PMK 81 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Perubahan ini diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2025 dan menindaklanjuti kebijakan Presiden dalam rangka mendukung pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih, sebagaimana dinyatakan dalam konsideran Menimbang. Peraturan ini mengubah ketentuan teknis penyaluran tahap I dan tahap II, persyaratan administrasi, mekanisme perekaman melalui aplikasi, serta menambah ketentuan mengenai penundaan dan pemanfaatan Dana Desa tahap II yang tidak disalurkan.

Pokok Pengaturan

Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II

• Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap: tahap I sebesar 60% dari pagu Dana Desa per Desa paling lambat bulan Juni, dan tahap II sebesar 40% dari pagu Dana Desa per Desa yang dilakukan paling cepat bulan April.
• Penyaluran tahap I dan tahap II dilaksanakan setelah kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara penyaluran dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan menerima persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar.

Persyaratan Penyaluran Tahap I dan Tahap II

• Persyaratan tahap I meliputi APBDes, surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa, dan keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa apabila Desa menganggarkan BLT Desa.
• Persyaratan tahap II meliputi laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I yang menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah 60% dan rata?rata capaian keluaran paling rendah 40%; akta pendirian badan hukum koperasi desa/kelurahan Merah Putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi kepada notaris; serta surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih.

Kelengkapan dan Format APBDes

• APBDes yang menjadi persyaratan harus terdiri atas peraturan Desa mengenai APBDes dalam bentuk pindai (format dokumen portabel) dan arsip data komputer yang dihasilkan dari aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik.
• APBDes disampaikan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; apabila Desa belum menggunakan aplikasi berbasis elektronik, APBDes direkam secara manual melalui aplikasi tersebut.

Perekaman, Validasi, dan Peran Bupati/Wali Kota

• Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya termasuk jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa (jika dianggarkan), perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024, dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur melalui Aplikasi OM?SPAN TKD.
• Perekaman realisasi meliputi realisasi untuk ketahanan pangan dan hewani tahun 2024 (jika dianggarkan), realisasi untuk program pencegahan dan penurunan stunting tahun 2024 (jika dianggarkan), serta perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas untuk BLT Desa tahun 2024; Desa dapat merekam kurang dari 12 bulan dalam keadaan tertentu dengan melaporkan minimal 3 bulan atau rincian pengurangan sesuai ketentuan.

Keterkaitan Dengan Aplikasi OM?SPAN TKD

• Persyaratan penyaluran tahap II berupa laporan realisasi dan capaian keluaran diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM?SPAN TKD.
• Penandaan Desa layak salur dan perekaman pagu serta realisasi oleh bupati/wali kota dilakukan melalui Aplikasi OM?SPAN TKD untuk keperluan verifikasi sebelum penyaluran.

Ketentuan Penundaan, Penggunaan Kembali, dan Pemanfaatan Dana Tahap II

• Jika persyaratan penyaluran tahap II belum disampaikan secara lengkap dan benar sampai dengan tanggal 17 September 2025, penyaluran Dana Desa tahap II ditunda.
• Dana Desa tahap II yang ditunda terdiri atas Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya; Dana Desa tahap II yang ditunda untuk alokasi yang ditentukan penggunaannya dapat disalurkan kembali setelah bupati/wali kota menyampaikan persyaratan lengkap dan benar sesuai batas waktu yang diatur, sedangkan Dana Desa tahap II yang tidak ditentukan penggunaannya tidak disalurkan.
• Dana Desa tahap II yang tidak disalurkan dapat digunakan untuk mendukung prioritas pemerintah atau pengendalian fiskal dengan penetapan penggunaan oleh Keputusan Menteri; apabila sampai akhir tahun anggaran dana tersebut tidak digunakan sebagaimana dimaksud, menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak disalurkan kembali pada tahun berikutnya.

Penambahan Lampiran Contoh Format dan Isi Lampiran

• Diatur penambahan Pasal yang menyatakan contoh format surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
• Lampiran memuat format surat pernyataan yang harus diisi kepala Desa, mencantumkan kop surat Desa, nama dan jabatan kepala Desa, pernyataan dukungan untuk menganggarkan dukungan dalam Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Perubahan, serta petunjuk pengisian dan persyaratan materai sebesar Rp 10.000.

Ketentuan Transisi dan Pencabutan Aturan Terdahulu

• Persyaratan penyaluran tahap II berupa akta pendirian koperasi atau bukti penyampaian dokumen ke notaris dan surat pernyataan komitmen dukungan APBDes yang telah disampaikan dan diterima oleh kuasa pengguna anggaran sebelum Peraturan ini berlaku diproses sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.
• Sehubungan dengan berlakunya Peraturan ini, ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa tahap II yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 25 November 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya