PMK 62 TAHUN 2023

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 disusun untuk mengatur pelaksanaan ketentuan terkait perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Hal ini bertujuan mewujudkan pengelolaan anggaran yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip akuntansi pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Perencanaan Anggaran

• Pendekatan perencanaan menggunakan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja (PBK).
• Dokumen perencanaan meliputi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Bendahara Umum Negara (BUN), yang disusun secara sistematis dengan rincian program, kegiatan, keluaran (output), indikator kinerja, dan alokasi anggaran.
• Klasifikasi anggaran terdiri dari klasifikasi organisasi, fungsi, jenis belanja, dan pembiayaan.
• Standar biaya (masukan, keluaran, dan struktur) ditetapkan sebagai batasan biaya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
• Pengajuan dan penetapan pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran dilakukan melalui koordinasi antara K/L, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
• Pengelolaan anggaran BUN dilakukan oleh unit-unit yang ditunjuk dengan pengaturan khusus terkait pinjaman, hibah, investasi, subsidi, dan transfer ke daerah.

2. Pelaksanaan Anggaran

• Dokumen pelaksanaan anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari DIPA induk dan DIPA petikan.
• DIPA memuat informasi identitas organisasi, fungsi, sasaran kinerja, rincian anggaran, rencana penarikan dana, perkiraan penerimaan, serta catatan dan blokir anggaran.
• Pengesahan DIPA dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran dengan tanda tangan elektronik dan kode pengaman digital.
• Pengelolaan bendahara meliputi penetapan Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran.
• Penggunaan mekanisme pembayaran melalui pembayaran langsung (LS) dan uang persediaan (UP), dengan pengaturan ketat terkait pengajuan, pengujian, dan pencairan dana.

3. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

• Sistem akuntansi pemerintah pusat terdiri dari sistem akuntansi Bendahara Umum Negara dan sistem akuntansi instansi.
• Laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
• Pelaporan dilakukan secara berkala (semester dan tahunan) dan diaudit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
• Penggunaan tanda tangan elektronik untuk dokumen keuangan dan pelaporan.

4. Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Anggaran

• Pengendalian dan pemantauan dilakukan secara berkala oleh K/L dan Kementerian Keuangan untuk memastikan pelaksanaan anggaran sesuai rencana dan prinsip efisiensi.
• Evaluasi kinerja anggaran mencakup penilaian kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan indikator kuantitatif dan kualitatif.
• Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran berikutnya.
• Penggunaan data dan informasi melalui sistem monitoring yang terintegrasi.

5. Pemberian Penghargaan dan Sanksi

• Penghargaan dan sanksi diberikan kepada K/L dan pemerintah daerah berdasarkan hasil penilaian kinerja anggaran dan pengelolaan anggaran.
• Bentuk penghargaan meliputi piagam, publikasi, dan insentif anggaran.
• Bentuk sanksi meliputi teguran tertulis, publikasi negatif, dan disinsentif anggaran (pengurangan, blokir, atau refocusing).
• Penilaian kinerja dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama instansi terkait dan hasilnya menjadi dasar pemberian penghargaan atau sanksi.

6. Mekanisme Revisi Anggaran

• Revisi anggaran dapat berupa perubahan pagu, perubahan rincian tanpa perubahan pagu, dan revisi administratif.
• Revisi anggaran dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, perubahan kebijakan, atau kebutuhan mendesak dengan batas waktu pengajuan yang ketat.
• Proses revisi melibatkan koordinasi antara K/L, Kementerian Keuangan, dan DPR sesuai kewenangan.
• Revisi anggaran BUN diatur secara khusus dengan mekanisme pengajuan, reviu, dan penetapan oleh unit terkait.

7. Mekanisme Pengadaan dan Pembayaran

• Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara kontraktual atau swakelola dengan pengaturan rinci terkait standar biaya dan pengawasan.
• Pembayaran dilakukan melalui mekanisme LS dan UP dengan pengaturan ketat terkait pengajuan, pengujian, dan pencairan.
• Penggunaan tanda tangan elektronik untuk dokumen pembayaran dan pelaporan.

8. Pengawasan dan Pengendalian Internal

• Pengawasan internal dilakukan oleh APIP di K/L dan Kementerian Keuangan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan anggaran.
• Pengawasan meliputi seluruh siklus anggaran dari perencanaan hingga pelaporan.

9. Implementasi Sistem Informasi dan Tanda Tangan Elektronik

• Sistem informasi digunakan untuk mendukung seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan anggaran.
• Tanda tangan elektronik diterapkan secara bertahap untuk mempercepat dan mengamankan proses administrasi keuangan.

Kesimpulan

Peraturan ini mengatur secara komprehensif seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan, akuntansi, pelaporan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan anggaran negara, termasuk mekanisme revisi dan pemberian penghargaan serta sanksi, dengan tujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.