PMK 6 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima dan/atau Diperoleh Peserta Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026 ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2025). Peraturan ini diberlakukan bukan sebagai perubahan atau pencabutan peraturan lain, melainkan sebagai ketentuan tersendiri untuk memberikan fasilitas fiskal berupa insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Pertimbangan penerbitan tercantum dalam konsideran Menimbang yang menyebut kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi SDM, mempersiapkan lulusan memasuki dunia kerja, dan memberikan stimulus ekonomi bagi peserta magang. Peraturan ini berlaku dalam konteks Tahun Anggaran 2026 dan terkait dengan mekanisme pajak ditanggung pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan dan ketentuan pelaksanaan APBN.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Menetapkan istilah dan ruang lingkup, termasuk definisi Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Bantuan Pemerintah, Program Pemagangan, Peserta Pemagangan, Pemotong Pajak, Instansi Pemerintah, NPWP, NIK, Masa Pajak, Tahun Pajak, Surat Pemberitahuan, dan Menteri sebagai pejabat yang berwenang.
• Menyatakan bahwa Pemotong Pajak dapat berupa wajib pajak orang pribadi, instansi pemerintah, atau wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban pemotongan berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 26 UU PPh, serta bahwa Instansi Pemerintah adalah pihak yang melaksanakan kegiatan pemerintahan dan penggunaan anggaran.

Ruang Lingkup Penghasilan dan Pemotong

• Menetapkan bahwa penghasilan sehubungan dengan Program Pemagangan yang diterima atau diperoleh Peserta Pemagangan wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Pemotong Pajak sesuai ketentuan Pasal 21 UU PPh.
• Menguraikan jenis penghasilan yang termasuk: (a) Bantuan Pemerintah Program Pemagangan berupa uang saku atau imbalan sejenis; (b) iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibayarkan atau terutang oleh pemerintah; dan/atau (c) penghasilan lain apapun yang dibayarkan atau terutang oleh pemerintah kepada Peserta Pemagangan sesuai pedoman pemberian bantuan pemerintah program pemagangan.

Pemberian Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

• Menetapkan bahwa seluruh PPh Pasal 21 atas penghasilan bruto sebagaimana dimaksud menjadi insentif yang ditanggung pemerintah (PPh Pasal 21 DTP).
• Menentukan jangka waktu pemberian insentif dari Masa Pajak Oktober 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2026.

Kriteria Penyelenggaraan Program dan Kelayakan Peserta

• Mensyaratkan penyelenggaraan Program Pemagangan harus memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pemberian bantuan pemerintah program pemagangan lulusan perguruan tinggi.
• Mensyaratkan Peserta Pemagangan yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP harus memiliki NPWP dan/atau NIK yang diadministrasikan serta terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, memenuhi ketentuan pedoman pemberian bantuan pemerintah program pemagangan, dan tidak sedang menerima insentif PPh Pasal 21 DTP lain berdasarkan peraturan perpajakan.

Pemanfaatan Insentif dan Ketentuan Pembayaran

• Menegaskan PPh Pasal 21 DTP merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh Pemotong Pajak pada saat pembayaran penghasilan kepada Peserta Pemagangan sehingga peserta menerima uang saku secara utuh.
• Menetapkan bahwa pembayaran tunai PPh Pasal 21 DTP tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi Peserta Pemagangan.

Penghitungan Besaran PPh Pasal 21 DTP

• Menetapkan bahwa besarnya PPh Pasal 21 atas penghasilan peserta dihitung dengan menggunakan tarif sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto; Lampiran A memuat contoh penghitungan (dalam contoh diterapkan tarif 5%).
• Menyajikan contoh konkret pada Lampiran A untuk ilustrasi perhitungan bulanan dan kumulatif serta menyebutkan angka contoh seperti uang saku Rp5.396.761 dan iuran JKK/JKM Rp16.800 per bulan untuk tujuan ilustrasi.

Bukti Pemotongan dan Kode Objek Pajak

• Mengatur bahwa Pemotong Pajak (contoh: Kementerian Ketenagakerjaan pada Lampiran) harus membuat bukti pemotongan menggunakan formulir BP21 yang tidak bersifat final/bersifat final sesuai ketentuan; insentif PPh Pasal 21 DTP dicantumkan pada kolom B.1 formulir BP21.
• Memerintahkan pencantuman kode objek pajak 21-100-16 (Imbalan kepada Peserta Pendidikan, Pelatihan, dan Magang) pada kolom B.2 dan B.3 formulir BP21.

Pelaporan Realisasi Pemanfaatan Insentif

• Memerintahkan Pemotong Pajak menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP kepada Direktorat Jenderal Pajak setiap Masa Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
• Menetapkan pengecualian: laporan untuk Masa Pajak Oktober 2025 sampai dengan Desember 2025 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Februari 2026; pemotong dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi paling lambat tanggal 31 Januari 2027.
• Mengharuskan laporan dan pembetulan disampaikan secara elektronik melalui laman atau aplikasi yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan menyebut bahwa format laporan sesuai Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Sanksi Administratif Atas Tidak Pelaporan

• Mengatur bahwa apabila laporan realisasi tidak dibuat atau tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, Direktorat Jenderal Pajak dapat menagih kembali insentif PPh Pasal 21 DTP kepada Pemotong Pajak.

Kewajiban Pemotong dalam Pelaksanaan Perpajakan

• Menegaskan kewajiban Pemotong Pajak untuk menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 8).

Pembebasan Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan untuk Peserta Tertentu

• Mengatur bahwa peserta yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak Pajak Penghasilan tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh orang pribadi; kriteria meliputi: penghasilan neto dalam 1 Tahun Pajak tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU PPh dan tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
• Menetapkan ketentuan bahwa apabila peserta tetap menyampaikan SPT Tahunan dan menunjukkan lebih bayar yang semata-mata berasal dari pengkreditan bukti pemotongan PPh Pasal 21 DTP, maka SPT Tahunan tersebut dianggap tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak dan kelebihan pembayaran tidak dikembalikan (tidak direstitusi). Lampiran A menyebut contoh angka PTKP Rp54.000.000 untuk ilustrasi.

Pengawasan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban

• Menetapkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan dalam rangka pembinaan, penelitian, dan/atau pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak yang memanfaatkan insentif sesuai ketentuan perpajakan (Pasal 10).
• Menegaskan bahwa pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi pajak ditanggung pemerintah Tahun Anggaran 2026 atas PPh Pasal 21 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 11).

Lampiran: Contoh, Format, dan Petunjuk Pengisian

• Mencantumkan Lampiran A sebagai contoh penghitungan PPh Pasal 21 DTP yang menjelaskan rumus penghitungan (tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan penghasilan bruto) dan memberikan contoh angka konkret per bulan dan kumulatif untuk ilustrasi.
• Mencantumkan Lampiran B sebagai format laporan realisasi pemanfaatan insentif yang memuat item wajib diisi seperti nama Pemotong Pajak, NPWP, Masa Pajak, jumlah peserta, jumlah penghasilan bruto, jumlah PPh Pasal 21 DTP, serta daftar peserta dengan kolom NPWP/NIK, bulan pembayaran (nomor urut bulan magang), rincian uang saku, iuran JKK/JKM, penghasilan lain, total penghasilan bruto, dan PPh Pasal 21 DTP; disertai petunjuk pengisian nomor 1-18 pada Lampiran.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 19 Februari 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya