PMK 75 TAHUN 2025

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 dan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 mengenai pembiayaan proyek melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Tujuannya adalah mengatur tata cara pelaksanaan pembayaran proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN dalam rangka belanja Kementerian/Lembaga.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ketentuan Umum
   Menjelaskan istilah-istilah penting seperti Proyek, SBSN, APBN, Menteri Keuangan, Bendahara Umum Negara, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Rekening Khusus SBSN (Reksus SBSN), Bank Umum Syariah, dan sistem terkait.

2. Pengalokasian Anggaran Proyek
   Anggaran proyek dialokasikan dalam APBN dan pengalokasiannya mengikuti peraturan mengenai pengelolaan pembiayaan proyek melalui SBSN.

3. Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Proyek
   Pembayaran proyek dilakukan melalui dua mekanisme:
   a. Pembiayaan Pendahuluan, yaitu pembayaran terlebih dahulu kepada penyedia barang/jasa yang kemudian diganti melalui penerbitan SBSN.
   b. Rekening Khusus SBSN (Reksus SBSN), yaitu pembayaran langsung melalui rekening khusus yang dibuka di Bank Indonesia dan/atau Bank Umum Syariah.

4. Pembayaran dengan Mekanisme Pembiayaan Pendahuluan
   Dilakukan dengan penerbitan SPP dan SPM sesuai peraturan keuangan, dan penggantian dana dilakukan melalui penerbitan SBSN oleh DJPPR.

5. Pembayaran dengan Mekanisme Rekening Khusus SBSN

   • Pembayaran dilakukan melalui Bank Indonesia dan/atau Bank Umum Syariah yang ditunjuk sebagai pengelola Reksus SBSN.
   • Seleksi dan penetapan Bank Umum Syariah pengelola Reksus SBSN berdasarkan kriteria izin usaha, kesehatan bank, rating investasi, teknologi informasi, dan produk Giro Mudarabah.
   • Pembukaan rekening dilakukan oleh DJPb berdasarkan permintaan DJPPR.
   • Pengisian rekening berdasarkan Rencana Penarikan Dana SBSN (RPD SBSN) yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga.
   • Pembebanan rekening dilakukan berdasarkan penerbitan SP2D dan menggunakan sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
   • Pengujian dan penerbitan SPM dilakukan oleh KPPN dengan pengujian kesesuaian SPM dengan RPD SBSN.
   • Pemindahbukuan potongan SPM dan pengelolaan sisa dana Reksus SBSN diatur secara rinci, termasuk pengembalian sisa dana ke RKUN.
   • Remunerasi atas pengelolaan dana SBSN diterima oleh Menteri Keuangan dan disetor ke kas negara.

6. Penghentian Pembayaran Proyek
   Pembayaran dapat dihentikan berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga sesuai ketentuan pengelolaan pembiayaan proyek melalui SBSN. Penghentian dilakukan oleh DJPb dan KPPN menolak SPM terkait.

7. Pelaksanaan Pekerjaan Akhir Tahun Anggaran dan Sisa Pekerjaan

   • Pembayaran penyelesaian proyek akhir tahun mengikuti ketentuan pedoman penerimaan dan pengeluaran negara.
   • Sisa pekerjaan yang tidak selesai dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dengan syarat tertentu, termasuk surat pernyataan kesanggupan penyedia barang/jasa dan pengenaan denda keterlambatan.
   • Perubahan kontrak dilakukan tanpa mengubah volume dan nilai kontrak, hanya memperpanjang masa penyelesaian.

8. Sisa Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak

   • Pelaksanaan proyek kontrak tahun jamak harus mendapat persetujuan Menteri.
   • Sisa pekerjaan tahunan dapat direkomposisi dan penambahan pagu anggaran dilakukan melalui revisi anggaran.

9. Penyelesaian Sisa Kewajiban Pembayaran
   Dilakukan setelah audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan melalui revisi anggaran dengan memanfaatkan sisa kontrak atau dana SBSN.

10. Akuntansi dan Pelaporan
    Dilaksanakan sesuai dengan peraturan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

11. Ketentuan Peralihan dan Penutup

    • Penetapan Bank Umum Syariah pengelola Reksus SBSN yang ada tetap berlaku sampai ditetapkan yang baru.
    • Penghentian pembayaran melalui sistem informasi dilakukan paling lama satu tahun setelah peraturan ini berlaku.
    • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan ini berlaku.