Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

PP 14 TAHUN 2016 - Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
PP 14 TAHUN 2016

PP 14 TAHUN 2016

Indonesia
25 Mei 2016
Berlaku

Fulltext (7 MB) Tersedia peraturan yang lebih baru

Preview Image

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

PP 14 TAHUN 2016

Judul

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Nomor

14

Tahun

2016

Jenis Peraturan

Peraturan Pemerintah

Singkatan Jenis

PP

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Indonesia

Bidang

Hukum Keuangan Negara

Subyek

PEMUKIMAN PERUMAHAN PENYELENGGARAAN

Tanggal Penetapan

25 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

27 Mei 2016

Tanggal Berlaku

27 Mei 2016 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LN 2016 (101), TLN 2016 (5883)

Bahasa

Indonesia

Lokasi

Biro Hukum

02 Feb 2021
Diubah dengan PP 12 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

PMK 65 TAHUN 2025

Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan

PMK 7 TAHUN 2024

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Saturan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024

UU 62 TAHUN 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

KMK 29 Tahun 2025

Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025