JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15299 (Release-27)

    Ditemukan 1.004 hasil
    Dalam 0.007 detik
    Thumbnail
    PENYERTAAN MODAL NEGARA | JAMINAN KREDIT INDONESIA
    PP 82 TAHUN 2010

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

    • Ditetapkan: 20 Des 2010
    • Diundangkan: 20 Des 2010
    Thumbnail
    PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR | SAHAM PERUSAHAAN
    PP 85 TAHUN 2010

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur.

    • Ditetapkan: 22 Des 2010
    • Diundangkan: 22 Des 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEPALA DAERAH | WAJIB PAJAK
    PP 91 TAHUN 2010

    Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

    • Ditetapkan: 27 Des 2010
    • Diundangkan: 27 Des 2010
    Thumbnail
    PENYERTAAN MODAL NEGARA | MODAL SAHAM
    PP 86 TAHUN 2010

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia.

    • Ditetapkan: 27 Des 2010
    • Diundangkan: 27 Des 2010
    Thumbnail
    INFRASTRUKTUR | SUMBANGAN | INFRASTRUKTUR
    PP 93 TAHUN 2010

    Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Bi...

    • Ditetapkan: 30 Des 2010
    • Diundangkan: 30 Des 2010
    Thumbnail
    PELUNASAN | PENGHASILAN KENA PAJAK
    PP 94 TAHUN 2010

    Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

    • Ditetapkan: 30 Des 2010
    • Diundangkan: 30 Des 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KAWASAN EKONOMI | PENYELENGGARAAN
    PP 2 TAHUN 2011

    Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

    • Ditetapkan: 05 Jan 2011
    • Diundangkan: 05 Jan 2011
    Thumbnail
    PEMBIAYAAN | HIBAH | PINJAMAN LUAR NEGERI
    PP 10 TAHUN 2011

    Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

    • Ditetapkan: 02 Feb 2011
    • Diundangkan: 02 Feb 2011
    Thumbnail
    PELABUHAN BEBAS BATAM | PENGELOLAAN KEUANGAN
    PP 6 TAHUN 2011

    Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

    • Ditetapkan: 04 Feb 2011
    • Diundangkan: 04 Feb 2011
    Thumbnail
    PEMERINTAH | PEMBERIAN PINJAMAN
    PP 9 TAHUN 2011

    Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

    • Ditetapkan: 10 Feb 2011
    • Diundangkan: 10 Feb 2011
    • 1
    • ...
    • 42
    • 43
    • 44
    • ...
    • 101
    Quick Look - ??