JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 100 hasil yang relevan dengan "pengelolaan anggaran yang optimal "
Dalam 0.025 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
58/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    12/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      93/PMK.02/2011

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 27 Jun 2011
      • Diundangkan: 27 Jun 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
      41/PMK.09/2010

      Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 22 Feb 2010
      • Diundangkan: 22 Feb 2010
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      143/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        INDONESIA | TATA KELOLA
        141/PMK.010/2009

        Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

        • Ditetapkan: 31 Agu 2009
        • Diundangkan: 31 Agu 2009
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        128/PUU-VII/2009

        Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BIDANG ANGGARAN
          PP 22 TAHUN 1997

          Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

          • Ditetapkan: 07 Jul 1997
          • Diundangkan: 07 Jul 1997
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | HUNIAN RUMAH SUSUN
          PP 4 TAHUN 1988

          Rumah Susun

          • Ditetapkan: 26 Apr 1988
          • Diundangkan: 26 Apr 1988
          Thumbnail
          HUKUM UMUM
          Media Keuangan Januari 2020 - Kaleidoskop 2019

          Biro KLI Kementerian Keuangan

          • Diterbitkan: 02 Jan 2020

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 9
          • 10

          Loading...
          Quick Look - ??
          • pengelolaan anggaran negara...
          • efisiensi belanja publik...
          • perencanaan anggaran berbasis kinerja...
          • audit anggaran efektif...
          • transparansi pengelolaan keuangan...