UU 4 TAHUN 2026

Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan diterbitkan untuk menindaklanjuti pertimbangan Menimbang, termasuk kebutuhan penataan kelembagaan dan perbaikan aturan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi serta untuk memperkuat penyelenggaraan sektor jasa keuangan. Perubahan bertujuan menata kewenangan pengatur dan pengawas, memperjelas mekanisme resolusi dan penjaminan pada Lembaga Penjamin Simpanan, memperluas ruang lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, serta menyesuaikan tata kelola dan ketentuan anggaran lembaga sektor keuangan. Perubahan juga memasukkan pengaturan baru mengenai instrumen keuangan khusus, mekanisme transfer margin di pasar keuangan, dan peran evaluatif DPR terhadap kinerja kelembagaan sektor keuangan.

Pokok Pengaturan

Definisi Dan Ruang Lingkup

• Pasal-pasal definisi direvisi dan ditambah; istilah baru yang dimasukkan meliputi Lembaga Jasa Keuangan Aset Keuangan Digital (LJK AKD selain aset kripto), Lembaga Jasa Keuangan Aset Kripto, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Keuangan Berkelanjutan, literasi dan inklusi keuangan, serta perluasan pengertian Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang mencakup perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan pelaku jasa keuangan lainnya. Perubahan definisi mengklarifikasi cakupan pasar uang, pasar valuta asing, derivatif, dan peran pelaku serta profesi sektor keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan terkait. Istilah terkait konglomerasi keuangan, perusahaan induk konglomerasi keuangan (PIKK), pemegang saham pengendali (PSP/PSPI), dan pengaturan produk/akad perbankan syariah juga diperjelas dalam ketentuan baru.

Fungsi, Tugas, Dan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

• LPS dipertegas berfungsi menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan dan menjamin polis asuransi, turut aktif memelihara Stabilitas Sistem Keuangan, melakukan resolusi Bank, serta melakukan resolusi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. LPS berwenang menetapkan dan memungut premi penjaminan dan iuran berkala penjaminan polis, menetapkan kontribusi saat Bank pertama kali menjadi peserta serta iuran awal pada Perusahaan Asuransi/Asuransi Syariah peserta, serta melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban termasuk hapus buku dan hapus tagih atas piutang dan aset lainnya. LPS berwenang memperoleh data simpanan, data kesehatan bank, laporan keuangan dan hasil pemeriksaan bank serta data pemegang polis/tertanggung/peserta dan melakukan rekonsiliasi/verifikasi/konfirmasi.

Kewenangan Resolusi, Pengambilalihan, Dan Tindakan Operasional LPS

• Terhitung sejak pemberitahuan tertulis OJK atas penetapan sebagai Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi/Asuransi Syariah Dalam Resolusi, LPS dapat mengambil alih hak dan wewenang RUPS, menguasai dan mengelola aset serta kewajiban, meninjau ulang, membatalkan atau mengubah kontrak yang merugikan, menjual/ mengalihkan aset dan/atau kewajiban tanpa persetujuan debitur/creditor/pemegang polis/tertanggung/ peserta, serta menunjuk pengelola statuther pada Bank yang menerima penempatan dana. LPS dapat melakukan penempatan dana pada Bank untuk penyehatan atas permintaan OJK dan memberikan dukungan finansial (financial assistance) kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi.

Ketentuan Pembiayaan Penyelamatan, Penjualan Saham, Dan Pengembalian Biaya

• Seluruh biaya penyelamatan yang dikeluarkan LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada Bank atau Perusahaan Asuransi/Asuransi Syariah yang diselamatkan; LPS wajib menjual seluruh saham yang dimiliki dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak penetapan penyelamatan, dengan penjualan dilakukan secara terbuka dan transparan. Jika tingkat pengembalian optimal (yang paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara LPS) tidak tercapai dalam 3 tahun, jangka waktu dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; jika masih tidak tercapai, LPS menjual tanpa memenuhi ketentuan tingkat pengembalian optimal dalam 1 (satu) tahun berikutnya. Penggunaan hasil penjualan saham disusun urut: pengembalian seluruh biaya penyelamatan kepada LPS terlebih dahulu, kemudian pengembalian kepada PSP lama secara proporsional berdasarkan kepemilikan pada saat pemberitahuan tertulis; sisa dibagi proporsional antara LPS dan PSP lama.

Penyelamatan Atau Tidak Menyelamatkan Perusahaan Asuransi

• LPS diberi kewenangan memilih melakukan penyelamatan atau tidak terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi berdasarkan pertimbangan perkiraan biaya menyelamatkan, perkiraan biaya tidak menyelamatkan (meliputi pembayaran klaim pemegang polis yang dijamin, talangan gaji, talangan pesangon, dan perkiraan penerimaan dari penjualan aset jika izin dicabut), serta faktor lain seperti kondisi perekonomian, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan efektivitas penanganan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan dan tata cara penyelamatan diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

Kewajiban Penyampaian Data, Sanksi, Dan Perlindungan Hukum

• Pemegang saham, anggota direksi, dewan komisaris, pegawai dan mantan pegawai Bank atau perusahaan asuransi yang ditetapkan Dalam Resolusi wajib setiap saat memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada LPS; pelanggaran kewajiban pemberian data dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. Sebaliknya, Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan Komisioner, serta pejabat dan pegawai LPS serta pejabat/pegawai OJK dan Bank Indonesia mendapat perlindungan hukum ketika bertindak berdasarkan itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Susunan Organ, Seleksi, Dan Tata Kerja Dewan Komisioner LPS

• Dewan Komisioner LPS terdiri atas 7 (tujuh) orang: 1 pejabat setingkat pimpinan tinggi madya di Kementerian Keuangan (ditunjuk Menteri Keuangan), 1 anggota Dewan Komisioner OJK (diusulkan Ketua OJK), 1 anggota Dewan Gubernur BI (diusulkan Gubernur BI), dan 4 orang lainnya dari dalam/dan/atau luar LPS; anggota huruf d dipilih DPR berdasarkan calon yang diusulkan Presiden dengan masing-masing jabatan diajukan paling sedikit 2 (dua) calon. Presiden dapat membentuk panitia seleksi dengan Keputusan Presiden; ketentuan pelaksanaan seleksi dan pengusulan diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan DPR.

Rencana Kerja, Anggaran, Dan Standar Wajar LPS

• Dewan Komisioner menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang memuat kegiatan operasional dan kebijakan penjaminan, rezolusi, penempatan dana; rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan operasional disampaikan kepada DPR paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berlaku dan DPR memberikan persetujuan paling lambat 30 November tahun berjalan. Anggaran tahunan untuk kegiatan operasional ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan yang mencakup standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, organisasi, dan remunerasi; ketentuan teknis diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan setelah persetujuan DPR. Jika DPR tidak menyetujui, LPS dapat melakukan pengeluaran paling banyak sebesar angka rencana kerja/anggaran operasional tahun sebelumnya.

Perluasan Kewenangan Dan Susunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

• OJK diberi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan yang eksplisit meliputi kegiatan di sektor Perbankan; Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan bursa karbon; Perasuransian, Penjaminan, Dana Pensiun; lembaga Pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, LJK lainnya; bursa mineral/komoditas strategis; sektor ITSK termasuk aset keuangan digital dan aset kripto; pengelolaan dana publik lainnya; perilaku pelaku usaha serta edukasi dan pelindungan konsumen; serta asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan. OJK merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit dan/atau PKPU terhadap debitur tertentu yang terdaftar dan diawasi OJK sebagaimana diatur, sepanjang pembubaran/kepailitan tidak diatur berbeda oleh UU lain.

Tata Kelola, Keanggotaan, Dan Kewenangan OJK

• Dewan Komisioner OJK beranggotakan 11 (sebelas) orang yang ditetapkan oleh Presiden, terdiri atas Ketua (Ketua Dewan Audit), Wakil Ketua (Ketua Komite Etik), Kepala Eksekutif Pengawas untuk beberapa bidang (Perbankan; Pasar Modal/Derivatif/Bursa Karbon; Perasuransian/ Penjaminan/Dana Pensiun; Lembaga Pembiayaan/Modal Ventura/Keuangan Mikro/LJK Lainnya; ITSK/Aset Keuangan Digital/Aset Kripto; Perilaku Pelaku Usaha, Edukasi & Pelindungan Konsumen; Bursa Mineral & Komoditas Strategis), serta 2 anggota Ex-officio dari BI dan Kementerian Keuangan (pejabat setingkat pimpinan tinggi madya). Pembagian tugas dapat disesuaikan melalui persetujuan DPR; Ketua berwenang mewakili OJK di dalam/dan di luar pengadilan dan dapat mendelegasikan wewenang.

Pembiayaan, Pungutan, Dan Pengelolaan Aset OJK

• OJK berwenang mengenakan pungutan terhadap pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan; hasil pungutan dapat digunakan sebagian atau seluruhnya secara langsung oleh OJK untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan operasional dan peningkatan kualitas layanan serta dapat digunakan pada tahun berikutnya jika tidak terpakai sampai akhir tahun anggaran. Pungutan digunakan OJK sejak tanggal 1 Januari tahun berjalan dan periode pembayarannya ditetapkan OJK; ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan, hapus buku/hapus tagih aset/aset piutang, serta tata kelolanya diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Dewan Komisioner setelah konsultasi dengan DPR.

Peran Bank Indonesia, Rapat Dewan Gubernur, Dan Anggaran

• Pasal tujuan Bank Indonesia menegaskan pencapaian stabilitas nilai rupiah, pemeliharaan stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan; rapat Dewan Gubernur diselenggarakan minimal 1 kali sebulan untuk menetapkan kebijakan moneter (dihadiri minimal 1 orang menteri sebagai wakil Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara) dan minimal 1 kali seminggu untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan atau kebijakan strategis. Keputusan rapat sah jika dihadiri lebih dari setengah anggota Dewan Gubernur; dalam keadaan darurat Gubernur atau minimal 2 anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan sementara yang wajib dilaporkan pada rapat berikutnya. Tahun anggaran BI adalah tahun kalender; Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan paling lambat 30 hari sebelum tahun anggaran mulai dan anggaran operasional harus disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan.

Konsolidasi Perbankan Dan Perbankan Syariah

• OJK menyusun peta jalan konsolidasi Bank Umum dan peta jalan konsolidasi Bank Umum Syariah untuk penguatan struktur, daya saing, dan ketahanan perbankan nasional; ketentuan teknis peta jalan diatur melalui Peraturan OJK. Ketentuan mengenai kegiatan usaha Bank Umum dan Bank Umum Syariah diperluas untuk mengizinkan penyertaan modal sementara (dengan kewajiban menarik kembali), kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah, kegiatan pasar modal sepanjang tidak bertentangan prinsip syariah, serta penyelenggaraan produk/layanan berbasis elektronik; pelaksanaan kegiatan baru bersifat bertahap dan penahapan diatur dalam Peraturan OJK setelah persetujuan DPR.

Pasar Modal, Transfer Margin, Dan Instrumen Keuangan Khusus

• Di pasar keuangan diatur mekanisme transfer margin: transfer margin adalah pengalihan hak milik atas margin antara pihak yang memberi dan menerima margin berdasarkan perjanjian transfer margin, dengan ketentuan minimal pengalihan hak milik, hak pemberi margin untuk pengembalian margin setara setelah kewajiban terpenuhi, serta hak penerima margin untuk menggunakan/ mengalihkan/jaminkan margin sesuai perjanjian; penyerahan margin awal atau transfer margin yang dilakukan sesuai praktik pasar tidak termasuk harta pailit atau bagian dari harta likuidasi pihak yang wanprestasi. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) dapat menerbitkan surat utang dan surat utang khusus (termasuk patriot bond dan merah putih bond); pembelian surat utang khusus di pasar primer dijamin/dilindungi negara dari penuntutan pidana umum dan pidana khusus serta tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak atau bukti hukum di pengadilan; ketentuan pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penegakan Hukum Di Sektor Pasar Modal

• OJK dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan ke tahap penyelidikan pidana dan sebagai gantinya menetapkan tindakan administratif (sanksi administratif dan/atau perintah tertulis) setelah mempertimbangkan nilai transaksi, ada/tidaknya penyelesaian kerugian, dampak terhadap kegiatan penawaran/perdagangan efek, dan dampak terhadap pasar serta masyarakat. Jika OJK memilih tidak menetapkan tindakan administratif, perkara dilimpahkan kepada penyidik Kepolisian dan setelah pelimpahan OJK tidak dapat lagi menetapkan tindakan administratif terhadap pihak yang sama; ketentuan persyaratan tindakan administratif mensyaratkan pengembalian keuntungan, pengembalian kerugian yang dapat dihindari secara tidak sah, dan membayar ganti rugi kepada korban.

Ruang Lingkup Evaluasi DPR Terhadap Lembaga Sektor Keuangan

• Berdasarkan Pasal 9A, DPR berwenang melakukan evaluasi kinerja kelembagaan LPS, OJK, dan Bank Indonesia berdasarkan laporan kinerja kelembagaan; evaluasi dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPR yang membidangi keuangan, perencanaan, moneter, dan sektor jasa keuangan dan menghasilkan rekomendasi. Hasil evaluasi dan rekomendasi disampaikan pimpinan DPR kepada lembaga yang dievaluasi dan Pemerintah untuk ditindaklanjuti dan bersifat mengikat.

Program Edukasi, Pemberdayaan Inklusif, Dan Tugas Lain

• Beberapa lembaga (LPS, OJK, BI) diwajibkan melaksanakan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan secara inklusif untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, dan tata kelola program serta pelaksanaannya diatur dalam Peraturan masing-masing lembaga. Selain itu, diundangkan penyisipan bab/ketentuan mengenai tugas lain yang mendukung pelaksanaan fungsi kelembagaan termasuk penguatan peran nonregulasi sebagaimana tercantum dalam Bab X(A)/XI(A) pada perubahan ini.

Keterbatasan Ekstraksi Tekstual

• Ringkasan ini disusun berdasarkan salinan teks peraturan yang diberikan yang diperkirakan terpotong (indikasi teks terpotong ditandai pada metadata); poin-poin merangkum ketentuan yang termuat hingga bagian yang tersedia dan tidak mengandaikan atau menambah ketentuan yang tidak tercantum dalam potongan teks tersebut. Untuk ketentuan yang dirujuk tetapi detailnya tidak tercantum dalam salinan (mis. lampiran teknis atau angka denda kategori III), rujukan dibuat pada pengaturan lanjutan yang disebutkan (Peraturan Lembaga, Peraturan Pemerintah, Peraturan Dewan Komisioner/Peraturan OJK/Peraturan BI) tanpa penambahan angka atau ketentuan baru.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya