JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

    FAQ
    Prasyarat
    Hubungi Kami
    Kemenkeu Logo

    Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

    • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
    • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
      Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
      Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

    JDIH Kemenkeu

    • Profil
    • Struktur Organisasi
    • Berita JDIH
    • Statistik

    Tautan JDIH

    • JDIH Nasional
    • Sekretariat Negara
    • Kemenko Perekonomian
    • Anggota Lainnya

    Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14943 (Release-7)

    Ditemukan 389 hasil yang relevan dengan "manfaat sukuk bagi pembangunan Infrastruktur "
    Dalam 0.024 detik
    Thumbnail
    OBLIGASI | DAERAH
    PMK 87 TAHUN 2024

    Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah

    • Ditetapkan: 25 Okt 2024
    • Diundangkan: 06 Nov 2024

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PMK 5 TAHUN 2025

    Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah serta Penanggungan Risiko dalam rangka Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penye...

    • Ditetapkan: 07 Jan 2025
    • Diundangkan: 21 Jan 2025

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PELAPORAN | SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
    PER-11/PJ/2025

    Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Int...

    • Ditetapkan: 22 Mei 2025
    • Diundangkan: 22 Mei 2025

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
    PMK 24 TAHUN 2024

    Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    • Ditetapkan: 16 Apr 2024
    • Diundangkan: 02 Mei 2024

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    DANA BAGI HASIL | SUMBER DAYA ALAM
    PMK 16 TAHUN 2026

    Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

    • Ditetapkan: 16 Mar 2026
    • Diundangkan: 01 Apr 2026

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PEMBIAYAAN | DEFISIT ANGGARAN
    PMK 101 TAHUN 2025

    Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

    • Ditetapkan: 24 Des 2025
    • Diundangkan: 31 Des 2025

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    LEMBAGA KEUANGAN | INVESTASI PEMERINTAH
    PMK 35 TAHUN 2025

    Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2025

    • Ditetapkan: 02 Jun 2025
    • Diundangkan: 13 Jun 2025

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    ANGGARAN | APBN
    UU 17 TAHUN 2025

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

    • Ditetapkan: 22 Okt 2025
    • Diundangkan: 22 Okt 2025

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
    148/PMK.08/2022

    Ruang Lingkup Pengelolaan Penjaminan Pemerintah oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

    • Ditetapkan: 18 Okt 2022
    • Diundangkan: 20 Okt 2022

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PERLAKUAN PERPAJAKAN | SUMBANGAN KEAGAMAAN
    PMK 114 TAHUN 2025

    Perlakuan atas Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib, serta Harta Hibahan dalam Pajak Penghasilan

    • Ditetapkan: 30 Des 2025
    • Diundangkan: 31 Des 2025

    Relevan terhadap, , dan

    • 1
    • 2
    • ...
    • 39
    Quick Look - ??