PMK 75 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Proyek yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dan menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.05/2019. Peraturan ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 (sebagaimana diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018) dan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN. Latar belakang penerbitan juga terkait kebutuhan pengaturan tata cara pengalokasian anggaran Proyek, mekanisme pembiayaan pendahuluan, pembukaan dan pengisian Rekening Khusus SBSN, serta akuntansi dan pelaporan atas pembiayaan tersebut dalam konteks pelaksanaan APBN.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum Dan Definisi

• Memuat definisi istilah kunci yang digunakan sepanjang peraturan, antara lain Proyek (kegiatan bagian dari program yang pembiayaannya bersumber dari penerbitan SBSN), SBSN (surat berharga negara berdasarkan prinsip syariah), APBN, Menteri, Bendahara Umum Negara (BUN), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM), DIPA, Bank Indonesia, RKUN, Bank Umum Syariah, Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN, dan Giro Mudarabah.

Pengalokasian Anggaran Proyek

• Menegaskan bahwa anggaran Proyek dialokasikan dalam APBN dan tata cara pengalokasian dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur tata cara pengelolaan pembiayaan Proyek melalui penerbitan SBSN.

Mekanisme Pembayaran Proyek

• Menetapkan dua mekanisme pembayaran atas beban APBN kepada penyedia barang/jasa untuk Proyek, yaitu Pembiayaan Pendahuluan dan Rekening Khusus SBSN (Reksus SBSN).

Pembiayaan Pendahuluan

• Pembayaran dengan mekanisme Pembiayaan Pendahuluan dilakukan berdasarkan penerbitan SPP dan SPM berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai perencanaan, pelaksanaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pengajuan SPM-UP/SPM-TUP harus mencantumkan sumber dana rupiah murni dan cara penarikan rupiah murni.
• DJPb melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan permintaan penggantian dana kepada DJPPR melalui Direktorat Pembiayaan Syariah, permintaan penggantian dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan sebesar jumlah pengeluaran dalam SPM belanja Satker berdasarkan data pada Modul Informasi.
• DJPPR menerbitkan SBSN pada jadwal penerbitan berikutnya sesuai permintaan DJPb; apabila penerbitan berikutnya tidak dilakukan atau jumlahnya tidak mencukupi, penggantian dapat menggunakan dana hasil penerbitan SBSN sebelumnya dengan mekanisme reklassifikasi akuntansi oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.

Rekening Khusus SBSN: Pembukaan dan Syarat Bank Pengelola

• Pembayaran dengan mekanisme Reksus SBSN dilakukan melalui Bank Indonesia dan/atau Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN; DJPb membuka Reksus SBSN di Bank Indonesia dan/atau Bank Umum Syariah atas permintaan DJPPR.
• Bank Umum Syariah dapat ditetapkan sebagai pengelola Reksus SBSN apabila memenuhi persyaratan minimal: izin usaha berlaku, beroperasi di wilayah RI, tingkat kesehatan minimal komposit 2 yang diverifikasi OJK, termasuk investment grade menurut paling sedikit 2 lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun terakhir, memiliki teknologi informasi andal (mampu overbooking/BI-RTGS/SKN-BI, membangun interkoneksi host-to-host dengan SPAN, dan menyediakan CMS BUS), serta memiliki produk Giro Mudarabah.

Seleksi, Permohonan, Dan Penetapan Bank Pengelola

• Proses seleksi dimulai dengan pengumuman pendaftaran oleh Dirjen Perbendaharaan dan permohonan oleh Direktur Utama Bank Umum Syariah yang melampirkan dokumen akta/izin, bukti peringkat komposit, bukti investment grade, serta surat pernyataan kesiapan mematuhi peraturan, kesiapan TI, dan kuotasi nisbah/imbal hasil.
• Seleksi penunjukan meliputi penelitian administratif atas kelengkapan dokumen dan penilaian substantif mempertimbangkan kinerja, risiko, dan kuotasi nisbah/imbal hasil; Dirjen Perbendaharaan dapat menyetujui atau menolak permohonan, dan apabila disetujui dilakukan pengujian sistem (unit test, system integration test, user acceptance test) sebelum penetapan.

Pembukaan Dan Bentuk Rekening Khusus

• Pembukaan Reksus SBSN dilakukan atas permintaan DJPPR kepada DJPb dan dilakukan dalam bentuk Giro Mudarabah; pembukaan pada Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN hanya setelah mendapatkan penetapan Dirjen Perbendaharaan.

Pengisian Reksus SBSN Dan Rencana Penarikan Dana (RPD SBSN)

• Pengisian Reksus SBSN dilakukan berdasarkan RPD SBSN yang disusun oleh Kementerian/Lembaga dan disampaikan kepada DJPPR untuk periode tahunan dan bulanan; DJPPR meneruskan RPD SBSN ke DJPb.
• DJPPR meminta pengisian Reksus SBSN setiap awal triwulan dan pengisian dilakukan dari hasil penerbitan SBSN pertama pada triwulan bersangkutan; apabila penerbitan belum dilakukan, pengisian dapat menggunakan dana hasil penerbitan SBSN sebelumnya dan ditindaklanjuti dengan reklasifikasi akuntansi.

Pengelolaan Kecukupan Saldo Dan Permintaan Tambahan

• DJPPR dan DJPb berkoordinasi untuk mengelola kecukupan saldo Reksus SBSN dengan menyampaikan jumlah kebutuhan pembayaran Proyek sebesar nilai RPD SBSN periode bulanan; apabila kebutuhan pembayaran bulan melebihi nilai RPD SBSN triwulan, K/L harus mengajukan revisi RPD SBSN tahunan dan DJPPR dapat meminta pengisian tambahan untuk triwulan bersangkutan.

Pembebanan Reksus SBSN Dan Penundaan Pembebanan

• DJPb melakukan pembebanan pada Reksus SBSN berdasarkan penerbitan SP2D menggunakan SPAN; apabila pembebanan di Bank Indonesia gagal digunakan overbooking ALBI dan apabila di Bank Umum Syariah gagal dilakukan surat perintah transfer.
• Jika saldo Reksus SBSN tidak tersedia atau tidak cukup, DJPb menunda pembebanan dan apabila penundaan terjadi selama 1 (satu) bulan, DJPb menerbitkan daftar penundaan pembebanan yang disampaikan kepada DJPPR.

Pengujian, Penerbitan, Dan Pembayaran Tagihan

• Satker menerbitkan SPM ke KPPN dalam ragam SPM-UP, SPM-TUP, SPM-LS, SPM-GUP, SPM-GUP Nihil, dan SPM-PTUP; SPM-UP/SPM-TUP harus mencantumkan sumber dana rupiah murni dan cara penarikan, sedangkan SPM-LS serta SPM-GUP jenis lainnya harus mencantumkan sumber dana SBSN dan cara penarikan Reksus SBSN.
• KPPN melakukan penelitian dan pengujian SPM sesuai ketentuan Peraturan Menteri terkait pelaksanaan anggaran dan juga menguji kesesuaian SPM dengan RPD SBSN yang diajukan; berdasarkan hasil, KPPN dapat menyetujui atau menolak SPM, SP2D diterbitkan setelah persetujuan dan SPM ditolak dikembalikan.
• Perubahan sumber dana akibat koreksi SPM dilaporkan KPPN kepada DJPb, dan DJPb melakukan koreksi pembebanan secara manual menggunakan surat perintah transfer.

Pemindahbukuan Potongan SPM

• DJPb melakukan pemindahbukuan nilai potongan SPM dari Reksus SBSN ke RKUN menggunakan SPAN untuk Reksus di Bank Indonesia atau CMS BUS untuk Reksus di Bank Umum Syariah; apabila terdapat kendala, digunakan overbooking ALBI atau surat perintah transfer sesuai dengan kondisi, dan semua pemindahbukuan didasarkan pada data Modul Informasi.

Sisa Dana Reksus SBSN Dan Pengembalian Ke RKUN

• Sisa dana Reksus SBSN yang tidak terpakai dapat berupa sisa dana Proyek kontrak tahunan atau tahun jamak yang telah berakhir atau sisa dana akibat penundaan sebagian/seluruh kegiatan untuk pengelolaan kinerja atau pengendalian belanja/defisit APBN.
• Pengembalian sisa dana ke RKUN dilaksanakan setelah rapat rekonsiliasi oleh DJPPR yang melibatkan DJPb dan Satker, permintaan pengembalian disampaikan oleh DJPPR kepada DJPb, dan pemindahbukuan dilakukan menggunakan SPAN atau CMS BUS dengan fallback overbooking ALBI atau surat perintah transfer.
• Pengembalian sisa dana untuk Proyek kontrak tahunan atau tahun jamak yang telah berakhir dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun berakhirnya Proyek; untuk sisa dana akibat penundaan kegiatan, pengembalian dilakukan setelah revisi anggaran dan/atau perubahan daftar prioritas Proyek yang mengurangi alokasi SBSN.

