JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 132 hasil yang relevan dengan "efek berharga negara "
Dalam 0.011 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
20/PMK.08/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam Ne...

  • Ditetapkan: 21 Feb 2017
  • Diundangkan: 21 Feb 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PASAR PERDANA
168/PMK.08/2019

Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik

  • Ditetapkan: 05 Nov 2019
  • Diundangkan: 08 Nov 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PERUBAHAN
16/PMK.08/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2013 tentang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara.

  • Ditetapkan: 23 Jan 2015
  • Diundangkan: 27 Jan 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | ORGANISASI DAN TATAKERJA
170/PMK.01/2012

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

  • Ditetapkan: 06 Nov 2012
  • Diundangkan: 06 Nov 2012

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
234/PMK.05/2020

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 30 Des 2020
  • Diundangkan: 30 Des 2020
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | SURAT UTANG NEGARA
238/PMK.08/2014

Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang.

  • Ditetapkan: 22 Des 2014
  • Diundangkan: 22 Des 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBELIAN KEMBALI | PEMBELIAN
149/PMK.08/2018

Pembelian Kembali Surat Utang Negara

  • Ditetapkan: 23 Nov 2018
  • Diundangkan: 26 Nov 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PASAR PERDANA INTERNASIONAL
119/PMK.08/2011

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

  • Ditetapkan: 01 Agu 2011
  • Diundangkan: 01 Agu 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENJUALAN DAN PEMBELIAN KEMBALI
264/PMK.08/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.08/2013 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar...

  • Ditetapkan: 31 Des 2015
  • Diundangkan: 31 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PEMBELIAN
75/PMK.08/2013

Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara.

  • Ditetapkan: 08 Apr 2013
  • Diundangkan: 08 Apr 2013

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 9
  • 10
  • 11
  • ...
  • 14

Loading...
Quick Look - ??
  • efisiensi investasi negara...
  • manajemen risiko utang publik...
  • kebijakan fiscal dan moneter...
  • pasar modal dan obligasi negara...
  • transparansi laporan keuangan pemerintah...