PP 14 TAHUN 2009

Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum.

• Ditetapkan: 05 Feb 2009
• Diundangkan: 05 Feb 2009

Relevan terhadapPasal 20

PP 21 TAHUN 2004

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

• Ditetapkan: 05 Agu 2004
• Diundangkan: 05 Agu 2004

Relevan terhadapPasal 10, Pasal 17, dan Pasal 12

143/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

Relevan terhadapPasal 11

PP 20 TAHUN 2004

Rencana Kerja Pemerintah

• Ditetapkan: 05 Agu 2004
• Diundangkan: 05 Agu 2004

Relevan terhadapPasal 1

128/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

Relevan terhadapPasal 7

PP 2 TAHUN 2006

Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

• Ditetapkan: 30 Jan 2006
• Diundangkan: 30 Jan 2006

Relevan terhadapPasal 1

UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Ditetapkan: 17 Mei 1999
• Diundangkan: 17 Mei 1999

Relevan terhadapPasal 1, Pasal 26, dan Pasal 10

UU 20 TAHUN 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak

• Ditetapkan: 23 Nov 1997
• Diundangkan: 23 Nov 1997

Relevan terhadapPasal 2

PP 22 TAHUN 1997

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

• Ditetapkan: 07 Jul 1997
• Diundangkan: 07 Jul 1997

Specific Grant: Reformasi Kebijakan Pemberian Dana Alokasi Umum Kepada Daerah Otonom Provinsi/kabupaten/kota

Puji Prasetyo

• Diterbitkan: 30 Jan 2023

Relevan terhadapHalaman 4, Halaman 2, dan Halaman 3