Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14311

PP 40 TAHUN 1952 - Peraturan Dewan Kehormatan Militer. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
PP 40 TAHUN 1952

PP 40 TAHUN 1952

Indonesia
Dicabut

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

PP 40 TAHUN 1952

Judul

Peraturan Dewan Kehormatan Militer.

Nomor

40

Tahun

1952

Jenis Peraturan

Peraturan Pemerintah

Singkatan Jenis

PP

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Indonesia

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

PERATURAN DEWAN KEHORMATAN MILITER

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

- s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LN;62.1952

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

11 Mar 1990
Dicabut dengan PP 6 TAHUN 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

PP 48 TAHUN 2013

Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2013 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

PP 57 TAHUN 2012

Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

PP 33 TAHUN 2011

Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.