PMK 61 TAHUN 2025

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk mendukung kesiapan alat pertahanan berupa hewan khusus tertentu, yaitu kuda dan perlengkapan pendukungnya, dengan memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah pada tahun anggaran 2025.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. PPN atas penyerahan kuda kavaleri dan perlengkapan pendukungnya kepada Kementerian Pertahanan dan/atau Tentara Nasional Indonesia ditanggung 100% oleh pemerintah selama tahun anggaran 2025.
2. Jenis kuda kavaleri dan perlengkapan pendukung yang PPN-nya ditanggung pemerintah tercantum dalam lampiran peraturan.
3. PPN yang ditanggung pemerintah berlaku sejak diundangkan sampai 31 Desember 2025.
4. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah dengan mencantumkan keterangan khusus sesuai ketentuan.
5. PPN tidak ditanggung pemerintah jika objek bukan kuda dan perlengkapan pendukung yang ditetapkan, PPN terutang di luar periode, tidak membuat Faktur Pajak atau laporan realisasi, atau tidak mencantumkan keterangan yang benar pada Faktur Pajak.
6. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi PPN ditanggung pemerintah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Lampiran

Rincian jenis kuda kavaleri dan perlengkapan pendukung yang PPN-nya ditanggung pemerintah meliputi antara lain: kuda batalyon kavaleri, pelana upacara, tali kekang, sepatu tunggang, selabrak, cambuk, tali lasso, amben, martinggal, brongsong, sikat kuku, obat kuda, kandang portable, dan berbagai perlengkapan pelatihan serta suplemen khusus.