PMK 99 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam dan menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2012 dan 69/PMK.04/2012 yang dicabut. Peraturan ini diterbitkan berdasarkan konsideran untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, menyederhanakan proses bisnis importasi, memberikan kepastian hukum terkait perlakuan kepabeanan dan/atau cukai bagi penerima fasilitas, serta meningkatkan pelayanan kepabeanan dan/atau cukai. Selain itu peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2006 (Perubahan UU No. 10/1995 Kepabeanan) dan Pasal 9 UU No. 39 Tahun 2007 (Perubahan UU No. 11/1995 tentang Cukai). Konteks pelaksanaan meliputi pemberian fasilitas pembebasan untuk impor barang kiriman hadiah/hibah baik dari luar daerah pabean maupun dari pusat logistik berikat serta pengeluaran dari tempat berikat dan kawasan khusus lainnya.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Memuat definisi kunci termasuk Pemohon (badan/lembaga pemerintah pusat/daerah, lembaga internasional, atau lembaga asing non pemerintah), Bencana Alam (daftar contoh: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor), Kendaraan Bermotor CBU, Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, SINSW, Menteri, BNPB, Direktur, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan Utama sebagai istilah yang dipakai dalam Peraturan.
• Menetapkan bahwa istilah Kantor Pabean adalah kantor tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai Undang?Undang Kepabeanan dan bahwa rujukan administratif serta teknis selanjutnya mengacu pada istilah-istilah tersebut.

Ruang Lingkup Pembebasan

• Menetapkan bahwa barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan, atau kepentingan penanggulangan Bencana Alam dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai; pembebasan mencakup juga berbagai jenis bea masuk tindakan khusus seperti antidumping, imbalan, tindakan pengamanan, dan pembalasan.
• Mengatur bahwa impor yang berhak mendapat pembebasan adalah impor dari luar daerah pabean atau dari pusat logistik berikat serta pengeluaran asal gudang berikat, kawasan berikat, tempat penyelenggaraan pameran berikat, kawasan ekonomi khusus, kawasan bebas, atau kawasan lain yang ditetapkan peraturan perundang?undangan.

Jenis Barang yang Diberikan Pembebasan

• Menjelaskan kategori barang untuk keperluan ibadah untuk umum, amal dan sosial, atau kebudayaan: barang yang semata?mata digunakan untuk keperluan ibadah/kegiatan keagamaan, barang non komersial untuk amal sosial (termasuk pemberantasan wabah, peningkatan kesehatan dan pendidikan), dan barang untuk hubungan kebudayaan antarnegara.
• Menentukan bahwa jenis barang kena cukai yang dapat dibebaskan mengikuti ketentuan peraturan perundang?undangan di bidang cukai, sehingga tidak semua barang kena cukai otomatis dibebaskan.

Pemohon, Persyaratan Kelembagaan, dan Dokumen Pendukung

• Menetapkan bahwa untuk keperluan ibadah/amal/kebudayaan Pemohon harus berupa badan hukum berkedudukan di Indonesia, didirikan sesuai peraturan perundang?undangan, dan bersifat non?profit.
• Mensyaratkan permohonan dilampiri minimal rekomendasi dari pejabat pemerintah sekurang?kurangnya setingkat pimpinan tinggi pratama di kementerian/lembaga/pemda yang menyelenggarakan urusan terkait (keagamaan, sosial, kebudayaan), salinan gift certificate atau memorandum of understanding yang menyatakan barang adalah hadiah/hibah yang diberikan langsung kepada Pemohon, dan dokumen pendirian badan/lembaga.
• Mengatur bahwa rekomendasi minimal memuat identitas Pemohon (nama, alamat, penanggung jawab) serta rincian jumlah, jenis, perkiraan harga barang, dan pelabuhan pemasukan yang diberikan persetujuan.

Pembebasan untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam

• Membedakan kondisi pemberian pembebasan menurut siklus bencana: prabencana, keadaan darurat (siaga darurat, tanggap darurat, transisi menuju pemulihan), serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan rujukan kepada ketentuan peraturan penanggulangan bencana.
• Menetapkan pihak yang dapat memperoleh pembebasan pada masing?masing kondisi: prabencana dapat diberikan kepada badan/lembaga ibadah/amal/kebudayaan; keadaan darurat dapat diberikan kepada badan/lembaga tersebut, pemerintah pusat/daerah, atau lembaga internasional/lembaga asing non pemerintah; rehabilitasi/rekonstruksi dapat diberikan kepada badan/lembaga tersebut atau pemerintah pusat/daerah.
• Mensyaratkan dokumen pendukung berbeda menurut kondisi: untuk prabencana dan rehabilitasi/rekonstruksi minimal rekomendasi dari pejabat setingkat pimpinan tinggi pratama di kementerian/lembaga yang menangani bencana dan salinan gift certificate; untuk keadaan darurat lampiran dapat berupa gift certificate atau surat keterangan/pernyataan sesuai format Lampiran huruf A jika Pemohon tidak dapat melampirkan gift certificate.

Tata Cara Pengajuan, Penelitian, dan Jangka Waktu Keputusan

• Permohonan diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kepala Kantor Pelayanan Utama DJBC dan harus memuat informasi minimal: identitas Pemohon, rincian jumlah/jenis/perkiraan harga barang, pelabuhan pemasukan, nomor dan tanggal rekomendasi, serta nomor dan tanggal gift certificate/MoU atau surat keterangan/pernyataan.
• Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama melakukan penelitian administrasi untuk kelengkapan, lalu penelitian substansi paling lama 5 (lima) hari kerja; untuk permintaan informasi/bukti tambahan penelitian substansi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tambahan diterima.
• Apabila permohonan disampaikan secara elektronik, persetujuan atau penolakan diberikan paling lama 5 (lima) jam kerja setelah penelitian substansi; jika tertulis, paling lama 1 (satu) hari kerja; apabila tidak ditetapkan tindakan dalam jangka waktu tersebut, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

Penerbitan, Perubahan, dan Format Keputusan

• Keputusan Menteri tentang pembebasan diterbitkan atas nama Menteri oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama DJBC menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran (mis. Lampiran huruf B untuk keputusan pembebasan, huruf D untuk perubahan, huruf G/H/I/J untuk keputusan lain).
• Perubahan Keputusan Menteri dapat dilakukan hanya untuk kesalahan tulis/ketik atau perubahan data Pemohon dengan ketentuan pemberitahuan pabean belum mendapatkan nomor pendaftaran dan masih dalam jangka waktu pengimporan (jangka waktu pengimporan paling lama 1 tahun sejak tanggal penetapan Keputusan Menteri).

Sistem Elektronik, Kuota Impor, dan Pemberitahuan Pabean

• Menetapkan penggunaan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan SINSW untuk penyampaian permohonan dan pindaian dokumen; jika sistem belum tersedia atau terganggu, permohonan dapat disampaikan tertulis dengan lampiran hardcopy dan softcopy.
• Mengatur pemotongan kuota impor secara elektronik di SINSW dengan mekanisme self?assessment yang membandingkan elemen data (jenis, spesifikasi, jumlah, satuan, kantor pabean) sesuai keputusan pembebasan; jika tidak dapat elektronik, pemotongan dilakukan manual melalui sistem terintegrasi atau secara manual.
• Mensyaratkan pemberitahuan pabean memuat nomor dan tanggal Keputusan Menteri serta kode fasilitas pembebasan; impor untuk kondisi tanggap darurat menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Khusus secara elektronik melalui Sistem Komputer Pelayanan, dengan ketentuan fallback bila sistem terganggu.

Pemotongan Kuota, Ketidaksesuaian Data, dan Konsekuensi

• Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara informasi barang impor dengan Keputusan Menteri, penerima fasilitas wajib membayar bea masuk dan/atau cukai serta pajak impor yang terutang dan dikenakan sanksi administratif di bidang kepabeanan dan/atau cukai.
• Pemberian fasilitas tunduk pada ketentuan larangan dan/atau pembatasan sesuai peraturan perundang?undangan; penyalahgunaan atau perubahan penggunaan tanpa izin menyebabkan pencabutan fasilitas dan kewajiban membayar bea dan sanksi.

Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Jaminan

• Mengatur bahwa barang yang menunggu keputusan dapat diberikan persetujuan pengeluaran untuk dipakai dengan jaminan atas permohonan kepada Kepala Kantor Pabean; untuk impor terkait penanggulangan bencana jaminan dapat berupa jaminan tertulis.
• Menetapkan jaminan tertulis untuk kondisi keadaan darurat bencana dapat diterbitkan oleh Kepala BNPB atau pejabat yang diberi kuasa, dan contoh format jaminan tertulis tercantum dalam Lampiran huruf F; penyerahan jaminan mengikuti ketentuan peraturan jaminan kepabeanan dan cukai.

Penyelesaian Kewajiban Pabean Untuk Kendaraan Bermotor

• Menetapkan pilihan penyelesaian kewajiban pabean untuk Kendaraan Bermotor yang mendapat pembebasan: ekspor kembali, pemindahtanganan, atau pemusnahan, dengan syarat dan prosedur yang berbeda untuk barang keperluan ibadah/amal/kebudayaan dan untuk kepentingan penanggulangan bencana.
• Mensyaratkan rekomendasi dari pejabat pemerintah setingkat pimpinan tinggi pratama (atau yang diberi kuasa) pada kementerian/lembaga/pemda terkait sebagai prasyarat penyelesaian kewajiban, serta rincian teknis kendaraan (merek, tipe, nomor mesin/rangka, kapasitas, tahun) yang harus tercantum dalam rekomendasi.

Ekspor Kembali, Pemindahtanganan, dan Pemusnahan Kendaraan Bermotor

• Mengatur tata cara ekspor kembali: permohonan ke Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Utama DJBC, penelitian administrasi dan substansi dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja, persetujuan diterbitkan oleh pejabat atas nama Menteri, dan Keputusan Menteri berlaku selama 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan.
• Pemindahtanganan diatur dapat dilakukan apabila kendaraan telah digunakan paling singkat 2 (dua) tahun sejak pemberitahuan pabean impor atau telah berakhirnya kegiatan penanggulangan bencana; pengecualian dapat diberikan oleh Menteri setelah rekomendasi; pemindahtanganan kepada pemerintah pusat/daerah tunduk pada ketentuan pembebasan impor oleh pemerintah.
• Untuk pemusnahan diatur permohonan, penelitian, keputusan yang berlaku 60 hari, pemeriksaan fisik, pelaksanaan pemusnahan disaksikan pejabat terkait, dan metode pemusnahan harus merusak komponen utama (motor penggerak, transmisi, gandar, chassis, body) dengan biaya pelaksanaan menjadi tanggung jawab penerima fasilitas; contoh format berita acara pemusnahan ada pada Lampiran huruf K.

Pemanfaatan, Pelaporan Realisasi Impor, dan Sanksi

• Penerima fasilitas wajib memanfaatkan barang sesuai tujuan pemberian pembebasan; jika digunakan tidak sesuai, penerima wajib membayar bea masuk/cukai yang terutang dan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan kepabeanan dan/atau cukai.
• Penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Utama paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhir jangka waktu pengimporan (jangka waktu pengimporan maksimum 1 tahun); laporan disampaikan secara elektronik melalui SINSW, dan keterlambatan dapat dikenai penundaan pelayanan pemberian fasilitas berikutnya sampai laporan disampaikan.

Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan

• Menteri melakukan monitoring dan evaluasi pemberian pembebasan dan dapat melibatkan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah penerbit rekomendasi sesuai kewenangan penggunaan barang; kewenangan monitoring dan evaluasi dapat didelegasikan kepada Direktur, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama DJBC.
• Jika dari monitoring/evaluasi ditemukan indikasi penyalahgunaan, pejabat yang melakukan monitoring dapat merekomendasikan audit atau penelitian lebih lanjut kepada unit DJBC yang berwenang di bidang pengawasan.

Ketentuan Peralihan dan Pencabutan Peraturan Sebelumnya

• Menetapkan bahwa Keputusan Menteri tentang pengimporan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2012 dan Nomor 69/PMK.04/2012 tetap berlaku sampai paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
• Pada saat peraturan ini mulai berlaku, PMK Nomor 70/PMK.04/2012 dan 69/PMK.04/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Peraturan ini juga memuat ketentuan penutupan teknis terkait format keputusan, pemberitahuan penolakan, dan contoh?contoh formulir yang merupakan lampiran tidak terpisahkan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak 27 Februari 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya