JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.050 hasil yang relevan dengan "evaluasi program keuangan digital Indonesia "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGALOKASIAN
165/PMK.07/2012

Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah.

  • Ditetapkan: 29 Okt 2012
  • Diundangkan: 29 Okt 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DEPARTEMEN KEUANGAN | STANDAR PROSEDUR OPERASI
55/PM.1/2007

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di...

  • Ditetapkan: 29 Jan 2007
  • Diundangkan: 29 Jan 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | JENIS DAN TARIF
PP 38 TAHUN 2009

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

  • Ditetapkan: 28 Mei 2009
  • Diundangkan: 28 Mei 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DIEKSPOR | PENGEMBALIAN BEA MASUK
253/PMK.04/2011

Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Dieksp...

  • Ditetapkan: 28 Des 2011
  • Diundangkan: 28 Des 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
43/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN LAYANAN UMUM | TARIF
    118/PMK.05/2009

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

    • Ditetapkan: 01 Jul 2009
    • Diundangkan: 01 Jul 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENELITIAN | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
    256/PMK.03/2014

    Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan.

    • Ditetapkan: 30 Des 2014
    • Diundangkan: 30 Des 2014
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | BARANG MILIK NEGARA | PERENCANAAN KEBUTUHAN
    226/PMK.06/2011

    Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

    • Ditetapkan: 19 Des 2011
    • Diundangkan: 20 Des 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
    PP 7 TAHUN 2008

    Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

    • Ditetapkan: 04 Feb 2008
    • Diundangkan: 04 Feb 2008

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
    28/PMK.05/2010

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

    • Ditetapkan: 04 Feb 2010
    • Diundangkan: 04 Feb 2010
    • 1
    • ...
    • 100
    • 101
    • 102
    • ...
    • 105

    Loading...
    Quick Look - ??
    • evaluasi efektivitas program keuangan digital...
    • analisis dampak kebijakan keuangan digital...
    • implementasi sistem pembayaran digital Indonesia...
    • pengembangan literasi keuangan masyarakat...
    • kebijakan fiskal dan inklusi keuangan digital...