Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

UU 1 TAHUN 2016 - Penjaminan | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
UU 1 TAHUN 2016

UU 1 TAHUN 2016

Indonesia
15 Jan 2016
Berlaku

Fulltext (400 KB)

Preview Image

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

UU 1 TAHUN 2016

Judul

Penjaminan

Nomor

1

Tahun

2016

Jenis Peraturan

Undang-Undang

Singkatan Jenis

UU

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Indonesia

Bidang

Hukum Keuangan Negara

Subyek

Tanggal Penetapan

15 Jan 2016

Tanggal Pengundangan

01 Jan 1900

Tanggal Berlaku

19 Jan 2016 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LN 2016 (9), TLN 2016 (5835)

Bahasa

Indonesia

Lokasi

Kementerian Keuangan

Tidak ada riwayat

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

PMK 5 TAHUN 2025

Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah serta Penanggungan Risiko dalam rangka Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

PMK 89 TAHUN 2023

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung

Pembagian Tugas Seksi Pada Subdirektorat Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Informasi Kepabeanan Dan Cukai, Subdirektorat Pengawasan Kepatuhan Dan Investigasi Internal, Subdirektorat Penjaminan Kualitas, Dan Subdirektorat Pe...

PMK 34 TAHUN 2023

Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah