JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Dokumen Pembentukan
      • Rancangan PUU
      • Naskah Akademik/Urgensi
      • Hasil Analisis
      • Risalah Pembahasan
      • Kajian Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)

    Ditemukan 2.109 hasil yang relevan dengan "pendapatan negara "
    Dalam 0.015 detik
    Thumbnail
    PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP | IMPOR BARANG DAN BAHAN
    43/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    IMPOR BARANG DAN BAHAN | KAWAT BAN (STEEL CORD)
    48/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (Steel Cord) untuk Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | IMPOR BARANG DAN BAHAN
    46/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik dan Karung Plastik untuk Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR | IMPOR BARANG DAN BAHAN
    53/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat...

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    IMPOR BARANG DAN BAHAN | KEMASAN INFUS
    50/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEDOMAN UMUM
    140/PMK.07/2011

    Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 23 Agu 2011
    • Diundangkan: 23 Agu 2011

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
    PP 71 TAHUN 2010

    Standar Akuntansi Pemerintahan.

    • Ditetapkan: 22 Okt 2010
    • Diundangkan: 22 Okt 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    INFRASTRUKTUR | INFRASTRUKTUR | ALOKASI DANA
    113/PMK.07/2010

    Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 14 Jun 2010
    • Diundangkan: 14 Jun 2010

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PEMERINTAH PUSAT | PEMERINTAHAN DAERAH
    188/PMK.07/2012

    Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.

    • Ditetapkan: 26 Nov 2012
    • Diundangkan: 26 Nov 2012

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PEMBERIAN FASILITAS | PERPAJAKAN/KEPABEANAN
    21/PMK.011/2010

    Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan.

    • Ditetapkan: 28 Jan 2010
    • Diundangkan: 28 Jan 2010

    Relevan terhadap dan

    • 1
    • ...
    • 111
    • 112
    • 113
    • ...
    • 211
    Quick Look - ??