JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 102 hasil yang relevan dengan "ketentuan PPh terutang "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
63/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    58/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BADAN INTERNASIONAL | IMPOR BARANG
      148/PMK.04/2015

      Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.

      • Ditetapkan: 31 Jul 2015
      • Diundangkan: 04 Agu 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK | TATACARA PENGHITUNGAN
      16/PMK.03/2011

      Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

      • Ditetapkan: 24 Jan 2011
      • Diundangkan: 24 Jan 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BEA MASUK | PERUBAHAN
      169/PMK.04/2017

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan /Atau Cukai.

      • Ditetapkan: 20 Nov 2017
      • Diundangkan: 20 Nov 2017

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      113/PUU-XIII/2015

      Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENGHASILAN PEKERJA | PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH
        486/KMK.03/2003

        Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan

        • Ditetapkan: 30 Okt 2003
        • Diundangkan: 30 Okt 2003
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGALOKASIAN
        165/PMK.07/2012

        Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah.

        • Ditetapkan: 29 Okt 2012
        • Diundangkan: 29 Okt 2012

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        128/PUU-VII/2009

        Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          PP 55 TAHUN 2005

          Dana Perimbangan

          • Ditetapkan: 09 Des 2005
          • Diundangkan: 09 Des 2005

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 9
          • 10
          • 11

          Loading...
          Quick Look - ??
          • PPh terutang...
          • ketentuan perpajakan Indonesia...
          • pajak penghasilan individu...
          • dasar perhitungan PPh...
          • kebijakan fiskal kementerian keuangan...