PP 11 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2026 mengatur Penempatan Dana pada Bank dan Pelaksanaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Peraturan ini bukan perubahan atau pencabutan peraturan sebelumnya, melainkan pelaksanaan ketentuan Pasal 20B ayat (9), Pasal 20C ayat (4), dan Pasal 41 ayat (4) Undang?Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang telah diubah dengan Undang?Undang Nomor 4 Tahun 2023. Penerbitan PP ini dimotivasi oleh konsideran yang menekankan kebutuhan aturan teknis bagi pelaksanaan kewenangan LPS untuk menempatkan dana dan menyelenggarakan PRP guna mencegah dan menanggulangi risiko yang membahayakan perekonomian nasional. Peraturan ini juga menempatkan kerangka koordinasi antara LPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia serta batasan dan tata cara pelaksanaan kewenangan dalam PRP.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Mendefinisikan istilah kunci seperti Lembaga Penjamin Simpanan, Bank, Program Restrukturisasi Perbankan (PRP), Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bank Peserta PRP, Bank Sistemik, Bank Penerima, dan Bank Perantara serta ruang lingkup pengaturan yang mencakup penempatan dana LPS pada bank dalam penyehatan dan pelaksanaan kewenangan LPS dalam PRP.
• Menegaskan bahwa PRP adalah program untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional dan bahwa ketentuan PP berlaku baik untuk bank berdasarkan prinsip umum maupun syariah apabila bank menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Koordinasi dan Forum Koordinasi

• OJK wajib menyampaikan kepada LPS dan Bank Indonesia secara tertulis apabila hasil pengawasan/pemeriksaan menunjukkan bank dalam penyehatan yang berpotensi membutuhkan penempatan dana; dalam forum koordinasi OJK dan Bank Indonesia menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen terkait kondisi bank.
• Forum koordinasi melaksanakan pertukaran data/informasi/dokumen, koordinasi analisis kelayakan, pembahasan penambahan periode penempatan dana, serta pembahasan penyelenggaraan PRP; forum ini mengikutsertakan sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan melaporkan hasilnya kepada KSSK secara berkala dan sewaktu?waktu.

Kewenangan LPS Untuk Melakukan Penempatan Dana

• LPS berwenang melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai bank dalam penyehatan untuk mengatasi permasalahan likuiditas, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penjaminan terhadap penempatan dana oleh bank lain; apabila bank syariah, penempatan harus sesuai prinsip syariah.
• Penempatan dana dimaksudkan khusus untuk mengatasi masalah likuiditas dan hanya dapat dilakukan setelah OJK meminta LPS melakukan penempatan dana berdasarkan analisis kelayakan OJK.

Pengajuan Permohonan dan Persyaratan Jaminan

• Bank Sistemik yang berstatus bank dalam penyehatan dapat mengajukan permohonan penempatan dana kepada OJK dengan melampirkan dokumen minimal: perhitungan kebutuhan dana dan jangka waktu penempatan, rencana tindak penanganan likuiditas termasuk rencana pengembalian dana, daftar dan penilaian jaminan, serta pernyataan pemegang saham pengendali tidak mampu mengatasi likuiditas.
• Pemegang saham pengendali wajib memberikan jaminan berupa aset yang dianggap layak; daftar jaminan harus mencantumkan penilaian dari kantor jasa penilai publik terdaftar di OJK dan verifikasi kantor akuntan publik yang mengikuti pedoman verifikasi LPS, termasuk perhitungan nilai setelah haircut yang ditetapkan oleh LPS.

Jenis Jaminan dan Ketentuan Khusus

• Jaminan dapat berupa surat berharga dengan peringkat tinggi, aset kredit/ pembiayaan berkualitas lancar, dan/atau aset tetap; jika pemegang saham pengendali memiliki jaminan pribadi, harus menyerahkan jaminan pribadi (personal/corporate guarantee) sesuai peraturan perundang?undangan; untuk pemilik pemerintah berlaku ketentuan perbendaharaan.
• Dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan, LPS dapat menetapkan ketentuan jaminan yang berbeda dan ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan diatur dengan Peraturan LPS.

Analisis Kelayakan OJK dan Asesmen Bank Indonesia

• OJK melakukan analisis kelayakan permohonan penempatan dana yang paling sedikit mencakup pemenuhan kriteria Bank Sistemik penerima, analisis kemampuan pengembalian (repayment capacity) berdasarkan permasalahan likuiditas, kebutuhan likuiditas, rencana pengembalian berbasis analisis arus kas, dan kecukupan jaminan memperhitungkan haircut LPS.
• OJK memberitahukan secara tertulis permohonan kepada LPS dan meminta Bank Indonesia melakukan asesmen riwayat sistem pembayaran Bank Sistemik dan kondisi sistem keuangan; Bank Indonesia wajib menyampaikan hasil asesmen kepada OJK dan LPS paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.

Keputusan LPS Untuk Melakukan Penempatan Dana

• Berdasarkan hasil analisis kelayakan OJK dan asesmen Bank Indonesia, LPS melakukan analisis internal meliputi kelengkapan data, analisis kinerja likuiditas berdasarkan riwayat sistem pembayaran, dan kemampuan keuangan LPS untuk memutuskan melakukan atau tidak melakukan penempatan dana; keputusan penyelenggaraan penempatan dana disampaikan kepada OJK, Bank Indonesia, dan bank terkait.
• Tata cara pelaksanaan penempatan dana, termasuk klarifikasi lanjutan dan koordinasi melalui forum koordinasi, serta ketentuan teknis terkait penempatan dana diatur lebih lanjut melalui Peraturan LPS.

Jangka Waktu Periode Penempatan Dana

• Setiap periode penempatan dana LPS pada bank dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali dengan masing?masing perpanjangan paling lama 90 hari kalender; keputusan perpanjangan tidak boleh ditetapkan lebih dari 1 (satu) tahun sejak bank ditetapkan sebagai bank dalam penyehatan oleh OJK.
• Perpanjangan tambahan atas periode dan perpanjangan dapat diberikan setelah pembahasan melalui forum koordinasi, dan periode pertama tidak boleh melebihi jangka waktu berakhirnya status bank dalam penyehatan yang ditetapkan OJK.

Pengawasan dan Pelaporan Bank Penerima

• Bank yang menerima penempatan dana wajib menyampaikan laporan kepada LPS dengan tembusan kepada OJK dan Bank Indonesia yang memuat penggunaan penempatan dana, kondisi likuiditas, perhitungan rasio modal minimum, penilaian jaminan terkini jika terjadi penurunan signifikan, rencana tindak penanganan kesulitan likuiditas, dan informasi lain yang diminta LPS atau OJK.
• OJK dan Bank Indonesia melakukan pengawasan lebih intensif terhadap bank penerima sesuai kewenangan masing?masing dan menyampaikan hasil pengawasan kepada LPS; informasi Bank Indonesia memuat asesmen harian terhadap riwayat sistem pembayaran bank.

Kewenangan LPS Terhadap Bank Yang Menerima Penempatan Dana

• LPS berwenang melakukan pemeriksaan penggunaan dana secara berkala atau sewaktu?waktu, melarang bank melakukan tindakan tertentu, menunjuk pihak lain untuk bantuan teknis, memerintahkan penggantian anggota direksi/dewan komisaris, dan menunjuk pengelola statuter yang mengambil alih wewenang direksi/dewan komisaris.
• Dalam melaksanakan kewenangan tersebut LPS berkoordinasi dengan OJK; pemeriksaan mensyaratkan pemberian data/informasi oleh bank, dan LPS dapat menunjuk pihak lain yang bertindak atas nama LPS untuk melaksanakan kewenangan.

Larangan dan Pembatasan Selama Penempatan Dana

• Selama jangka waktu penempatan dana atau sampai pengembalian, bank penerima dilarang menyalurkan kredit baru kepada pihak terkait kecuali pemenuhan komitmen yang telah disepakati, menfasilitasi penarikan dana pihak terkait, dan melakukan pembagian dividen; larangan ini tidak menghilangkan larangan lain yang ditetapkan OJK dan tidak berlaku untuk pembayaran gaji pegawai bank.
• Penggunaan dana penempatan oleh anggota dewan, pemegang saham pengendali, pegawai, atau pihak terafiliasi untuk kepentingan pribadi dilarang.

Pengakhiran dan Penyelesaian Kewajiban Penempatan Dana

• Penempatan dana berakhir apabila bank telah mengembalikan penempatan dalam periode atau jangka waktu periode berakhir; LPS wajib menyampaikan informasi berakhirnya penempatan kepada OJK dan Bank Indonesia.
• Jika bank tidak mengembalikan seluruh penempatan sampai akhir periode, OJK dapat menetapkan bank tersebut sebagai bank dalam resolusi; penyelesaian kewajiban dapat dilakukan melalui eksekusi jaminan, pengalihan aset/kewajiban, atau mekanisme resolusi lain sesuai tindakan yang ditetapkan LPS; jika eksekusi jaminan menghasilkan kelebihan, kelebihan dikembalikan kepada bank, bila kurang, bank dan/atau pemegang saham pengendali menyelesaikan selisihnya.

Penempatan Dana pada Bank Selain Bank Sistemik

• Ketentuan yang mengatur penempatan dana pada Bank Sistemik diberlakukan secara mutatis mutandis untuk penempatan dana pada bank selain Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai bank dalam penyehatan; penempatan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui penjaminan LPS atas penempatan dana oleh suatu Bank Sistemik kepada bank lain.
• Prosedur permintaan penempatan dana oleh OJK kepada LPS untuk bank selain Bank Sistemik harus disertai dokumen dan analisis kelayakan, penilaian jaminan, rencana tindak, serta data kondisi terkini sebagaimana diatur untuk Bank Sistemik.

Batas Total Penempatan Dana

• Total penempatan dana oleh LPS pada seluruh bank dibatasi paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kekayaan LPS, di mana jumlah kekayaan dimaksud adalah total aset berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun sebelumnya.
• Ketentuan batas total penempatan dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan PRP dan Penyerahan Bank Peserta PRP

• PRP hanya diselenggarakan apabila Presiden memutuskan penyelenggaraan berdasarkan rekomendasi KSSK; keputusan penyelenggaraan PRP memuat kriteria bank yang masuk PRP dan setelah Presiden memutuskan, OJK menyerahkan secara tertulis bank yang memenuhi kriteria sebagai Bank Peserta PRP kepada LPS.
• Penyerahan Bank Peserta PRP disertai penyerahan informasi dan dokumen terkait kondisi bank, susunan direksi/dewan komisaris, pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir, rencana aksi, dan laporan pemeriksaan OJK; LPS dapat meminta tambahan informasi dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia bila diperlukan.

Pelaksanaan Kewenangan LPS Dalam PRP

• Sejak penyerahan Bank Peserta PRP, kewenangan penyehatan berpindah dari OJK ke LPS; LPS mengambil alih segala hak dan wewenang pemegang saham, RUPS, direksi, dan dewan komisaris atau organ lain yang setara, dan wajib mengumumkan pengambilalihan tersebut kepada publik serta menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada bursa efek jika bank merupakan perusahaan terbuka.
• LPS berwenang menunjuk pengelola statuter yang dapat mengambil alih seluruh wewenang direksi/dewan komisaris, mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha, membatalkan perjanjian merugikan, mengalihkan portofolio atau usaha untuk mencegah kerugian lebih besar, dan pengelola statuter wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada LPS dan OJK; tata cara lebih lanjut diatur oleh Peraturan LPS.

Penguasaan, Pengelolaan, Penjualan Aset, dan Penagihan

• LPS menguasai dan mengelola aset serta kewajiban Bank Peserta PRP baik di dalam maupun di luar negeri; aset yang dikuasai dapat dijual, dilelang, dialihkan, atau dikelola oleh pihak lain tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur bila terkait tagihan bank.
• Untuk penagihan piutang yang sudah pasti, LPS dapat menerbitkan surat paksa yang memerintahkan pelunasan dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak pemberitahuan dan pelaksanaan surat paksa diberitahukan oleh juru sita dengan saksi 2 (dua) orang; apabila debitur tidak melunasi, LPS berwenang melakukan penyitaan aset dan/atau pelelangan aset, serta melakukan pengosongan tanah/bangunan dengan prosedur yang diatur, termasuk pengecualian aset yang diperlukan untuk kelangsungan hidup debitur.

Instrumen Penyehatan Bank Peserta PRP

• Penyehatan dapat dilaksanakan melalui pembebanan kerugian kepada modal, konversi kewajiban kepada kreditur tertentu menjadi modal, penangguhan pembayaran kewajiban, penyertaan modal sementara, pemberian pinjaman dan/atau penjaminan pinjaman, pengalihan aset/kewajiban, penggabungan atau peleburan, atau tindakan lain sesuai peraturan LPS; konversi kewajiban dikecualikan untuk kewajiban perpajakan, nasabah penyimpan, bank lain, Bank Indonesia, OJK, kreditur yang dijamin, pemasok layanan penting, dan kreditur lain yang ditetapkan LPS.
• Penangguhan pembayaran kewajiban dapat dilakukan hingga paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali; penyertaan modal sementara hanya dapat dilakukan apabila pembebanan kerugian dan/atau konversi kewajiban telah dilaksanakan, dan LPS wajib segera menjual saham yang diperoleh setelah kondisi bank sehat sesuai ketentuan.

Penetapan Kerugian, Pembebanan, dan Tanggung Jawab Pihak Internal

• LPS berwenang menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank; apabila masih terdapat kerugian setelah pembebanan, urutan pembebanan meliputi instrumen subordinasi dengan fitur write down atau konversi, lalu sisa instrumen kewajiban pemegang saham pengendali dengan mekanisme konversi menjadi modal disetor.
• Kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham dapat ditetapkan oleh LPS untuk dibebankan kepada mereka berdasarkan bukti permulaan dan hasil pemeriksaan; LPS dapat melakukan pembekuan aset terkait, memanggil pihak terkait untuk rencana penyelesaian, dan menyerahkan penyelesaian kepada instansi yang berwenang bila perlu.

Pendiri, Bank Perantara, Pengalihan Aset, dan Likuidasi

• LPS dapat mendirikan 1 (satu) atau lebih Bank Perantara untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset/kewajiban bank peserta PRP; modal kepada Bank Perantara dapat berupa kas, surat berharga milik LPS, atau surat berharga yang diterbitkan LPS, dan LPS harus menjual seluruh saham Bank Perantara kepada bank atau pihak lain setelah fungsi utama berjalan atau terdapat investor berdasarkan nilai wajar secara terbuka dan transparan.
• LPS dapat meminta OJK untuk mencabut izin usaha bank peserta PRP dalam kondisi tertentu dan melakukan likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan; selama likuidasi LPS berwenang mengalihkan aset kepada perusahaan pengelola aset yang ditunjuk.

Pelaporan, Pengakhiran PRP, dan Ketentuan Penutup

• LPS wajib melaporkan pelaksanaan PRP kepada Presiden melalui KSSK 1 (satu) kali setiap bulan atau sewaktu?waktu jika diperlukan, dan laporan sewaktu?waktu dilakukan atas permintaan Presiden, KSSK, atau kebutuhan LPS; laporan pelaksanaan paling sedikit memuat kondisi/ situasi umum, rencana dan realisasi PRP, serta rencana tindak lanjut.
• KSSK merekomendasikan pengakhiran PRP kepada Presiden apabila permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional telah teratasi, dan Peraturan ini menyatakan bahwa peraturan perundang?undangan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 11 Maret 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya