41/PMK.07/2021 - Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa | JDIH Kementerian Keuangan

41/PMK.07/2021

  • Kementerian Keuangan
  • 26 Apr 2021
  • Dicabut
Unduh (2 MB)Abstrak (99 KB)Baca
Kode
41/PMK.07/2021
Judul/Tentang
Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa
Nomor
41
Tahun
2021
Jenis
Peraturan Menteri
Tajuk Entri Utama
Kementerian Keuangan
Bidang
Hukum Keuangan Negara
Subyek
DANA DESA DANA PERIMBANGAN PEMOTONGAN
Penetapan
26 Apr 2021
Pengundangan
26 Apr 2021
Tgl. Berlaku
26 Apr 2021 -30 Nov 2023
Tempat Terbit
Jakarta
Sumber
BN 2021 (446)
Lokasi
Biro Hukum

Mohon maaf belum ada abstrak atau ringkasan

99 KB
2 MB
99 KB
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.

✨ Contoh Pertanyaan ✨
Apa pokok-pokok pengaturan dalam peraturan ini?
Apa latar belakang adanya peraturan ini?
Siapa saja pihak yang disebutkan dalam peraturan ini?
Sebutkan beberapa kata kunci utama dalam peraturan ini!

Halo! Saya Asisten Pintar JDIH. Apa yang ingin anda ketahui tentang dokumen ini?

0/200

Disclaimer:
Informasi yang diberikan oleh chatbot ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun, dan akan hilang jika browser di refresh.

30 Nov 2023

PMK 130 TAHUN 2023

Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

06 Nov 2024

PMK 87 TAHUN 2024

Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah

30 Jun 2015

PP 47 TAHUN 2015

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

03 Apr 2023

PP 16 TAHUN 2023

Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

07 Agu 2018

86/PMK.07/2018

Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.

16 Mei 2024

PMK 29 TAHUN 2024

Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

  • 26 Apr 2021

    Mencabut 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan Dan/ atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.

  • 26 Apr 2021

    Dicabut dengan PMK 130 TAHUN 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa