PMK 83 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan menetapkan ketentuan tarif atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh BLU Balai Kesehatan Penerbangan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2018 karena perluasan layanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan tingkat lanjut serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan, fleksibilitas pengelolaan keuangan, dan penerapan praktik bisnis yang sehat sebagaimana tercantum dalam konsideran Menimbang. Penerbitan peraturan ini juga dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan mengatur aspek tarif yang relevan bagi pengguna layanan dan pihak penjamin.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Dan Definisi Tarif Layanan

• Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna layanan.
• Pengguna layanan terdiri atas masyarakat umum dan pihak penjamin; pihak penjamin meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak penjamin lain yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan bagi pengguna yang menjadi tertanggungnya.

Klasifikasi Tarif

• Tarif layanan terdiri atas dua kelompok utama: tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang.
• Tarif layanan utama mencakup tarif administrasi kesehatan, tarif pemeriksaan dan pengujian kesehatan, serta tarif pemeriksaan dan pengujian kesehatan tingkat lanjut.

Ketentuan Tarif Layanan Utama

• Tarif layanan utama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditetapkan sebagai batas tarif tertinggi.
• Tarif layanan utama dibagi berdasarkan jenis layanan yang ditetapkan oleh Kepala Balai Kesehatan Penerbangan dan tidak termasuk biaya transportasi serta akomodasi yang dibebankan kepada pengguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Contoh batas tarif tertinggi dalam Lampiran antara lain: Administrasi per kunjungan Rp100.000, Resume medis Rp60.000 per kunjungan/orang, Penerbitan sertifikat kesehatan Rp150.000 per lembar; pemeriksaan jantung Rp1.050.000 per tindakan; pemeriksaan EEG Rp900.000 per tindakan; layanan sertifikasi kesehatan FAA Rp2.500.000 per tindakan; untuk pemeriksaan dan pengujian kesehatan tingkat lanjut contoh batas antara lain pemeriksaan gigi tingkat lanjut Rp6.000.000 per tindakan dan radiologi tingkat lanjut Rp1.275.000 per tindakan.

Komponen Tarif Layanan Penunjang

• Tarif layanan penunjang meliputi kategori: (a) penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, sarana olahraga, sarana wisata edukasi, dan sarana kesenian; (b) penggunaan peralatan dan mesin; (c) penggunaan sarana transportasi; (d) apotek; (e) pendidikan, pelatihan, penelitian, konsultasi, sertifikasi, konsultansi, lokakarya, workshop, dan seminar; (f) penggunaan keahlian sumber daya manusia; (g) sarana limbah; (h) media promosi, percetakan, penerbitan dan penyiaran; (i) bantuan kesehatan; dan (j) penjualan produk lainnya.
• Setiap kategori tarif penunjang harus memperhitungkan komponen biaya minimal spesifik sesuai jenisnya sebagaimana diatur lebih lanjut.

Perhitungan Tarif Penggunaan Lahan, Gedung Dan Peralatan

• Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, sarana olahraga, sarana wisata edukasi, sarana kesenian, serta tarif penggunaan peralatan dan mesin harus memperhitungkan minimal biaya per unit layanan berupa fasilitas, durasi/jangka waktu pemakaian, pemilihan waktu, dan/atau harga pasar setempat.
• Penetapan mempertimbangkan unsur pemakaian aktual dan harga pasar lokal sehingga tarif dapat berbeda menurut durasi dan waktu pemakaian.

Perhitungan Tarif Penggunaan Sarana Transportasi

• Tarif penggunaan sarana transportasi minimal memperhitungkan biaya bahan bakar, penyusutan alat transportasi, jumlah dan jenis alat transportasi, tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat.
• Komponen tersebut digunakan untuk menghitung biaya per unit layanan transportasi yang dibebankan kepada pengguna.

Ketentuan Tarif Apotek Dan Bantuan Kesehatan

• Tarif apotek harus memperhitungkan minimal biaya per unit layanan berupa bahan medis habis pakai, alat kesehatan, dan/atau tenaga kesehatan/tenaga ahli.
• Tarif bantuan kesehatan memperhitungkan minimal bahan medis habis pakai, akomodasi, transportasi, perlengkapan medis, fasilitas, dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

Perhitungan Tarif Pendidikan, Pelatihan, Dan Penelitian

• Tarif untuk pendidikan, pelatihan, penelitian, konsultasi, sertifikasi, lokakarya, workshop, dan seminar harus memperhitungkan minimal biaya per unit layanan berupa bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.
• Komponen biaya tersebut menjadi dasar penetapan tarif per kegiatan atau peserta sesuai kontrak atau unit layanan.

Perhitungan Tarif Untuk Penggunaan Keahlian Dan Pengelolaan Limbah

• Tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia dan tarif sarana limbah memperhitungkan minimal biaya per unit layanan berupa tenaga kerja/tenaga ahli, bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, dan/atau transportasi.
• Penetapan tarif harus mencerminkan kompleksitas tenaga ahli dan kebutuhan peralatan serta transportasi terkait.

Tarif Media Promosi, Percetakan Dan Penerbitan

• Tarif media promosi, percetakan, penerbitan, dan penyiaran memperhitungkan minimal biaya per unit layanan berupa bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, dan/atau transportasi.
• Tarif ditetapkan berdasarkan jenis media dan kebutuhan produksi yang tercantum dalam perhitungan biaya.

Penetapan Harga Penjualan Produk

• Tarif penjualan produk lainnya ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah profit margin atau sebesar harga pasar.
• Harga pokok produksi mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU Balai Kesehatan Penerbangan untuk menghasilkan layanan dan menjadi dasar perhitungan harga jual.

Kerja Sama Layanan, Pemanfaatan Aset, Dan Kontrak

• BLU Balai Kesehatan Penerbangan dapat memberikan jasa layanan kesehatan berdasarkan kebutuhan pengguna melalui kontrak kerja sama, termasuk kerja sama layanan pasien dengan BPJS, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi, atau pengguna lain.
• Tarif jasa layanan dan tarif pemanfaatan aset atau kerja sama manajemen ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Balai dan pihak lain, serta penyusunan kontrak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Tarif Untuk Perusahaan Dan Warga Negara Asing

• Terhadap perusahaan asing dan/atau warga negara asing dikenakan tarif paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tarif.
• Ketentuan ini berlaku sebagai tarif minimum dan dapat diterapkan dalam penetapan tarif atas dasar kebijakan Kepala Balai atau kontrak.

Pengecualian, Tarif Rp0,00, Dan Pertimbangan Keuangan BLU

• Kegiatan dan/atau pengguna layanan tertentu dapat diberikan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah), meliputi kegiatan pencarian dan pertolongan, bencana alam dan bantuan kemanusiaan, kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial, kegiatan terkait usaha mikro/kecil/menengah, penanganan kejadian luar biasa, dan pengguna terdampak kondisi kahar.
• Pemberian tarif hingga Rp0,00 dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan sehingga pengecualian bergantung pada kemampuan keuangan BLU.

Paket Layanan Dan Tarif Kombinasi

• BLU dapat memberikan tarif dalam bentuk paket dan/atau kombinasi beberapa layanan, dan tarif paket tersebut dapat dikenakan lebih rendah dari tarif individual yang tercantum dalam ketentuan tarif.
• Penetapan paket layanan harus dilakukan dengan memperhatikan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.

Kriteria, Besaran, Dan Penetapan Oleh Kepala Balai

• Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana diatur pada berbagai ketentuan peraturan ini (termasuk Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13-18) ditetapkan oleh Kepala Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Dalam menetapkan tarif Kepala Balai wajib mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan (kebutuhan operasional), daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan (kompleksitas layanan, durasi layanan, jenis pengguna), serta kompetisi yang sehat.

Ketentuan Peralihan, Pencabutan Peraturan Sebelumnya, Dan Berlakunya Peraturan

• Perjanjian/kontrak kerja sama yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian/kontrak tersebut.
• Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
• Peraturan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu 7 Januari 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya