PMK 92 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri (Peraturan Menteri Keuangan) yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 serta mencabut beberapa ketentuan lampau (termasuk KMK 36/KMK.04/2002 dan sebagian 236/KMK.05/1996) untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas penatausahaan dan penyelesaian barang terkait kepabeanan. Penerbitan PMK ini didasarkan pada konsideran Menimbang yang menyatakan perlunya penggantian Peraturan Menteri sebelumnya dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Peraturan ini mengatur tata cara penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD), Barang yang Dikuasai Negara (BDN), dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) serta mekanisme lelang, pemusnahan, hibah, penyimpanan, pelaporan, dan jasa pra lelang dalam konteks organisasi dan tugas DJBC dan DJKN.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum dan Definisi

• Memuat definisi kunci seperti Daerah Pabean, BTD (barang yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya), BDN (barang/sarana pengangkut dalam penguasaan Pejabat Bea dan Cukai untuk penelitian), BMMN (barang/sarana pengangkut yang ditetapkan menjadi milik negara), BCP, TPS, TPB, TPP, TLB-TPP, PPYD, PJT, SKP, SKP Terintegrasi, Nilai Wajar, Nilai Likuidasi, serta instansi terkait seperti DJBC, DJKN, Direktur KBP, dan pejabat lain yang berwenang.

Kriteria Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD)

• Menetapkan BTD antara lain barang yang ditimbun di TPS melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunan; barang yang tidak dikeluarkan dari TPB setelah izin dicabut dalam 30 hari; dan barang kiriman melalui PPYD yang ditolak atau tidak diselesaikan dalam 30 hari sejak pemberitahuan.
• BTD dapat berupa beberapa kategori (tidak diajukan pemberitahuan pabean impor; telah didaftarkan namun belum memperoleh persetujuan pengeluaran; belum memenuhi ketentuan lartas; pemberitahuan ekspor yang tidak dimuat; barang asal luar daerah pabean dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas; barang impor untuk angkutan lanjut tidak direalisasikan; atau barang yang diajukan untuk dimasukkan ke TPB yang telah mendapat persetujuan).
• Pejabat Bea dan Cukai menyatakan status BTD dengan pencatatan di BCP, menyimpan BTD di TPP atau TLB-TPP, dan memungut sewa gudang sejak penyimpanan sampai penetapan harga terendah lelang atau sampai barang dikeluarkan setelah kewajiban pabean diselesaikan; bila dipindahkan dari TPS ke TPP, pengusaha TPS memberikan penangguhan biaya penimbunan TPS dan pelunasan dilakukan oleh pemenang lelang atau pemilik saat penyelesaian kewajiban.

Proses Pemberitahuan, Pencacahan, dan Penentuan Tindak Lanjut BTD

• Pejabat Bea dan Cukai wajib memberitahukan secara tertulis kepada importir/eksportir/pemilik/kuasa untuk menyelesaikan kewajiban pabean dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penyimpanan di TPP atau TLB-TPP; format pemberitahuan tercantum dalam lampiran.
• Pencacahan dilakukan setelah 60 hari atau lebih cepat jika diperlukan untuk mengetahui jenis, jumlah, sifat, dan kondisi barang; berdasarkan hasil pencacahan pejabat menentukan tindak lanjut berupa pemusnahan, pelelangan, atau penetapan sebagai BMMN.
• Ketentuan khusus: barang busuk/kedaluwarsa/tidak layak dimusnahkan segera; barang tidak tahan lama/merusak/berbahaya/biaya tinggi segera dilelang (kecuali barang lartas yang menjadi BMMN); barang lartas dan barang yang dibatasi disediakan 60 hari untuk diselesaikan dan jika tidak selesai ditetapkan menjadi BMMN.

Penetapan, Penanganan, dan Penyelesaian Barang yang Dikuasai Negara (BDN)

• BDN meliputi barang lartas yang tidak diberitahukan/diberitahukan tidak benar, barang/sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai, serta barang/sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik tidak dikenal.
• Penetapan status BDN dilakukan oleh Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan dengan keputusan yang dicatat dalam BCP dan disimpan di TPP atau TLB-TPP; penetapan harus dilakukan paling lama 5 (lima) hari sejak rekomendasi/laporan untuk kasus pemberitahuan yang salah, dan paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk barang yang ditegah setelah berita acara pencacahan.
• Pejabat yang mengelola BDN melakukan penelitian kondisi, sifat, klasifikasi HS, dan koordinasi internal; hasil penelitian menjadi dasar tindak lanjut berupa pemusnahan, pelelangan, penetapan BMMN, penyerahan kepada PPNS DJBC, atau pengembalian kepada pemilik; pengumuman BDN (untuk pemilik tidak dikenal) dilakukan melalui papan pengumuman/media massa/medsos selama 30 (tiga puluh) hari.

Penanganan BDN yang Terkait Dugaan Tindak Pidana dan Penyelesaian Administratif

• Jika penelitian menemukan bukti permulaan tindak pidana kepabeanan, BDN diserahkan kepada PPNS DJBC untuk disita sebagai barang bukti jika diperlukan; bila tidak diperlukan sebagai bukti, BDN tetap menjadi BDN sampai putusan pengadilan.
• Jika pelakunya dikenal dan tidak diperlukan sebagai barang bukti, pemilik dapat menyelesaikan kewajiban pabean paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyimpanan di TPP/TLB-TPP dengan melunasi bea masuk/bea keluar/cukai/PDRI, menyerahkan dokumen terkait larangan/pembatasan, atau menyerahkan sejumlah uang ganti barang (besarannya ditetapkan Menteri) - bila tidak diselesaikan, barang menjadi BMMN atau ditetapkan untuk dilelang tergantung status lartas.

Keberatan atas Penetapan Sebagai BDN

• Pemilik/importir/eksportir/kuasa dapat mengajukan keberatan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat pemberitahuan/pengumuman diterbitkan, disampaikan melalui Portal DJBC atau secara manual melalui pejabat yang menetapkan status bila Portal belum tersedia.
• Permohonan keberatan harus memuat alasan dan dilampirkan minimal: keputusan penetapan BDN, pemberitahuan/pengumuman, identitas penandatangan, dan akta perusahaan jika diajukan oleh badan hukum; tanda terima diterbitkan oleh Direktur KBP/Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang berwenang.
• Penelitian atas keberatan dilakukan oleh Direktur KBP atau Kepala Kantor Wilayah yang diberi mandat oleh Menteri; keputusan atas keberatan harus diberikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanda terima, dan apabila tidak diberi keputusan dalam 90 hari, keberatan dianggap diterima (deemed accepted).

Pemusnahan, Hibah, dan Pelelangan BTD/BDN

• Penetapan harga terendah untuk BTD/BDN yang akan dilelang ditetapkan oleh pejabat berwenang; komponen harga terendah paling sedikit mencakup bea masuk, cukai, dan/atau PDRI, sewa gudang TPS untuk paling lama 30 hari, sewa gudang TPP untuk paling lama 90 hari (atau TLB-TPP), dan biaya terkait pelelangan; penambahan biaya lain diperhitungkan at cost.
• Jika pelelangan tidak mencapai harga terendah, pejabat berwenang memberitahukan pemilik bahwa barang tidak laku lelang; terhadap barang yang tidak laku diajukan usulan pemusnahan, hibah, atau pelelangan dengan penyesuaian nilai melalui mekanisme berjenjang (usulan dari unit pelaksana ke Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Jenderal).
• Penilaian untuk memperoleh Nilai Wajar atau Nilai Likuidasi dilaksanakan oleh penilai pemerintah atau penilai publik dan menjadi dasar penentuan harga terendah lelang; hasil keputusan persetujuan usulan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah dituangkan dalam naskah dinas.

Penyelesaian Lelang, Alokasi Hasil, dan Konsekuensi

• Pelelangan dilaksanakan melalui Lelang umum; pemenang lelang membayar harga lelang dan bea lelang pembeli ke KPKNL serta biaya lain yang harus dibayar; bagi BTD/BDN, setelah dikurangi bea masuk/cukai/PDRI dan biaya terkait, sisa hasil lelang disediakan untuk pemilik/importir/eksportir/kuasanya.
• Pemberitahuan sisa hasil lelang kepada pemilik dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah lelang; jika sisa hasil lelang tidak diambil dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberitahuan, sisa menjadi milik negara dan disetor ke kas negara.
• Pemilik/importir/eksportir/kuasanya dilarang menjadi peserta lelang atas BTD/BDN yang dilelang; jika pemenang lelang terbukti pemilik atau kuasa, pengesahan pemenang dibatalkan dan dilakukan pelelangan ulang.

Pengaturan Jasa Pra Lelang dan Imbalan Balai Lelang

• DJBC dapat menunjuk Balai Lelang untuk melaksanakan Jasa Pra Lelang yang meliputi kegiatan sesuai peraturan Balai Lelang; Balai Lelang mengajukan permohonan dengan ijin operasional dan rincian jenis kegiatan, harga yang ditawarkan, serta pertimbangan menguntungkan negara.
• Imbalan jasa untuk Jasa Pra Lelang dikenakan berupa persentase maksimal 18,5% (delapan belas koma lima persen) dari harga lelang untuk BMMN, BTD, dan BDN yang dilelang atau dari besarnya kewajiban terhadap negara bila kewajiban diselesaikan sebelum lelang; beban imbalan tergantung jenis penyelesaian (pemenang lelang, pemilik, atau diambil dari sisa hasil lelang).
• Pembayaran imbalan Jasa Pra Lelang harus diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemenuhan kewajiban pabean atau setelah pemenang lelang membayar harga lelang; jika imbalan yang diterima Balai Lelang kurang dari semestinya, kekurangan menjadi risiko Balai Lelang.

Pengelolaan, Penyimpanan, dan Pengadministrasian BTD/BDN/BMMN

• Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk bertanggung jawab atas pengelolaan, pengadministrasian, dan penyimpanan BTD, BDN, dan BMMN; pengadministrasian dilakukan dengan menggunakan BCP melalui SKP dan penyimpanan di TPP atau TLB-TPP yang ditetapkan pejabat berwenang.
• Pelaporan pengadministrasian BTD/BDN/BMMN diatur jadwalnya: laporan periode 1 Jan-30 Jun disampaikan paling lama 15 Juli; laporan 1 Jan-31 Des disampaikan paling lama 15 Jan tahun berikutnya, dengan ketentuan alur pelaporan berbeda tergantung unit (Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, KPKNL, Kantor Pusat DJKN).
• Jika SKP Terintegrasi telah diimplementasikan, berbagai permohonan, hasil penilaian, usulan peruntukan, persetujuan/penolakan, jadwal lelang, risalah lelang, dan laporan tindak lanjut dilaksanakan melalui SKP Terintegrasi sehingga beberapa ketentuan pelaporan manual tidak berlaku.

Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) dan Peruntukan

• BMMN berasal dari kategori yang tercantum dalam Pasal 40, termasuk BTD lartas, BTD yang dibatasi tidak diselesaikan 60 hari, BDN dari tindak pidana dengan pelaku tidak dikenal, BDN ditinggalkan tidak diselesaikan 30 hari, BDN lartas, dan barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim berkekuatan hukum tetap.
• Penetapan BMMN dilakukan dengan keputusan pejabat berwenang, disimpan di TPP/TLB-TPP, dicatat dalam BCP; untuk BMMN berupa uang tunai dilakukan penyetoran ke kas negara dan BMMN dilampirkan sebagai catatan atas laporan keuangan DJBC.
• Usulan peruntukan BMMN (penjualan lewat lelang, PSP, hibah, pemusnahan, atau penghapusan) diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan harus dilampiri dokumen seperti keputusan penetapan BMMN, daftar BMMN, berita acara pencacahan, surat pernyataan kesediaan penerima PSP/hibah; BMMN yang ditetapkan peruntukannya untuk PSP/Hibah/Pemusnahan/Penghapusan tidak dipungut sewa gudang dan biaya lain.

Penilaian, Penetapan Nilai Limit, dan Mekanisme Pelelangan BMMN

• Untuk BMMN yang diusulkan dilelang dilakukan penilaian untuk memperoleh Nilai Wajar oleh penilai pemerintah atau penilai publik; nilai limit lelang ditetapkan sebesar Nilai Wajar dengan mempertimbangkan faktor biaya sebagai pengurang (sewa gudang TPS 30 hari, sewa TLB-TPP paling lama 90 hari, biaya pencacahan, biaya pengangkutan ke TLB-TPP, upah buruh, dan biaya lain at cost).
• Jika pelelangan pertama tidak laku, dilakukan pelelangan kedua dengan nilai limit yang sama atau hasil penilaian kembali; jika pelelangan kedua/ketiga tetap tidak laku, dapat diajukan usulan peruntukan kembali untuk pemusnahan, PSP, hibah, atau penghapusan dan penilaian kembali dilakukan oleh penilai pemerintah/penilai publik bila diperlukan.
• Hasil lelang BMMN disetor seluruhnya ke kas negara; pemenang lelang juga wajib membayar sewa gudang TPS paling lama 30 hari dan, jika disimpan di TPP pihak lain, sewa gudang TLB-TPP paling lama 90 hari serta biaya terkait sebagaimana diatur.

Pemblokiran Akses Kepabeanan

• Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pemblokiran Akses Kepabeanan terhadap pemilik/importir/eksportir yang tidak menyelesaikan kewajiban pabean atas BTD dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau TLB-TPP, setelah konfirmasi kepemilikan atas BTD.
• Pembukaan blokir dilakukan jika kewajiban pabean diselesaikan (impor untuk dipakai setelah pelunasan bea masuk/cukai/PDRI, ekspor kembali setelah pelunasan, pembatalan ekspor/ekspor/dikeluarkan ke TPB setelah pelunasan, atau dimusnahkan di bawah pengawasan); pengecualian pemblokiran meliputi BTD asal PPYD/PJT, barang bawaan penumpang/awak, barang pelintas batas, atau impor/ekspor selain oleh badan usaha.

Ketentuan Biaya, Anggaran, Kerjasama, dan Ketentuan Lain-lain

• Biaya yang timbul atas penanganan BTD/BDN/BMMN dibebankan pada anggaran DJBC, namun apabila terdapat kekurangan alokasi anggaran, barang tertentu memerlukan penanganan khusus, atau pihak sukarela bersedia memusnahkan, pemusnahan dapat dilakukan bekerja sama, dibiayai pihak lain, atau diserahkan kepada kementerian/lembaga pembina teknis.
• BTD/BDN/BMMN dapat diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum lain bila diperlukan sebagai barang bukti atau terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan lain; aturan tentang larangan partisipasi pemilik dalam lelang dan konsekuensi pemenang yang terbukti pemilik juga diatur.

Ketentuan Peralihan, Pencabutan Peraturan Sebelumnya, dan Pelaksanaan

• Pada saat PMK ini mulai berlaku, pengelolaan BTD/BDN/BMMN yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan sesuai ketentuan PMK ini (ketentuan peralihan).
• Peraturan ini mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.04/2002, mencabut sebagian 236/KMK.05/1996, dan mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 (dinyatakan tidak berlaku).

Ketentuan Berlaku

• Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya