JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15825 (Release-33)

    Ditemukan 174 hasil yang relevan dengan "akuntabilitas pengelolaan dana "
    Dalam 0.017 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
    156/PMK.07/2020

    Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

    • Ditetapkan: 13 Okt 2020
    • Diundangkan: 14 Okt 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | DANA KEISTIMEWAAN
    15/PMK.07/2020

    Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

    • Ditetapkan: 05 Mar 2020
    • Diundangkan: 05 Mar 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERUBAHAN KEDUA | DANA ALOKASI KHUSUS
    197/PMK.07/2020

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

    • Ditetapkan: 14 Des 2020
    • Diundangkan: 15 Des 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | DANA PEMBIAYAAN
    62/PMK.08/2017

    Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur.

    • Ditetapkan: 12 Mei 2017
    • Diundangkan: 12 Mei 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | DANA DESA
    205/PMK.07/2019

    Pengelolaan Dana Desa

    • Ditetapkan: 31 Des 2019
    • Diundangkan: 31 Des 2019

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGELOLAAN | DANA ALOKASI KHUSUS
    130/PMK.07/2019

    Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

    • Ditetapkan: 13 Sep 2019
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGELOLAAN | DANA ALOKASI KHUSUS
    48/PMK.07/2019

    Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

    • Ditetapkan: 05 Apr 2019
    • Diundangkan: 09 Apr 2019

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | DANA PERIMBANGAN | PEMOTONGAN
    41/PMK.07/2021

    Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

    • Ditetapkan: 26 Apr 2021
    • Diundangkan: 26 Apr 2021

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HIBAH DAERAH | TATA CARA
    PMK 107 TAHUN 2023

    Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah Tahun Anggaran 2023

    • Ditetapkan: 05 Okt 2023
    • Diundangkan: 13 Okt 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    36 P/HUM/2020

    Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 9
      • 10
      • 11
      • ...
      • 18
      Quick Look - ??