Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14299

PP 9 TAHUN 2004 - Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
PP 9 TAHUN 2004

PP 9 TAHUN 2004

Indonesia
25 Feb 2004
Dicabut

Fulltext (242 MB)

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

PP 9 TAHUN 2004

Judul

Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara.

Nomor

9

Tahun

2004

Jenis Peraturan

Peraturan Pemerintah

Singkatan Jenis

PP

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Indonesia

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PEJABAT NEGARA

Tanggal Penetapan

25 Feb 2004

Tanggal Pengundangan

25 Feb 2004

Tanggal Berlaku

25 Feb 2004 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LL

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

05 Feb 2009
Dicabut dengan PP 14 TAHUN 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

PMK 56 TAHUN 2024

Pemberian Dukungan dalam rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

PMK 115 TAHUN 2024

Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai

PMK 19 TAHUN 2025

Investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah

PP 18 TAHUN 2013

Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, dan Dprd Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu.