PMK 96 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Keuangan yang mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai. Perubahan ini ditetapkan untuk memberikan kepastian dalam upaya penegakan hukum di bidang cukai dan menyempurnakan ketentuan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan sebagaimana tercantum dalam konsideran Menimbang. Perubahan memuat penyesuaian tata cara pemberitahuan, perhitungan nilai cukai dan sanksi administratif, tata laksana penyetoran dana titipan, penetapan barang milik negara, serta pembaruan lampiran berisi format-formulir terkait.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Pemberitahuan Penawaran Penyelesaian Perkara

• Tim Peneliti wajib memberitahukan kepada orang yang berdasarkan bukti permulaan cukup sebagai pelanggar bahwa yang bersangkutan dapat mengajukan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan dengan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 ayat (1)).
• Pemberitahuan tersebut tidak dilaksanakan apabila selain dugaan tindak pidana Pasal 50,52,54,56,58 terdapat dugaan pelanggaran Pasal 53,55,57, dan/atau Pasal 58A UU Cukai atau dugaan pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan, atau pelanggar tidak kooperatif sehingga nilai sanksi tidak dapat ditentukan (Pasal 14 ayat (1a)).

Perhitungan Nilai Cukai Yang Seharusnya Dibayar

• Perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar dilakukan sesuai ketentuan terinci: bila tarif dapat ditentukan berdasarkan tarif yang berlaku saat terjadinya tindak pidana; untuk minuman mengandung etil alkohol yang tidak diketahui negara asalnya menggunakan tarif minuman buatan dalam negeri sesuai golongan saat kejadian; untuk hasil tembakau selain tembakau iris yang dikemas bukan untuk penjualan eceran dan cerutu yang tidak dapat ditentukan tarif, digunakan tarif terendah yang berlaku; untuk tembakau iris dikemas bukan untuk penjualan eceran digunakan tarif tertinggi yang berlaku; untuk cerutu yang tidak dapat ditentukan tarif digunakan tarif rata-rata cerutu buatan dalam negeri; untuk pita cukai/tanda pelunasan yang asli dan belum digunakan digunakan tarif pada pita/tanda tersebut; untuk pita atau tanda pelunasan yang bukan haknya yang telah dilekatkan pada hasil tembakau digunakan tarif sebagaimana huruf a atau huruf c (Pasal 14 ayat (2) huruf a-g).
• Besaran sanksi administratif berupa denda (3x nilai cukai yang seharusnya dibayar) harus dituangkan dalam formulir perhitungan sanksi administratif dan berita acara wawancara; formulir tersebut disampaikan kepada pelanggar saat berita acara wawancara ditandatangani dan dibuat sesuai contoh format Lampiran huruf T (Pasal 14 ayat (2a)-(5), ayat (3)).

Formulir Perhitungan dan Ketentuan Pengisian

• Formulir perhitungan sanksi administratif (Lampiran huruf T) memuat jumlah BKC/pita, tarif yang dikenakan, dasar penentuan tarif, nilai cukai yang seharusnya dibayar, sanksi 3x nilai cukai, dan nomor rekening penampungan dana titipan DJBC; pengisian satuan BKC dijabarkan (contoh: BKC HT batang, TIS gram, MMEA liter, EA liter, pita cukai keping dll.).
• Petunjuk pengisian menegaskan contoh perhitungan nilai dan sanksi serta pembulatan sanksi ke atas dalam ribuan; formulir ditandatangani oleh salah satu Tim Peneliti dan memuat tanggal serta kota pembuatan (Lampiran huruf T dan petunjuknya).

Ketentuan Untuk Perkara Yang Melibatkan Lebih Dari Satu Pelanggar

• Jika dugaan tindak pidana dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) pelanggar, pembayaran sanksi administratif 3x nilai cukai dilaksanakan sesuai kesepakatan para pelanggar (Pasal 15A huruf a).
• Surat permohonan penyelesaian perkara dan surat pernyataan pengakuan bersalah harus dibuat dan diajukan oleh seluruh pelanggar baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama; jika diajukan sendiri-sendiri, pelanggar lain harus melengkapi surat permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pertama; jika diajukan bersama-sama, berlaku jangka waktu sesuai Pasal 15 ayat (3) (Pasal 15A huruf b-d).

Verifikasi Penyetoran Dana Titipan dan Pemberian Tanda Terima

• Direktur atau Kepala Kantor Bea Cukai memerintahkan pejabat terkait untuk memastikan penyetoran dana titipan untuk pembayaran sanksi administratif telah masuk ke rekening penampungan dana titipan DJBC (Pasal 18 ayat (1)).
• Jika penyetoran telah memenuhi jumlah sanksi administratif, pejabat membuat tanda terima dalam rangkap 2: lembar ke-1 untuk pelanggar dan lembar ke-2 sebagai arsip, dan lembar ke-1 diserahkan kepada pelanggar (Pasal 18 ayat (2)-(3)).

Tata Cara Penelitian, Gelar Perkara, Dan Laporan Hasil Penelitian

• Direktur atau Kepala Kantor Bea Cukai memerintahkan Tim Peneliti untuk melakukan penelitian berdasarkan surat permohonan; Tim Peneliti wajib melakukan gelar perkara dalam rangka penelitian (Pasal 19 ayat (1)-(2)).
• Tim Peneliti menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada Direktur atau Kepala Kantor Bea Cukai yang memuat identitas pelanggar, dugaan tindak pidana yang dilanggar, bukti penyetoran dana titipan telah masuk ke rekening penampungan DJBC, pemenuhan ketentuan surat permohonan, penyelesaian barang hasil penindakan, serta simpulan dan usulan penyelesaian perkara; hasil penelitian dituangkan dalam Lembar Hasil Penelitian (Pasal 19 ayat (3)-(4)).

Keputusan Penolakan Dan Perintah Penyidikan

• Jika simpulan hasil penelitian menunjukkan tidak dapat dilakukan penyelesaian berupa tidak dilakukan Penyidikan, Direktur atau Kepala Kantor Bea Cukai harus menerbitkan surat penolakan disertai alasan dan surat perintah tugas Penyidikan (Pasal 20 ayat (1) huruf a-b).
• Surat penolakan harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak batas akhir pengajuan surat permohonan sebagaimana pada Pasal 15 ayat (3) atau Pasal 15A huruf c/d, dan disampaikan kepada pelanggar paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat penolakan; surat penolakan dibuat sesuai contoh Lampiran huruf Q (Pasal 20 ayat (2)-(3), (6)).
• Jika simpulan memungkinkan penyelesaian tidak dilakukan Penyidikan, Direktur memberikan persetujuan tertulis kepada Tim Peneliti dan memerintahkan pejabat terkait untuk menyetorkan dana titipan atas nama pelanggar ke kas negara sebagai pendapatan denda administratif cukai; pejabat terkait menyetor ke kas negara paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak menerima perintah (Pasal 20 ayat (4)-(5)).
• Tata cara penyetoran dana titipan ke kas negara diatur dalam Lampiran huruf U (Pasal 20 ayat (7)).

Penerbitan Keputusan Penyelesaian Perkara (Tidak Dilakukan Penyidikan)

• Setelah persetujuan penyelesaian dan penyetoran dana titipan ke kas negara dilakukan, Direktur atau Kepala Kantor Bea Cukai menerbitkan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan (Pasal 20A ayat (1)).
• Keputusan tersebut diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penyetoran dana titipan ke kas negara dan disampaikan kepada pelanggar paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan diterbitkan; format keputusan sesuai Lampiran huruf R (Pasal 20A ayat (2)-(4)).

Penetapan Status Barang Kena Cukai dan Barang Lain

• Barang kena cukai terkait keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan ditetapkan menjadi barang milik negara (Pasal 22 ayat (1)).
• Barang lain terkait keputusan tersebut dapat ditetapkan menjadi barang milik negara dan didefinisikan meliputi sarana pengangkut, peralatan komunikasi, media atau tempat penyimpanan, dokumen dan surat, serta benda lain yang tersangkut dugaan pelanggaran (Pasal 22 ayat (2)-(3)).
• Barang lain yang tidak ditetapkan menjadi barang milik negara dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu ditegah atau kepada mereka yang paling berhak; pengembalian dituangkan dalam berita acara serah terima dan disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada pihak yang berhak untuk mengambil barang di kantor DJBC terkait (Pasal 22 ayat (3a)-(3c)).

Pengumuman Pengembalian Barang Lain Dan Penetapan Sebagai Barang Milik Negara

• Jika alamat atau keberadaan orang yang berhak tidak ditemukan, Direktur atau Kepala Kantor Bea Cukai mengumumkan pengembalian barang di kantor kecamatan/kelurahan/desa tempat tinggal terakhir dan/atau melalui media massa/elektronik selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan; jika tidak diambil setelah 30 hari, dilakukan pengumuman kembali selama 30 hari berikutnya dan pengumuman kembali dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pertama berakhir (Pasal 22A ayat (1)-(4)).
• Barang lain ditetapkan menjadi barang milik negara apabila dapat dibuktikan barang itu milik pelanggar atau tidak diambil sampai batas waktu pengumuman kembali berakhir (Pasal 22B huruf a-b).

Keputusan Penetapan Barang Milik Negara

• Direktur atau Kepala Kantor Bea Cukai menerbitkan keputusan penetapan sebagai barang milik negara untuk barang kena cukai dan/atau barang lain yang memenuhi syarat paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan untuk kasus barang kena cukai atau sejak tanggal berakhirnya pengumuman kembali untuk barang lain (Pasal 23 ayat (1)-(2)).
• Keputusan penetapan disampaikan kepada pelanggar paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal keputusan diterbitkan dan dibuat sesuai format Lampiran huruf S (Pasal 23 ayat (3)-(4)).

Penghapusan Pasal dan Pembaruan Lampiran

• Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 dihapus oleh Peraturan ini (Pasal I poin 10).
• Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 diubah sehingga seluruh perubahan format dan contoh surat, berita acara, formulir, keputusan, serta petunjuk pengisian yang tercantum dalam Lampiran huruf A sampai U menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, termasuk Lampiran huruf Q (surat penolakan), R (keputusan penyelesaian), S (keputusan penetapan BMN), T (formulir perhitungan), dan U (tata cara penyetoran) (Pasal I poin 11 dan Lampiran).

Tata Cara Penyetoran Dana Titipan (Lampiran U)

• Tata cara penyetoran diatur terpisah untuk kegiatan di Kantor Pusat/Kantor Wilayah/Kantor Wilayah Khusus DJBC dan di Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, meliputi penyampaian LHP dan konsep nota dinas, penerbitan kode billing oleh satuan kerja vertikal atau Unit Perbendaharaan, penerimaan kode billing oleh pejabat pengelola operasional rekening penampungan, dan penyetoran dari rekening penampungan DJBC ke kas negara atas nama pelanggar (Lampiran U bagian I-II).
• Pejabat pengelola operasional rekening penampungan wajib menyampaikan bukti penyetoran sanksi administratif sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar kepada Tim Peneliti setelah melakukan penyetoran ke kas negara (Lampiran U).

Ketentuan Transisi dan Mulai Berlaku

• Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyelesaian atas barang kena cukai dan/atau barang lain untuk perkara yang sudah diterbitkan keputusan tidak dilakukan Penyidikan sebelum Peraturan ini berlaku dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini; sedangkan proses perkara yang belum mencapai penerbitan keputusan sebelum berlakunya Peraturan ini tetap diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 (Pasal II poin 1a-b).
• Peraturan ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan (Pasal II poin 2).

Ketentuan Berlaku

• Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya