PMK 97 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah menetapkan pengaturan teknis mengenai gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional sebagaimana tercantum dalam konsideran Menimbang. Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 beserta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 yang merupakan perubahannya, dan berlaku sebagai pedoman penggunaan peta kapasitas fiskal dalam berbagai kebijakan fiskal daerah dan pusat.

Pokok Pengaturan

Definisi Istilah

• Peta Kapasitas Fiskal Daerah didefinisikan sebagai gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah.
• Kapasitas Fiskal Daerah didefinisikan sebagai kemampuan keuangan masing-masing daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan publik sesuai kewenangannya.

Tujuan Dan Penggunaan Peta Kapasitas Fiskal Daerah

• Peta digunakan sebagai pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dan/atau pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri apabila pelaksanaan hibah dilakukan melalui pembiayaan awal.
• Peta menjadi dasar untuk penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah dalam hal dipersyaratkan, serta pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah.
• Peta digunakan sebagai pertimbangan pemberian subsidi bunga pinjaman dari lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang mendapat penugasan dari pemerintah pusat, serta sebagai pertimbangan dalam pengalokasian transfer ke daerah dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat berupa belanja kementerian/lembaga dalam rangka sinergi pendanaan.
• Peta dapat dipakai untuk penggunaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komponen Peta Dan Lampiran

• Peta Kapasitas Fiskal Daerah terdiri atas dua komponen terpisah namun integral, yaitu Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota.
• Peta Provinsi dan Peta Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan setiap daerah pada Lampiran dicantumkan dengan nilai rasio kapasitas fiskal daerah dan kategori kapasitas fiskal.

Metodologi Penyusunan Dan Penghitungan

• Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota masing?masing dilakukan melalui dua tahap: tahap I penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah dan tahap II penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah.
• Dalam penghitungan Peta Kapasitas Fiskal Daerah diperhitungkan pendapatan daerah terhadap kebutuhan belanja daerah dalam memberikan pelayanan publik sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan pendapatan daerah yang sudah ditentukan penggunaannya, perkiraan kas yang tersedia, serta keandalan dan ketersediaan data.

Ketentuan Peralihan Untuk Permohonan Dana Abadi

• Permohonan pembentukan dana abadi daerah yang telah diajukan oleh pemerintah daerah sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap dinilai dengan menggunakan kapasitas fiskal daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024.

Pencabutan Peraturan Sebelumnya

• Sejauh diatur oleh Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah beserta perubahan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Rincian Isi Lampiran

• Lampiran memuat daftar Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi yang mencantumkan rasio kapasitas fiskal dan kategori kapasitas fiskal untuk setiap provinsi; dokumen memuat 38 provinsi dengan nilai rasio dan kategori, termasuk contoh nilai seperti Provinsi Papua Barat 2,545 (Sangat Tinggi) dan Provinsi Papua Selatan 0,163 (Sangat Rendah).
• Lampiran juga memuat daftar Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota yang mencantumkan rasio kapasitas fiskal dan kategori untuk setiap kabupaten/kota; daftar ini dinomori sampai No. 508 (Kabupaten/Tambrauw) sehingga memuat data rasio dan kategori untuk 508 kabupaten/kota.
• Kategori kapasitas fiskal yang digunakan dalam Lampiran meliputi ketentuan kategorisasi yang nampak dalam tabel sebagai 'Sangat Tinggi', 'Tinggi', 'Sedang', 'Rendah', dan 'Sangat Rendah', dan untuk setiap daerah dicantumkan rasio dengan tiga angka desimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 31 Desember 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya