MengubahTerbaru
Dokumen ini mengubah
PP 36 TAHUN 2023tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
Catatan: Pasal 1, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11A, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18A
PP 2 TAHUN 2026
Pendahuluan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 adalah Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, dan merupakan tindak lanjut atas perubahan sebelumnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025. Perubahan ini dimotivasi oleh konsideran Menimbang untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemasukan dan penempatan devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan Indonesia, mendukung kesinambungan pembangunan dan ketahanan ekonomi, serta meningkatkan transparansi dan pendalaman pasar keuangan domestik melalui mekanisme yang sederhana namun fleksibel. Peraturan ini menata ulang ekosistem pemasukan, penempatan, dan penggunaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) untuk memperkuat administrasi dan pengawasan, serta memperluas pilihan instrumen pengelolaan devisa. Pelaksanaan diatur dalam sinkronisasi kewenangan antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan terkait.
Pokok Pengaturan
Definisi Utama
- Memperbarui definisi Penduduk sebagai orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
- Menetapkan Devisa dan secara khusus mendefinisikan Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sebagai devisa hasil kegiatan ekspor yang berasal dari pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
- Mendefinisikan Rekening Khusus DHE SDA sebagai rekening eksportir di bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang ditujukan khusus untuk menerima dan menyimpan DHE SDA.
- Menjelaskan Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing sebagai bank yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank berkantor pusat di Indonesia.
Kewajiban Pemasukan DHE SDA dan Rekening Khusus
- Kewajiban memasukkan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia dilaksanakan melalui penempatan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang merupakan bank badan usaha milik negara (bank BUMN).
- Penempatan dalam Rekening Khusus DHE SDA diwajibkan bagi eksportir yang memiliki DHE SDA dengan nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) paling sedikit USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar AS) atau ekuivalennya.
- Penempatan wajib dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PPE, dan ketentuan pelaksanaannya mengacu pada peraturan Bank Indonesia.
Instrumen Penempatan DHE SDA
- Penempatan DHE SDA dapat dilakukan pada: (a) Rekening Khusus DHE SDA di bank BUMN yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; (b) instrumen perbankan pada bank BUMN tersebut; (c) instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau (d) surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara dalam valuta asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Untuk instrumen pada huruf b dan huruf c tidak dapat dilakukan penarikan sebelum jatuh tempo instrumen penempatan, sedangkan untuk huruf d tidak dapat dilakukan penarikan sebelum jangka waktu penempatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penempatan berakhir.
- Ketentuan mengenai penempatan DHE SDA pada Rekening Khusus dan instrumen mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait serta dapat mencakup masa holding period yang ditetapkan pada penerbitan surat utang negara atau surat berharga syariah negara.
Fasilitas Perpajakan dan Insentif
- Penghasilan dari penempatan DHE SDA dapat diberikan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Eksportir yang menempatkan DHE SDA pada Rekening Khusus dapat ditetapkan sebagai Eksportir bereputasi baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
- Kementerian/lembaga dan/atau otoritas sektor terkait dapat memberikan insentif kepada bank BUMN yang mengelola Rekening Khusus dan kepada eksportir yang menempatkan DHE SDA pada instrumen Bank Indonesia sebagaimana diatur.
Penggunaan DHE SDA Dalam Rekening Khusus
- DHE SDA yang ditempatkan dalam Rekening Khusus dapat digunakan oleh eksportir untuk: (a) pembayaran dalam valuta asing atas kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan kewajiban pemerintah lainnya; (b) pembayaran dividen dalam valuta asing; (c) pembayaran untuk pengadaan barang berupa bahan baku, bahan penolong, barang modal dan jasa dalam valuta asing; serta (d) pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dan modal kerja dalam valuta asing.
- DHE SDA juga dapat ditukar ke Rupiah di bank BUMN yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, namun penukaran tersebut tunduk pada batasan khusus sebagaimana diatur.
Batas Penukaran ke Rupiah dan Mekanisme Perhitungan
- Eksportir wajib memastikan jumlah DHE SDA yang dapat ditukar maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai ekspor pada PPE, perhitungan batas penukaran dilakukan berdasarkan akumulasi pemasukan DHE SDA ke Rekening Khusus pada bulan pemasukan.
- Contoh perhitungan yang dicantumkan: jika eksportir menempatkan USD10,000,000.00 maka maksimal yang dapat ditukar pada bulan tersebut adalah USD5,000,000.00; sisa USD5,000,000.00 wajib dipertahankan dalam Rekening Khusus dan/atau instrumen penempatan lain dalam valuta asing di bank BUMN selama 12 (dua belas) bulan ke depan.
- Sisa dana yang tidak ditukar di bawah batas 50% dapat digunakan untuk pembayaran yang diperbolehkan (pajak, dividen, impor, pelunasan pinjaman) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penggunaan.
Bukti, Pernyataan, dan Perhitungan Pengurangan Kewajiban
- Dalam penggunaan DHE SDA untuk pembayaran sebagaimana diatur, eksportir harus menyerahkan bukti penggunaan (misalnya risalah RUPS untuk pembayaran dividen) dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh eksportir mengenai tujuan penggunaan serta kesanggupan untuk dikenai sanksi atas ketidakbenaran informasi.
- Penggunaan DHE SDA sebagaimana dimaksud diperhitungkan sebagai pengurang besaran kewajiban penempatan DHE SDA, dan penggunaan hanya dapat dilakukan jika dana masih berada dalam Rekening Khusus dan belum ditempatkan pada instrumen penempatan tertentu.
Pengawasan dan Pemeriksaan
- Pengawasan pelaksanaan kegiatan ekspor dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sesuai ketentuan kepabeanan, sedangkan pengawasan atas kewajiban pemasukan, penempatan, dan penukaran DHE SDA dilaksanakan oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia.
- Pengawasan dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui pemeriksaan kepada bank BUMN yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, dan pengawasan escrow account pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan bank FX dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan OJK.
Sanksi Administratif dan Penegakan
- Eksportir yang berdasarkan hasil pengawasan terbukti tidak memenuhi kewajiban-antara lain tidak memasukkan DHE SDA sesuai ketentuan, tidak melakukan penempatan 100% dalam jangka waktu 12 bulan atau paling sedikit 30% dalam jangka waktu 3 bulan, tidak membuat atau memindahkan escrow account, atau tidak memenuhi batas maksimal penukaran ke Rupiah-dikenai sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor.
- Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
Ketentuan Khusus Perjanjian Bilateral Resiprokal
- Untuk pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan resiprokal yang memuat ketentuan mengenai DHE SDA, diatur bahwa DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk jangka waktu penempatan paling singkat 3 (tiga) bulan sejak penempatan dalam Rekening Khusus DHE SDA.
- Dalam konteks perjanjian tersebut, penempatan dan penukaran ke Rupiah atas DHE SDA sektor pertambangan dapat dilakukan di bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang merupakan bank BUMN.
Ketentuan Peralihan dan Hubungan Dengan Peraturan Lain
- Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh PPE yang diterbitkan sejak 26 Februari 2026 tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah ini, sedangkan PPE yang diterbitkan sebelum 26 Februari 2026 dan sedang dalam proses pengawasan dinyatakan telah memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan sebelumnya.
- Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan DHE SDA tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Ketentuan Berlaku
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2026.
DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya