengelolaan data/sistem/TI, pelaksanaan intelijen/patroli/operasi/penyidikan, komunikasi publik, pengawasan kepatuhan internal, pengelolaan kinerja/risiko, dan administrasi kantor (Pasal 27).
• Susunan kantor pelayanan utama mencakup Bagian Umum; Bidang Teknis dan Fasilitas; Bidang Perbendaharaan, Pemeriksaan, dan Keberatan; Bidang Penindakan dan Penyidikan; Bidang Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa; Bidang Kepatuhan Internal; serta jabatan fungsional dan pelaksana, dengan batasan jumlah bidang/seksi berdasarkan kelompok I atau II (Pasal 29-37).
• Bagian Umum pada kantor pelayanan utama terbagi dalam Subbagian Kepegawaian, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Keuangan, dan Subbagian Advokasi, serta melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, advokasi hukum, dan penunjukkan ahli (Pasal 30-33).

Susunan dan Fungsi Kantor Pengawasan Kelas Madya dan Pratama

• Kantor pengawasan dan pelayanan kelas madya dan pratama melaksanakan tugas pengawasan, penegakan hukum, pelayanan/fasilitasi, dan optimalisasi penerimaan negara sebagaimana kantor pelayanan utama namun dengan struktur yang disesuaikan (Pasal 54-55).
• Kantor kelas madya dibagi menjadi kelompok I dan II; susunan pada kelas madya umumnya meliputi Subbagian Umum, Seksi Teknis dan Fasilitas, Seksi Penindakan dan Penyidikan, Seksi Dukungan Teknologi Informasi, Seksi Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Seksi Kepatuhan Internal, serta jabatan fungsional dan pelaksana, dengan batasan jumlah seksi Teknis dan Fasilitas hingga 10 atau 6 tergantung kelompok (Pasal 56-58).
• Kantor kelas pratama memiliki susunan serupa namun dengan batasan jumlah seksi yang lebih sedikit (mis. Seksi Teknis dan Fasilitas paling banyak 2 seksi) dan Subbagian Umum memuat uraian tugas administrasi, keuangan, rumah tangga, pengelolaan data/TI, dan kesejahteraan (Pasal 59-60).

Kantor Bantu Pelayanan dan Pos Pengawasan

• Kantor bantu pelayanan bea dan cukai adalah unit organisasi nonstruktural yang melaksanakan sebagian tugas pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari kepala kantor pelayanan utama atau kepala kantor pengawasan, dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk (Pasal 61).
• Pos pengawasan bea dan cukai adalah unit nonstruktural untuk pengamatan dan pengawasan lalu lintas barang impor/ekspor dan barang kena cukai di lingkungan kantor pelayanan utama atau kantor pengawasan (Pasal 62).

Jabatan Fungsional dan Pelaksana

• Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang?undangan; jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai keahlian, sedangkan jabatan pelaksana melaksanakan tugas rutin dan sederhana (Pasal 63).
• Jumlah, jenis, jenjang, dan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja; pejabat fungsional berkedudukan di bawah pejabat pimpinan terkait, dan Menteri menetapkan kedudukan pejabat fungsional tertentu (Pasal 63-65).
• Jabatan fungsional dapat bekerja individu dan/atau dalam tim; ketua tim berasal dari pejabat fungsional atau struktural yang ditugaskan berdasarkan kompetensi (Pasal 64).

Tata Kerja, Akuntabilitas, dan Mekanisme Pelaporan

• Setiap unsur Instansi Vertikal wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan (Pasal 66).
• Direktorat Jenderal wajib menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja antarunit yang efektif dan efisien; proses bisnis antarunit ditetapkan oleh Menteri (Pasal 67).
• Direktorat Jenderal juga diwajibkan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja untuk seluruh jabatan di Instansi Vertikal (Pasal 68).
• Setiap pimpinan unit organiasi bertanggung jawab memberikan pengarahan, mengawasi bawahan, serta menyampaikan laporan secara berkala atau sesuai kebutuhan; mekanisme kompilasi laporan diatur hingga ke tingkat kepala subbagian dan kepala bagian (Pasal 71-77).
• Pejabat kepatuhan internal berhak meminta dan memperoleh data/informasi dari unit terkait, dan unit terkait wajib memberikan data tersebut untuk keperluan pengawasan internal (Pasal 74-76).

Jumlah, Nama, Lokasi, dan Lampiran

• Peraturan ini menetapkan jumlah Instansi Vertikal: 22 (dua puluh dua) kantor wilayah; 3 (tiga) kantor pelayanan utama bea dan cukai; 42 (empat puluh dua) kantor pengawasan dan pelayanan kelas madya; dan 66 (enam puluh enam) kantor pengawasan dan pelayanan kelas pratama, serta memungkinkan pembentukan kantor bantu dan pos pengawasan (Pasal 79 ayat (1)-(2)).
• Nama, kelompok, lokasi, dan wilayah kerja kantor wilayah tercantum dalam Lampiran I; nama, kelas, lokasi, dan wilayah kerja kantor pelayanan utama, kantor pengawasan kelas madya/pratama, kantor bantu, dan pos pengawasan tercantum dalam Lampiran II; bagan organisasi Instansi Vertikal tercantum dalam Lampiran III - seluruh lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (Pasal 79 ayat (3)-(5) dan Lampiran).

Penataan Organisasi, Perubahan, dan Ketentuan Peralihan

• Perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; perubahan wilayah kerja atau pembentukan/pergeseran unit nonstruktural dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah rekomendasi Sekretaris Jenderal (Pasal 82).
• Ketentuan mulai beroperasinya Instansi Vertikal ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal; pekerjaan yang sedang berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 yang telah diubah dengan 183/PMK.01/2020 tetap ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal sampai mulai operasi (Pasal 83).
• Pasal transisi menyatakan seluruh jabatan dan pejabat yang ada berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah dengan 183/PMK.01/2020 tetap melaksanakan tugas sampai dibentuk jabatan baru serta pengangkatan/pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; bagi pegawai dalam proses mutasi/promosi dapat diangkat menurut peraturan lama maupun diangkat dalam jabatan baru berdasarkan Peraturan ini (Pasal 84).
• Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 beserta perubahan Nomor 183/PMK.01/2020 pada saat mulai berlaku, namun ketentuan pelaksana dari peraturan lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini (Pasal 85 dan 87).
• Pembentukan jabatan baru, pengangkatan, dan pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan ini diundangkan (Pasal 86).

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 10 Agustus 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya