PMK 67 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Benang Kapas diterbitkan untuk memberlakukan tindakan pengamanan terhadap impor benang kapas. Peraturan ini tidak mencantumkan peraturan yang diubah atau dicabut dan didasarkan pada konsideran bahwa Indonesia sebagai anggota WTO harus berperan aktif dalam tatanan perdagangan dunia serta ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, dan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang menemukan lonjakan impor yang menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Penerbitan peraturan ini juga dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan memberikan ruang bagi industri dalam negeri untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Pokok Pengaturan

Definisi Bea Masuk Tindakan Pengamanan

• Bea Masuk Tindakan Pengamanan didefinisikan sebagai pungutan negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri akibat lonjakan jumlah impor atas barang sejenis atau yang secara langsung bersaing, dengan tujuan memungkinkan industri dalam negeri melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Cakupan Barang Yang Diatur

• Peraturan ini mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk benang kapas yang termasuk dalam pos tarif: 5204.11.10, 5204.19.00, 5204.20.00, 5205.11.00, 5205.12.00, 5205.21.00, 5205.22.00, 5205.24.00, 5205.26.00, 5205.32.00, 5205.41.00, 5205.42.00, 5205.43.00, 5205.47.00, 5205.48.00, 5206.11.00, 5206.12.00, 5206.14.00, 5206.21.00, 5206.23.00, 5206.24.00, 5206.25.00, 5206.31.00, 5206.32.00, 5206.33.00, 5206.42.00, dan 5206.45.00.
• Cakupan tersebut mencakup seluruh impor produk benang kapas sesuai penjelasan pos tarif yang tercantum dalam Pasal 2.

Periode Dan Besaran Tarif

• Bea Masuk Tindakan Pengamanan dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A.
• Besaran tarif menurut Lampiran A adalah: Tahun Pertama (periode 1 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini) sebesar Rp 7.500 per Kg; Tahun Kedua (1 tahun setelah berakhirnya Tahun Pertama) sebesar Rp 7.388 per Kg; Tahun Ketiga (1 tahun setelah berakhirnya Tahun Kedua) sebesar Rp 7.277 per Kg.

Relasi Dengan Tarif Bea Masuk Lain

• Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan merupakan tambahan terhadap bea masuk umum (most favoured nation) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah dikenakan, sehingga jumlah pungutan mencakup tarif yang telah berlaku ditambah tarif tindakan pengamanan.

Lingkup Negara Dan Pengecualian

• Secara umum Bea Masuk Tindakan Pengamanan dikenakan terhadap importasi produk benang kapas dari semua negara.
• Pengecualian diberikan untuk importasi yang berasal dari negara-negara yang tercantum dalam Lampiran huruf B, yaitu daftar 120 (seratus dua puluh) negara berkembang anggota WTO yang disebutkan secara lengkap dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Persyaratan Surat Keterangan Asal Untuk Negara Yang Dikecualikan

• Importir yang memanfaatkan pengecualian berdasarkan Lampiran huruf B wajib menyerahkan surat keterangan asal (certificate of origin) untuk membuktikan asal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
• Jika menggunakan surat keterangan asal preferensi, barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berupa kriteria asal barang (origin criteria), kriteria pengiriman (consignment criteria), dan ketentuan prosedural (procedural provisions), serta penelitian terhadap surat keterangan asal preferensi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengenaan tarif berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
• Jika menggunakan surat keterangan asal nonpreferensi, penelitian terhadap surat keterangan asal nonpreferensi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pengenaan Bea Masuk Dalam Keadaan Dokumen Tidak Memenuhi Atau Retroactive Check

• Jika importasi yang berasal dari negara yang dikecualikan tidak memenuhi kewajiban menyerahkan surat keterangan asal atau tidak memenuhi ketentuan terkait origin/consignment/procedural sebagaimana diatur, atas importasi tersebut dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
• Dalam hal surat keterangan asal preferensi sedang dilakukan permintaan retroactive check, atas importasi dari negara yang dikecualikan tetap dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan selama permintaan retroactive check berlangsung.

Ketentuan Pelaksanaan Kepabeanan

• Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan berlaku terhadap barang impor produk benang kapas yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, apabila penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean.
• Untuk penyelesaian kewajiban pabean tanpa pengajuan pemberitahuan pabean, tarif dan nilai pabean yang ditetapkan oleh kantor pabean menjadi dasar pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
• Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan-kawasan tersebut.

Kewenangan Dan Dasar Hukum Pelaksanaan

• Peraturan ini diterbitkan berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO, ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang tindakan perdagangan, hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, serta untuk melaksanakan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
• Pengaturan teknis pelaksanaan penelitian surat keterangan asal, retroactive check, dan penerapan bea masuk tindakan pengamanan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait di bidang kepabeanan dan perdagangan internasional.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya