PMK 81 TAHUN 2025

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan efektivitas tata kelola penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2025, sejalan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia yang mendukung pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Penyaluran Dana Desa

   • Dilakukan dalam dua tahap: tahap I sebesar 60% paling lambat bulan Juni, dan tahap II sebesar 40% paling cepat bulan April.
   • Penyaluran tahap II mensyaratkan laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahap I minimal 60% dan capaian keluaran minimal 40%, serta dokumen pendukung pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih.

2. Persyaratan Penyaluran

   • Tahap I: APBDes, surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa, dan keputusan kepala desa tentang keluarga penerima manfaat BLT Desa (jika ada).
   • Tahap II: laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, akta pendirian atau bukti pengajuan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih, serta surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi.

3. Pengelolaan APBDes

   • APBDes harus disampaikan dalam bentuk dokumen portabel dan arsip data elektronik melalui aplikasi yang disediakan kementerian keuangan.
   • Jika desa belum menggunakan aplikasi elektronik, APBDes direkam secara manual melalui aplikasi kementerian.
   • Desa wajib tetap menyampaikan APBDes meskipun tidak menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.

4. Perekaman dan Penandaan

   • Bupati/wali kota melakukan perekaman pagu Dana Desa, realisasi Dana Desa tahun sebelumnya, dan penandaan pengajuan penyaluran melalui aplikasi OM-SPAN TKD.
   • Perekaman realisasi mencakup ketahanan pangan, pencegahan stunting, dan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

5. Penundaan dan Penggunaan Dana Desa Tahap II

   • Jika persyaratan tahap II tidak lengkap hingga 17 September 2025, penyaluran tahap II ditunda.
   • Dana Desa tahap II yang ditunda dan tidak disalurkan dapat digunakan untuk mendukung prioritas pemerintah atau pengendalian fiskal dengan keputusan Menteri Keuangan.
   • Dana yang tidak digunakan menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak disalurkan kembali tahun berikutnya.

6. Surat Pernyataan Komitmen Dukungan APBDes

   • Contoh format surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih disediakan sebagai lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

7. Ketentuan Peralihan

   • Persyaratan penyaluran tahap II yang telah disampaikan sebelum peraturan ini berlaku tetap diproses sesuai ketentuan baru.
   • Ketentuan penyaluran Dana Desa tahap II yang tidak ditentukan penggunaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 dicabut dan tidak berlaku.

8. Ketentuan Lain

   • Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.