PMK 88 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88 Tahun 2025 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perubahan ini diterbitkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan dana keistimewaan serta memberi pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah DIY. Dari konsideran Menimbang, penyesuaian mencakup mekanisme perencanaan dan penganggaran, syarat salur, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta optimalisasi penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran. Peraturan ini juga ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pokok Pengaturan

Perencanaan Dan Pengajuan Rencana Program Dan Kegiatan

• Gubernur DIY wajib mengajukan rencana program dan kegiatan atas penggunaan Dana Keistimewaan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta kepada menteri terkait (perencanaan pembangunan nasional, dalam negeri, pertanahan, kebudayaan, pekerjaan umum) paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
• Rencana dilampiri hasil reviu Inspektorat Pemerintah Daerah DIY, kerangka acuan kegiatan, dan rencana anggaran biaya, serta harus memuat sekurang-kurangnya program, kegiatan, sub kegiatan, keluaran (output), satuan keluaran, usulan anggaran, kemanfaatan keluaran, dukungan terhadap prioritas pemerintah (termasuk 7 prioritas yang disebut), sinergi pendanaan lain, rencana pelaksanaan, klasifikasi/kodefikasi/nomenklatur, dan penandaan (tagging) tingkat prioritas.
• Kerangka acuan harus mencakup sasaran keluaran dan hasil yang terukur; klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur harus lengkap dan disusun mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi perencanaan pembangunan daerah dan/atau bagan akun standar; penandaan tingkat prioritas terdiri atas Prioritas I (berdasarkan kebutuhan berdasarkan pagu tahun sebelumnya) dan Prioritas II (tingkat di bawah Prioritas I).
• Rencana program dan kegiatan dapat dikelola sebagai dana abadi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana abadi daerah.

Evaluasi Dan Penilaian Rencana Program Dan Kegiatan

• Kementerian yang menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dalam negeri, pertanahan/tata ruang (lingkup pekerjaan umum), kebudayaan, dan pekerjaan umum melakukan evaluasi dan penilaian terhadap rencana program dan kegiatan sesuai kewenangan masing?masing, dan hasilnya digunakan bersama dengan Pemerintah Daerah DIY.
• Kriteria penilaian berbeda menurut kementerian: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menilai kesesuaian terhadap ketentuan penggunaan dan hasil pemantauan; perencanaan pembangunan menilai kesesuaian dengan prioritas nasional/daerah, rencana induk keistimewaan, dan dokumen perencanaan daerah; dalam negeri menilai aspek pengisian jabatan/kelembagaan, kesesuaian keluaran dengan kemanfaatan, serta kewenangan keistimewaan; pertanahan/tata ruang dan pekerjaan umum menilai kesesuaian dengan rencana tata ruang dan rencana kerja; kebudayaan menilai kesesuaian dengan rencana kerja kebudayaan dan kemanfaatan keluaran.
• Evaluasi mengutamakan prioritas I sebagaimana penandaan pada Pasal 5 ayat (8) huruf a; Menteri dapat melibatkan lembaga pengawas keuangan dan pembangunan; hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani pejabat berwenang dari kementerian terkait dan Pemerintah Daerah DIY paling lambat tanggal 21 Februari tahun anggaran sebelumnya (jika bertepatan hari libur, dilaksanakan pada hari kerja berikutnya).

Indikasi Kebutuhan Dana Oleh PPA BUN Pengelola TKD

• KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan mengajukan usulan indikasi kebutuhan dana kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD, yang selanjutnya menyusun indikasi kebutuhan dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari tahun anggaran sebelumnya.
• Penyusunan indikasi memperhatikan hasil evaluasi dan penilaian rencana program (Pasal 7), hasil evaluasi kinerja anggaran dan keluaran, serta kemampuan keuangan negara; apabila Gubernur DIY tidak mengajukan rencana sampai batas waktu pada Pasal 5 ayat (1), pagu indikasi kebutuhan ditetapkan paling tinggi sebesar pagu tahun anggaran sebelumnya.

Penyesuaian Alokasi Dan Mekanisme Penyesuaian Rencana

• Apabila rencana program dan kegiatan berbeda dengan alokasi Dana Keistimewaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, Gubernur DIY melakukan penyesuaian rencana sesuai alokasi yang ditetapkan dan mekanisme penyesuaian dilaksanakan sesuai ketentuan evaluasi Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (10a).
• Rencana perubahan program dan kegiatan dapat diajukan untuk optimalisasi penggunaan dana sesuai ketentuan Pasal 11, dengan mekanisme evaluasi dan persyaratan yang sama seperti pengajuan awal (reviu Inspektorat, kerangka acuan, rencana anggaran, dan muatan minimal rencana).

Pengajuan Rencana Perubahan Program Dan Batas Waktu

• Gubernur DIY dapat mengajukan rencana perubahan program dan kegiatan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan menteri terkait paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
• Rencana perubahan dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak diperkenankan mengubah pagu alokasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN; perubahan hanya dapat dilakukan apabila terdapat penyesuaian keluaran (output) dan/atau perubahan desain pelaksanaan yang mengubah rincian biaya kegiatan.

Penggunaan Dana Keistimewaan: Ruang Lingkup Dan Prioritas

• Dana Keistimewaan digunakan untuk mendanai kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan/kedudukan/tugas/wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.
• Penggunaan untuk urusan kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang diprioritaskan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan/pemajuan kebudayaan; penggunaan untuk urusan tata cara pengisian jabatan dan kelembagaan juga dapat mendanai kegiatan berdampak langsung pada indikator tersebut.
• Penyerahan dan/atau pelaksanaan kewenangan kepada kabupaten/kota dimungkinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Yang Dilarang Dan Pengecualian

• Prioritas penggunaan Dana Keistimewaan tidak termasuk pendanaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN/penyelenggara pemerintahan, pengadaan peralatan/perlengkapan kantor, pengadaan/peningkatan sarana prasarana ASN, peningkatan disiplin ASN, peningkatan kapasitas ASN, fasilitasi pindah/purna tugas ASN, serta pembayaran honorarium untuk tim perencanaan/pelaksana rutin dan aparatur yang sudah dibayarkan dari sumber lain.
• Pengecualian diberikan untuk pengadaan peralatan, perlengkapan, dan/atau sarana prasarana yang memiliki fungsi pelayanan dan manfaat langsung terhadap pelayanan publik; peningkatan kapasitas ASN dikecualikan apabila pelatihan terkait diperuntukkan bagi ASN yang belum pernah mengikuti pelatihan terkait urusan keistimewaan dan/atau pelatihan tidak diikuti oleh peserta yang sama.
• Pembayaran honorarium selain yang dilarang dilaksanakan berdasarkan ketentuan tentang standar harga satuan regional dan pengelolaan keuangan daerah, dengan jumlah tim yang dapat dibayarkan dinilai secara mandiri oleh Paniradya Kaistimewaan dan dipantau oleh Inspektorat Pemerintah Daerah DIY.

Penyaluran Dana Keistimewaan Tahapan Dan Perubahan Pagu

• Penyaluran dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah dalam tiga tahap: Tahap I sebesar 15% dari pagu alokasi paling lambat bulan Maret; Tahap II sebesar 65% paling lambat bulan September; Tahap III sebesar 20% paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan.
• Jika terdapat perubahan pagu setelah penyaluran Tahap I, maka Tahap II dilakukan sebesar 75% dari sisa pagu perubahan yang belum disalurkan dan Tahap III sebesar 25% dari sisa pagu perubahan; jika perubahan terjadi setelah Tahap II, Tahap III dilakukan sebesar sisa pagu perubahan yang belum disalurkan.

Permintaan Penyaluran, Syarat Dokumen, Dan Batas Waktu Pelaksanaan

• Penyaluran Tahap I dilaksanakan setelah Gubernur atau kuasa menyampaikan surat permintaan penyaluran disertai laporan tahunan paling lambat tanggal 14 Maret; Tahap II dilaksanakan setelah permintaan paling lambat 14 September disertai laporan realisasi penyerapan Tahap I dan laporan pencapaian Kinerja Tahap I yang telah diverifikasi; Tahap III setelah permintaan paling lambat hari kerja terakhir bulan November disertai verifikasi realisasi dan kinerja Tahap II.
• Apabila surat permintaan disampaikan oleh pejabat berkuasa, harus disertai surat kuasa; penyaluran dilakukan paling lama 10 hari kerja sejak surat permintaan diterima lengkap dan benar; apabila batas tanggal bertepatan hari libur, penyampaian dilakukan pada hari kerja berikutnya; apabila Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tidak menerima permintaan lengkap dan benar, dana tahap terkait tidak disalurkan.

Syarat Kinerja Minimal, Verifikasi, Dan Laporan Tahunan

• Laporan realisasi penyerapan Tahap I dan Tahap II harus menunjukkan realisasi paling kurang 80% dari dana yang telah diterima di rekening kas umum daerah, dan laporan pencapaian Kinerja Tahap I dan Tahap II harus menunjukkan pencapaian paling kurang 80% dari kumulatif keluaran kegiatan Dana Keistimewaan.
• Verifikasi laporan realisasi dan pencapaian kinerja dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Daerah DIY berdasarkan surat perintah pencairan dana, hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi, dan laporan tahunan minimal memuat uraian rencana program/kegiatan, sumber daya manusia, realisasi anggaran dan capaian keluaran, sisa dana di RKUD, kendala dan tindak lanjut, foto/lokus kegiatan strategis, usulan perbaikan tata kelola, serta laporan dana abadi daerah bila ada.
• Laporan tahunan ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah dan apabila muatan tidak sesuai ketentuan, laporan belum memenuhi syarat salur.

Sisa Dana Keistimewaan Dan Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

• Sisa Dana Keistimewaan di rekening kas umum daerah pada akhir tahun anggaran menjadi sisa lebih perhitungan anggaran.
• Sisa lebih perhitungan anggaran tersebut digunakan sebagai sumber pembentukan dan/atau penambahan pokok dana abadi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana abadi daerah dan/atau untuk mendanai kewenangan urusan keistimewaan pada tahun anggaran berikutnya dengan mekanisme pelaksanaan sesuai ketentuan Pasal 11.

Pemantauan, Evaluasi Kinerja, Dan Kompilasi Laporan

• Kementerian terkait (keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dalam negeri, pertanahan/tata ruang, kebudayaan, pekerjaan umum) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan Dana Keistimewaan sesuai kewenangan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan ruang lingkup meliputi capaian realisasi anggaran, capaian keluaran, kendala pelaksanaan, dan analisis keberhasilan/kegagalan.
• Pemantauan/evaluasi dapat dilakukan triwulanan, semesteran, atau tahunan; pemantauan/evaluasi tahunan dikoordinasikan oleh kementerian dalam negeri dan dilaksanakan paling lambat bulan Desember, sedangkan kompilasi hasil pemantauan disampaikan oleh Kemendagri kepada Pemerintah Daerah DIY, kementerian keuangan, dan kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berikutnya (jika bertepatan hari libur, pada hari kerja berikutnya).
• Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Kementerian Keuangan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta kompilasi yang diterima disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai dasar pengawasan BA BUN.

Pertanggungjawaban Keuangan TKD Dan Laporan Keuangan

• Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyusun laporan keuangan TKD sesuai Peraturan Menteri mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKD, yang mencakup pertanggungjawaban pengelolaan Dana Keistimewaan.
• Penyusunan laporan dilakukan oleh unit eselon II Ditjen Perimbangan Keuangan yang ditunjuk sebagai Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PPA BUN Pengelola TKD menggunakan sistem aplikasi terintegrasi; KPA BUN Penyaluran menyusun laporan tingkat KPA setelah rekonsiliasi dengan KPPN dan menyampaikannya secara berjenjang sesuai jadwal yang diatur dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Sistem Informasi Terintegrasi Dan Ketentuan Peralihan

• Pengelolaan Dana Keistimewaan wajib dilakukan melalui sistem informasi terintegrasi yang mengintegrasikan perencanaan/penganggaran/tagging dan penyaluran/pelaporan/pertanggungjawaban, diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan terhubung dengan sistem di kementerian/lembaga serta Pemerintah Daerah DIY dengan prinsip interoperabilitas.
• Pelaksanaan sistem informasi terintegrasi dilaksanakan secara bertahap dengan mengoptimalkan sistem yang ada dan mulai dilaksanakan paling lama 18 (delapan belas) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan; ketentuan mengenai klasifikasi/kodefikasi/nomenklatur dalam Pasal 5 ayat (5) huruf k/l dan/atau ayat (7) serta Pasal 12 ayat (3) huruf k/l mulai berlaku setelah sistem informasi terintegrasi dilaksanakan.
• Pada saat berlaku, beberapa nomenklatur lama dimaknai sebagaimana ketentuan transisi: nomenklatur 'kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang keuangan negara' dimaknai sama dengan 'kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang keuangan', 'c.q.' dimaknai 'melalui', dan 'kinerja' dimaknai 'Kinerja'.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 24 Desember 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya