PMK 93 TAHUN 2025

PMK 93 TAHUN 2025 - Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | JDIH Kementerian Keuangan

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri yang menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak yang berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan disusun untuk menyempurnakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan penyesuaian pelaksanaan PNBP sebagaimana dipertimbangkan dalam Menimbang serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025. Peraturan ini mengatur jenis layanan pemilihan penyedia dalam sistem pengadaan elektronik, struktur tarif per kontrak, pengecualian untuk usaha mikro/kecil/koperasi, mekanisme pengelolaan dan imbal jasa bagi Mitra Instansi Pengelola PNBP, serta ketentuan transisi dan pencabutan PMK sebelumnya.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Jenis PNBP

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak yang diatur adalah layanan pemilihan penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan secara elektronik yang berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Ketentuan ini berlaku atas tarif yang dikenakan per kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dan tarif tersebut dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tarif Layanan Pemilihan Penyedia Dalam Sistem Pengadaan Elektronik

Tarif ditetapkan berdasarkan nilai kontrak per kontrak pengadaan dalam lima lapisan: sampai dengan Rp200.000.000,00 dikenakan 0,40% dari nilai kontrak dengan tarif maksimum Rp600.000,00; di atas Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00 dikenakan 0,30% dengan tarif maksimum Rp2.000.000,00; di atas Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00 dikenakan 0,20% dengan tarif maksimum Rp5.000.000,00; di atas Rp5.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00 dikenakan 0,10% dengan tarif maksimum Rp25.000.000,00; dan di atas Rp50.000.000.000,00 dikenakan 0,05% dengan tarif maksimum Rp200.000.000,00.
Tarif tersebut berlaku untuk setiap kontrak pengadaan dan besaran persentase serta tarif maksimum per lapisan tercantum secara kumulatif di lampiran Peraturan Menteri ini.

Pengecualian Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Koperasi

Usaha mikro, kecil, dan koperasi dengan nilai akumulasi transaksi dalam 1 (satu) tahun anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
Pengenaan tarif sebagaimana diatur mulai berlaku setelah nilai akumulasi transaksi usaha mikro, kecil, dan koperasi melebihi Rp15.000.000.000,00 dalam kurun 1 (satu) tahun anggaran.

Pengelolaan Oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP

Pengelolaan PNBP atas layanan pemilihan penyedia dalam sistem pengadaan elektronik dilaksanakan oleh Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak yang melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.
Selain pengelolaan PNBP, Mitra Instansi juga dapat ditugaskan untuk pendanaan, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengintegrasian, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pengadaan secara elektronik serta sistem pendukungnya sesuai Peraturan Presiden mengenai percepatan transformasi digital di bidang pengadaan.

Imbal Jasa Dan Mekanisme Pembayaran Untuk Mitra

Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat diberikan imbal jasa berupa pembagian pendapatan penyelenggaraan layanan sebagai pengembalian pendanaan termasuk biaya jasa layanan atas pelaksanaan tugas, atau berupa pembayaran biaya jasa layanan setelah masa pengembalian pendanaan berakhir.
Pembagian pendapatan sebagai pengembalian pendanaan ditetapkan oleh Kepala LKPP setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan, sedangkan pembayaran biaya jasa layanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Biaya Tambahan Yang Dikenakan Kepada Penyedia

Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat mengenakan biaya transaksi perbankan, biaya tanda tangan elektronik, dan materai elektronik kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan biaya yang secara umum berlaku pada layanan serupa.
Biaya transaksi perbankan dapat berupa biaya transfer dana yang dikenakan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran termasuk penyedia kartu kredit/debit, dan/atau bank acquirer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengenaan Tarif Nol Dan Ketentuan Pelaksanaannya

Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP dapat dikenakan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif nol tersebut ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyetoran, Peralihan Ketentuan Sebelumnya, Dan Ketentuan Transisi

Seluruh PNBP yang berlaku pada LKPP wajib disetor ke Kas Negara sesuai ketentuan umum PNBP.
Transaksi yang telah dilakukan oleh usaha mikro, kecil, dan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 diperhitungkan sebagai jumlah nilai akumulasi transaksi dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk penerapan pengecualian, dan pada saat peraturan ini mulai berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan Berlaku

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya

PER-8/PB/2024

14 Mei 2024

Piloting Tata Cara Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

PMK 38 TAHUN 2026

12 Jun 2026

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Siber dan Sandi Negara

4/PMK.02/2023

20 Jan 2023

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

9/PMK.02/2022

15 Feb 2022

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pendahuluan

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Jenis PNBP

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak yang diatur adalah layanan pemilihan penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan secara elektronik yang berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Ketentuan ini berlaku atas tarif yang dikenakan per kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dan tarif tersebut dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tarif Layanan Pemilihan Penyedia Dalam Sistem Pengadaan Elektronik

Tarif ditetapkan berdasarkan nilai kontrak per kontrak pengadaan dalam lima lapisan: sampai dengan Rp200.000.000,00 dikenakan 0,40% dari nilai kontrak dengan tarif maksimum Rp600.000,00; di atas Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00 dikenakan 0,30% dengan tarif maksimum Rp2.000.000,00; di atas Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00 dikenakan 0,20% dengan tarif maksimum Rp5.000.000,00; di atas Rp5.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00 dikenakan 0,10% dengan tarif maksimum Rp25.000.000,00; dan di atas Rp50.000.000.000,00 dikenakan 0,05% dengan tarif maksimum Rp200.000.000,00.
Tarif tersebut berlaku untuk setiap kontrak pengadaan dan besaran persentase serta tarif maksimum per lapisan tercantum secara kumulatif di lampiran Peraturan Menteri ini.

Pengecualian Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Koperasi

Usaha mikro, kecil, dan koperasi dengan nilai akumulasi transaksi dalam 1 (satu) tahun anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
Pengenaan tarif sebagaimana diatur mulai berlaku setelah nilai akumulasi transaksi usaha mikro, kecil, dan koperasi melebihi Rp15.000.000.000,00 dalam kurun 1 (satu) tahun anggaran.

Pengelolaan Oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP

Pengelolaan PNBP atas layanan pemilihan penyedia dalam sistem pengadaan elektronik dilaksanakan oleh Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak yang melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.
Selain pengelolaan PNBP, Mitra Instansi juga dapat ditugaskan untuk pendanaan, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengintegrasian, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pengadaan secara elektronik serta sistem pendukungnya sesuai Peraturan Presiden mengenai percepatan transformasi digital di bidang pengadaan.

Imbal Jasa Dan Mekanisme Pembayaran Untuk Mitra

Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat diberikan imbal jasa berupa pembagian pendapatan penyelenggaraan layanan sebagai pengembalian pendanaan termasuk biaya jasa layanan atas pelaksanaan tugas, atau berupa pembayaran biaya jasa layanan setelah masa pengembalian pendanaan berakhir.
Pembagian pendapatan sebagai pengembalian pendanaan ditetapkan oleh Kepala LKPP setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan, sedangkan pembayaran biaya jasa layanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Biaya Tambahan Yang Dikenakan Kepada Penyedia

Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat mengenakan biaya transaksi perbankan, biaya tanda tangan elektronik, dan materai elektronik kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan biaya yang secara umum berlaku pada layanan serupa.
Biaya transaksi perbankan dapat berupa biaya transfer dana yang dikenakan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran termasuk penyedia kartu kredit/debit, dan/atau bank acquirer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengenaan Tarif Nol Dan Ketentuan Pelaksanaannya

Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP dapat dikenakan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif nol tersebut ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyetoran, Peralihan Ketentuan Sebelumnya, Dan Ketentuan Transisi

Seluruh PNBP yang berlaku pada LKPP wajib disetor ke Kas Negara sesuai ketentuan umum PNBP.
Transaksi yang telah dilakukan oleh usaha mikro, kecil, dan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 diperhitungkan sebagai jumlah nilai akumulasi transaksi dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk penerapan pengecualian, dan pada saat peraturan ini mulai berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan Berlaku

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya

Pendahuluan

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Jenis PNBP

Tarif Layanan Pemilihan Penyedia Dalam Sistem Pengadaan Elektronik

Pengecualian Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Koperasi

Pengelolaan Oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP

Imbal Jasa Dan Mekanisme Pembayaran Untuk Mitra

Biaya Tambahan Yang Dikenakan Kepada Penyedia

Pengenaan Tarif Nol Dan Ketentuan Pelaksanaannya

Penyetoran, Peralihan Ketentuan Sebelumnya, Dan Ketentuan Transisi

Ketentuan Berlaku

Produk Hukum Terkait

Riwayat Dokumen (1)

Kutip Dokumen Ini

Pendahuluan

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Jenis PNBP

Tarif Layanan Pemilihan Penyedia Dalam Sistem Pengadaan Elektronik

Pengecualian Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Koperasi

Pengelolaan Oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP

Imbal Jasa Dan Mekanisme Pembayaran Untuk Mitra

Biaya Tambahan Yang Dikenakan Kepada Penyedia

Pengenaan Tarif Nol Dan Ketentuan Pelaksanaannya

Penyetoran, Peralihan Ketentuan Sebelumnya, Dan Ketentuan Transisi

Ketentuan Berlaku

Riwayat Dokumen (1)

Kutip Dokumen Ini

Produk Hukum Terkait