JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 149 hasil yang relevan dengan "investasi dalam pembangunan infrastruktur "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | TATACARA PEMBAYARAN
260/PMK.08/2016

Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG FISKAL | BIDANG UMUM
159/PMK.010/2015

Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

  • Ditetapkan: 14 Agu 2015
  • Diundangkan: 18 Agu 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | REKENING DANA INVESTASI
31/PMK.05/2016

Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pa...

  • Ditetapkan: 19 Feb 2016
  • Diundangkan: 19 Feb 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
SUBSIDI LISTRIK | PEMBAYARAN
195/PMK.08/2015

Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.

  • Ditetapkan: 26 Okt 2015
  • Diundangkan: 27 Okt 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
60/PUU-IX/2011

PUU Nomor 11/2011 tentang Perubahan Atas UU 10/2010 tentang APBN TA 2011

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
    118/PMK.01/2021

    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 08 Sep 2021
    • Diundangkan: 09 Sep 2021
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    234/PMK.05/2020

    Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

    • Ditetapkan: 30 Des 2020
    • Diundangkan: 30 Des 2020
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    28/PUU-IX/2011

    Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KAWASAN EKONOMI | PENYELENGGARAAN
      PP 2 TAHUN 2011

      Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

      • Ditetapkan: 05 Jan 2011
      • Diundangkan: 05 Jan 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      50/PMK.07/2017

      Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

      • Ditetapkan: 04 Apr 2017
      • Diundangkan: 04 Apr 2017
      • 1
      • ...
      • 10
      • 11
      • 12
      • ...
      • 15

      Loading...
      Quick Look - ??
      • investasi infrastruktur publik...
      • pembiayaan proyek infrastruktur...
      • analisis risiko investasi infrastruktur...
      • kebijakan fiskal untuk pembangunan infrastruktur...
      • kemitraan publik-swasta dalam infrastruktur...