Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Informasi Penunjang
Perihal

Beranda
Dokumen
UU 25 TAHUN 1997

UU 25 TAHUN 1997

Indonesia
03 Okt 1997
Berlaku

Fulltext (694 MB)

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

UU 25 TAHUN 1997 - Ketenagakerjaan. | JDIH Kementerian Keuangan

03 Okt 1997
MencabutTerbaru
Dokumen ini mencabut
UU 3 TAHUN 1958
tentang Penempatan Tenaga Asing.
Mencabut
Dokumen ini mencabut
UU 21 TAHUN 1954
tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

Mencabut

Dokumen ini mencabut

UU 14 TAHUN 1969

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.

Mencabut

Dokumen ini mencabut

UU 1 TAHUN 1951

tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia.

PP 99 TAHUN 2013

Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

PP 83 TAHUN 2013

Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

PMK 109 TAHUN 2025

Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2026

Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi pengaturanUU 25 TAHUN 1997 tentang Ketenagakerjaan. melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan Kemenkeu di masa mendatang.

Nama ^{* (wajib diisi)}

Email ^{* (wajib diisi)}

Nama Institusi/Organisasi/Perusahaan

Masukan/Aspirasi ^{* (wajib diisi)}

Saya menyatakan bahwa identitas yang saya sampaikan adalah benar, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran maka saya bersedia diproses secara hukum.