PMK 78 TAHUN 2025

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini disusun untuk menyesuaikan perubahan kebijakan nasional mengenai tata kelola jabatan fungsional di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan terbaru, serta memberikan pedoman teknis dalam penghitungan kebutuhan jabatan fungsional di bidang keuangan negara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebutuhan jumlah dan susunan jabatan fungsional yang efektif dan efisien dalam jangka waktu lima tahun.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup

   • Jabatan Fungsional (JF) adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berdasarkan keahlian tertentu di bidang keuangan negara.
   • Kebutuhan JF adalah jumlah dan susunan jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok secara efektif dan efisien.
   • Lowongan Kebutuhan JF (LKJF) adalah kebutuhan yang belum terisi karena berbagai sebab seperti pensiun, mutasi, atau peningkatan volume kerja.

2. Prinsip Penghitungan Kebutuhan JF

   • Penghitungan dilakukan secara akurat, holistik, dan sistematis.
   • Dilaksanakan berdasarkan beban kerja historis dan proyeksi beban kerja selama lima tahun.
   • Memperhatikan prioritas organisasi, rencana strategis, dan dinamika perkembangan organisasi.

3. Pendekatan Penghitungan Kebutuhan JF

   • Pendekatan tugas per tugas jabatan, hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja, dan pendekatan lain sesuai karakteristik JF.
   • Penghitungan menggunakan Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR), Norma Waktu, dan Persentase Kontribusi.
   • SKR, Norma Waktu, dan Persentase Kontribusi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

4. Proses Penghitungan dan Pengusulan

   • Penghitungan kebutuhan dilakukan untuk lima tahun ke depan dan dirinci per tahun.
   • Pengusulan kebutuhan dilakukan secara berjenjang oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan instansi pengguna.
   • Proses pengusulan melibatkan verifikasi, validasi, reviu, dan analisis anggaran oleh unit terkait seperti UKPJF, UPTJF, UPSJF, dan UPKJF.
   • Pengusulan kebutuhan disampaikan kepada Menteri Keuangan dan instansi terkait untuk disetujui.

5. Pengangkatan Pejabat Fungsional

   • Pengangkatan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang telah disetujui dan ditetapkan melalui surat keputusan sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Peralihan

   • Kebutuhan JF yang telah disetujui sebelumnya tetap berlaku sampai kebutuhan baru ditetapkan.
   • Penyesuaian kebutuhan dilakukan melalui penghitungan ulang dan pengusulan kepada kementerian terkait.

7. Ketentuan Penutup

   • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan ini berlaku.

8. Lampiran

   • Tata cara penghitungan kebutuhan JF dengan berbagai pendekatan dan rumus penghitungan.
   • Format tabel kebutuhan JF yang memuat jenjang jabatan, jumlah kebutuhan, proyeksi pensiun, mutasi, dan rencana pemenuhan.
   • Bagan alur proses pengusulan kebutuhan JF di instansi pembina dan pengguna.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mengatur secara rinci mekanisme penghitungan, pengusulan, dan pengangkatan jabatan fungsional di bidang keuangan negara untuk mendukung tata kelola kepegawaian yang efektif dan efisien.