Pengelolaan Sisa Dana Setelah Akhir Tahun

• Sisa dana Reksus SBSN yang melewati akhir tahun anggaran menjadi bagian dari saldo anggaran lebih dan pengelolaannya sesuai Peraturan Menteri mengenai pengelolaan saldo anggaran lebih.

Remunerasi Reksus SBSN

• Menteri selaku BUN memperoleh remunerasi Reksus SBSN dari Bank Indonesia dan Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN; besaran remunerasi dari Bank Indonesia ditetapkan berdasarkan keputusan bersama Menteri dan Gubernur Bank Indonesia, sedangkan untuk Bank Umum Syariah ditetapkan melalui perjanjian kerja sama antara Dirjen Perbendaharaan dan pimpinan Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN, dan remunerasi disetor ke kas negara.

Penghentian Pembayaran Proyek

• Pembayaran atas Proyek dapat dihentikan apabila terjadi penghentian dan/atau pembatalan pembiayaan Proyek sesuai ketentuan Peraturan Menteri mengenai tata cara pengelolaan pembiayaan Proyek melalui penerbitan SBSN, dan penghentian dilakukan berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga.
• Sejak adanya usulan penghentian/pembatalan, Kementerian/Lembaga tidak dapat mengajukan pembayaran/pencairan dana Proyek; pelaksanaan penghentian dilakukan oleh DJPb dengan menyampaikan pemberitahuan penghentian kepada KPPN dan memproses penghentian melalui sistem informasi, sehingga KPPN menolak SPM terkait.

Pelaksanaan Pekerjaan Pada Akhir Tahun Dan Sisa Pekerjaan

• Pembayaran atas penyelesaian Proyek pada akhir tahun mengikuti ketentuan Peraturan Menteri mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran; apabila Proyek tidak terselesaikan sampai akhir tahun, sisa pekerjaan untuk kontrak tahunan atau kontrak tahun jamak periode terakhir dapat diberikan kesempatan dilanjutkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan berdasarkan penelitian PPK dan surat pernyataan kesanggupan penyedia barang/jasa.
• Surat pernyataan kesanggupan harus memuat kesanggupan penyedia menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 90 hari kalender, jangka waktu yang diperlukan, dan persetujuan dikenakan denda keterlambatan; jika PPK memberi kesempatan melanjutkan, perubahan kontrak harus mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan, pengenaan denda, tidak mengubah volume dan nilai kontrak, memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sampai batas pemberian kesempatan, dan dilakukan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
• Jika denda akibat waktu penyelesaian melebihi 5% dari nilai kontrak, penyedia wajib menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan dikalikan nilai kontrak atau paling banyak 9% dari nilai kontrak; PPK bertanggung jawab secara formal dan materiil atas keputusan pemberian kesempatan dan pengajuan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan.

Sisa Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak

• Proyek kontrak tahun jamak hanya dilaksanakan setelah persetujuan Menteri dan tata cara pengajuan persetujuan mengikuti Peraturan Menteri yang mengatur persetujuan kontrak tahun jamak oleh Menteri Keuangan.
• Sisa pekerjaan tahunan pada kontrak tahun jamak dapat direkomposisi sampai berakhirnya periode kontrak tahun jamak kecuali untuk pekerjaan pada periode tahun terakhir; penyelesaian sisa pekerjaan dilakukan dengan menambah pagu anggaran tahun berikutnya melalui revisi anggaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri terkait.

Penyelesaian Sisa Kewajiban Pembayaran

• Penyelesaian sisa kewajiban pembayaran atas Proyek dilakukan setelah audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan penyelesaian dilakukan dengan revisi anggaran sepanjang tersedia alokasi dana SBSN pada tahun bersangkutan dengan memanfaatkan sisa kontrak atau sisa dana SBSN Kementerian/Lembaga.

Akuntansi Dan Pelaporan

• Akuntansi dan pelaporan keuangan atas belanja, penerbitan SBSN, dan penggantian dana dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Ketentuan Peralihan Dan Pencabutan

• Penetapan Bank Umum Syariah sebagai pengelola Reksus SBSN yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai ditetapkannya Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
• Pengisian Reksus SBSN sampai dengan 31 Desember 2025 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Nomor 6/PMK.05/2019; tata kelola penghentian pembayaran melalui sistem informasi harus diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
• Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.05/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 19 November 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya