PMK 78 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara ditetapkan untuk menggantikan ketentuan sebelumnya dan menyesuaikan perubahan kebijakan nasional tata kelola jabatan fungsional. Peraturan ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2023 dan menata kembali pedoman penghitungan serta pengusulan kebutuhan jabatan fungsional di bidang keuangan negara. Pertimbangan penerbitan juga didasarkan pada kebutuhan penyesuaian terhadap norma, perangkat perhitungan, dan mekanisme pengusulan yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan dan instansi pengguna. Peraturan ini memuat pengaturan teknis penghitungan kebutuhan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta mekanisme verifikasi, reviu, dan rekomendasi antar unit pembina dan unit pengguna.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Menetapkan definisi kunci termasuk Jabatan Fungsional (JF), Pejabat Fungsional, JF di Bidang Keuangan Negara, Pejabat yang Berwenang, Kebutuhan JF, Lowongan Kebutuhan JF (LKJF), Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR), Persentase Kontribusi, Norma Waktu, serta unit pembina dan koordinasi seperti UKPJF, UPTJF, UPKJF, dan UPSJF.
• Menentukan bahwa Kebutuhan JF adalah jumlah dan susunan yang diperlukan dalam satuan organisasi untuk melaksanakan tugas pokok secara efektif dan efisien dalam jangka waktu tertentu, serta LKJF adalah Kebutuhan JF yang belum terisi karena pemberhentian, pensiun, meninggal, atau peningkatan volume kerja.

Maksud, Tujuan, dan Prinsip

• Pedoman ini menjadi acuan teknis bagi Pejabat yang Berwenang di lingkungan Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah untuk menghitung dan mengusulkan Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara.
• Tujuan khusus adalah mendapatkan kebutuhan jumlah dan susunan JF untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan prinsip perhitungan yang akurat, holistik, dan sistematis.

Ruang Lingkup Jenis Jabatan Fungsional

• Menetapkan jenis JF yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan: analis keuangan negara, pengawas keuangan negara, penilai, dan pelelang.
• Ketentuan juga merujuk pada daftar JF yang disebut secara eksplisit dalam ketentuan peralihan untuk tetap dapat digunakan sampai Kebutuhan JF yang baru ditetapkan.

Periode Penghitungan dan Perincian Tahunan

• Penghitungan Kebutuhan JF disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperinci per 1 (satu) tahun dengan mempertimbangan prioritas kebutuhan organisasi, rencana strategis, dan dinamika perkembangan organisasi.
• Hasil proyeksi kebutuhan optimum diperoleh dari beban kerja tertinggi atau beban kerja pada tahun kelima dan menjadi dasar penghitungan LKJF 5 (lima) tahun untuk setiap jenjang JF.

Pendekatan Penghitungan Kebutuhan

• Mewajibkan penggunaan salah satu atau kombinasi dari pendekatan: tugas per tugas, hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja, atau pendekatan lain yang sesuai karakteristik JF; masing-masing pendekatan dijelaskan kegunaan dan syarat penerapannya.
• Pendekatan tugas per tugas menggunakan SKR dan Persentase Kontribusi atau Norma Waktu dan cocok untuk hasil kerja yang abstrak atau beragam; pendekatan hasil kerja untuk output fisik atau non-fisik yang dapat dikuantifikasi; objek kerja untuk beban kerja tergantung jumlah objek; peralatan kerja untuk beban kerja yang bergantung pada peralatan.

Parameter dan Instrumen Perhitungan

• Penghitungan dilakukan menggunakan SKR, Norma Waktu, dan/atau Persentase Kontribusi serta jam kerja efektif yang berlaku di instansi masing-masing; SKR, Norma Waktu, dan Persentase Kontribusi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
• Tata cara perhitungan dan rumus untuk masing-masing pendekatan tercantum secara rinci dalam Lampiran huruf A yang memuat formulir volume cakupan kegiatan, formulir perhitungan kebutuhan berbasis SKR atau norma waktu, serta rumus perhitungan hasil kerja, objek kerja, dan peralatan kerja.

Proyeksi Kebutuhan Optimum dan Penghitungan LKJF

• Kebutuhan JF optimum diperoleh dari proyeksi beban kerja per tahun selama 5 tahun dengan pengambilan beban kerja tertinggi atau tahun kelima sebagai acuan; dari jumlah ini dihitung LKJF 5 tahun untuk setiap jenjang JF.
• Penghitungan LKJF dilakukan dengan mengurangkan jumlah persediaan pegawai (bezetting) dari Kebutuhan JF 5 tahun dan memperhitungkan proyeksi pensiun, mutasi, dan naik jenjang untuk tahun yang dihitung; hasil disusun dalam Tabel Kebutuhan JF sesuai format Lampiran huruf B.

Format Tabel Kebutuhan dan Kolom Pengisian

• Lampiran huruf B memuat format tabel Kebutuhan JF yang harus memuat kolom antara lain: Jenjang Jabatan, KJF (hasil penghitungan), Bezetting (jumlah terisi), proyeksi Pensiun/Mutasi/Naik Jenjang selama 5 tahun (kolom 5-9), LKJF 5 Tahun (kolom 10), rencana pemenuhan LKJF per tahun (kolom 11-15) dan rincian mekanisme pemenuhan seperti inpassing, perpindahan, CPNS, maupun naik jenjang (kolom 16-21).
• Kolom LKJF 5 Tahun dihitung menurut ketentuan: LKJF (kolom 10) = KJF (kolom 3) dikurangi Bezetting (kolom 4) ditambah proyeksi pensiun/mutasi/naik jenjang (kolom 5 s.d. 9); penjumlahan rencana pemenuhan per tahun harus sama dengan nilai kolom 10.

Proses Pengusulan oleh Instansi Pembina (Kementerian Keuangan)

• Unit kerja tingkat pusat/kanwil/unit pelaksana teknis/pimpinan unit yang akan menggunakan JF menyampaikan tabel Kebutuhan JF kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan, yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh unit jabatan pimpinan tinggi pratama setingkat pusat untuk disampaikan ke UPSJF.
• UPSJF melakukan reviu dan melampirkan dokumen minimal berupa proposal Kebutuhan (latar belakang dan pemetaan proses bisnis), data dukung proyeksi 5 tahun dan analisis implikasi/proyeksi ketersediaan anggaran; hasil reviu disampaikan kepada UKPJF, UKPJF dapat melakukan validasi bersama UPTJF, UPSJF, UPKJF dan menyampaikan rekomendasi beserta analisis anggaran kepada UPKJF dan unit penyusunan anggaran Kementerian Keuangan.

Proses Pengusulan oleh Instansi Pengguna

• Instansi Pengguna yang akan menggunakan JF pertama kali mengajukan permohonan izin prinsip penggunaan JF beserta permintaan rekomendasi Kebutuhan JF, yang paling sedikit memuat latar belakang, proyeksi pelaksanaan tugas dan peta jabatan, serta penghitungan kebutuhan 5 tahun, kepada UKPJF (Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan).
• UKPJF mereviu permohonan izin prinsip; apabila disetujui, permintaan rekomendasi diteruskan ke UPTJF untuk verifikasi dan validasi; UPTJF dapat meminta masukan UKPJF/UPSJF; Kepala Pusat Pembinaan JF dan Penjaminan Mutu atas nama Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menerbitkan Surat Rekomendasi Kebutuhan JF yang disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya instansi pengguna dan ditembuskan ke UKPJF, UPSJF, dan UPKJF.

Peran dan Tanggung Jawab Unit Pembina dan Pengelola

• Menyatakan fungsi dan alur tugas: UKPJF sebagai koordinator validasi dan penyampaian rekomendasi, UPSJF melakukan reviu teknis, UPTJF melakukan verifikasi/validasi permintaan rekomendasi untuk instansi pengguna, serta UPKJF menyusun konsep surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan untuk penyampaian kebutuhan JF kepada instansi terkait.
• Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan menyampaikan Kebutuhan JF yang telah diformalkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan/atau kepala lembaga manajemen kepegawaian jika diperlukan; alur pengusulan untuk pembina dan pengguna tercantum dalam Lampiran huruf C.

Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional

• Pengangkatan ke dalam JF dilakukan berdasarkan Kebutuhan JF yang telah disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan ditetapkan melalui surat keputusan pengangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Surat keputusan pengangkatan wajib memuat nomenklatur, bidang tugas JF, dan ruang lingkup kegiatan apabila diperlukan.

Ketentuan Peralihan

• Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kebutuhan JF untuk sejumlah jabatan fungsional yang tercantum (mis. Analis Anggaran, Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, Pranata Keuangan APBN, Penilai Pemerintah, Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, Analis Perbendaharaan, Pembina Teknis Perbendaharaan, Pembina Profesi Keuangan, dan lain-lain) yang telah mendapatkan persetujuan menteri PANRB tetap dapat digunakan sampai ditetapkan Kebutuhan JF yang baru.
• Penyesuaian Kebutuhan untuk jabatan-jabatan tersebut pada suatu unit organisasi dilakukan melalui penghitungan kembali dan diusulkan penetapan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina JF di Bidang Keuangan Negara.

Lampiran, Alur, dan Ketentuan Teknis Pelaksanaan

• Peraturan ini mencantumkan Lampiran huruf A (tata cara dan rumus penghitungan per pendekatan beserta formulir pengisian), Lampiran huruf B (tabel kebutuhan JF dan keterangan kolom sampai kolom 21), dan Lampiran huruf C (bagan alur pengusulan untuk Instansi Pembina dan Instansi Pengguna) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
• Lampiran teknis memuat formulir volume cakupan kegiatan, formulir penghitungan kebutuhan berdasarkan SKR atau Norma Waktu, rumus perhitungan pendekatan hasil kerja/objek/peralatan, serta petunjuk pengisian kolom-kolom tabel Kebutuhan JF.

Pencabutan dan Penegasan Ketentuan Penutup

• Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.01/2020 tentang Pedoman Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional pada Kementerian Keuangan dan menyatakan peraturan tersebut tidak berlaku sejak peraturan baru ini mulai berlaku.
• Peraturan memuat ketentuan bahwa pengundangan dan penetapan surat keputusan dilakukan serta peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 20 November 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya