PMK 60 TAHUN 2025

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini diterbitkan untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memberikan stimulasi daya beli masyarakat di sektor perumahan melalui insentif tambahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun pada tahun anggaran 2025, khususnya untuk periode Juli sampai Desember 2025.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup

   • Rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan tertentu mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah.
   • Rumah tapak adalah rumah tinggal atau rumah deret, termasuk yang sebagian digunakan sebagai toko/kantor.
   • Satuan rumah susun adalah unit hunian dalam bangunan bertingkat.

2. Ketentuan Insentif PPN Ditanggung Pemerintah

   • Insentif diberikan untuk PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang terjadi antara 1 Juli 2025 sampai 31 Desember 2025.
   • Penyerahan harus dibuktikan dengan akta jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli lunas dan berita acara serah terima.
   • Harga jual maksimal Rp5 miliar dan rumah harus baru serta siap huni.
   • Insentif PPN ditanggung pemerintah diberikan sebesar 100% atas PPN dari bagian harga jual sampai Rp2 miliar.

3. Persyaratan dan Mekanisme Pelaksanaan

   • Pembayaran uang muka atau cicilan pertama harus dilakukan paling cepat 1 Juli 2025.
   • Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi khusus dan mencantumkan kode identitas rumah serta keterangan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR … TAHUN 2025”.
   • Faktur Pajak dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.
   • Berita acara serah terima harus didaftarkan dalam aplikasi kementerian terkait paling lambat akhir bulan berikutnya setelah serah terima.

4. Pembatasan dan Pengecualian

   • Insentif hanya berlaku untuk satu unit rumah per orang pribadi.
   • Orang pribadi yang sudah memanfaatkan insentif sebelumnya dapat memanfaatkan insentif ini untuk pembelian unit lain.
   • Rumah yang sudah mendapatkan fasilitas pembebasan PPN tidak dapat memanfaatkan insentif ini.
   • Insentif tidak berlaku jika pembayaran uang muka dilakukan sebelum 1 Juli 2025, penyerahan di luar periode yang ditentukan, atau jika terjadi pemindahtanganan dalam satu tahun sejak penyerahan.

5. Pengawasan dan Penagihan

   • Direktorat Jenderal Pajak dapat menagih PPN jika ditemukan ketidaksesuaian data, pelanggaran persyaratan, atau ketidakpatuhan dalam pelaporan dan pembuatan Faktur Pajak.
   • Kementerian terkait wajib menyampaikan data rumah dan berita acara serah terima secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 28 Februari 2026.

6. Contoh Kasus dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak

   • Lampiran peraturan memuat contoh transaksi dan tata cara pembuatan Faktur Pajak untuk berbagai skenario pembayaran dan penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun.

7. Ketentuan Lain

   • Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
   • Pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi pajak ditanggung pemerintah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.