Ditemukan 1.761 hasil yang relevan dengan "penerimaan negara "
Dalam 0.011 detikPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | PENGADAAN BARANG/JASA
PMK 93 TAHUN 2025
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Relevan terhadap, , dan
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 45 TAHUN 2024
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
Relevan terhadap, , dan
JENIS DAN TARIF | PNBP
PMK 73 TAHUN 2024
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
PMK 4 TAHUN 2024
Tata Cara Perencanaan, Pengalokasian, Pencairan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Anggaran yang Bersumber dari Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Mi...
Relevan terhadap
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-16/PB/2022
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengujian Sistem Penerimaan Negara secara Ele...
CIPTA KERJA | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | DENDA ADMINISTRASI
PP 24 TAHUN 2021
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
Relevan terhadap
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
131/PMK.02/2021
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Relevan terhadap, , dan
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
137/PMK.02/2021
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Relevan terhadap, , dan
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
138/PMK.02/2021
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan
Relevan terhadap, , dan
PENGENAAN | TATA CARA
258/KMK.06/2003
Tatacara Pelaksanaan Pengenaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kelautan dan Perikanan yang Berasal Dari Pungutan Perika...