JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 287 hasil yang relevan dengan "pinjaman pajak "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | BIDANG ANGGARAN
258/PMK.02/2015

Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 31 Des 2015
  • Diundangkan: 31 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2016 | APBN
UU 14 TAHUN 2015

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

  • Ditetapkan: 25 Nov 2015
  • Diundangkan: 27 Nov 2015

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PIUTANG NEGARA/DAERAH
PP 35 TAHUN 2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

  • Ditetapkan: 06 Sep 2017
  • Diundangkan: 01 Jan 1970
Thumbnail
PELUNASAN | PENGHASILAN KENA PAJAK
PP 94 TAHUN 2010

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

  • Ditetapkan: 30 Des 2010
  • Diundangkan: 30 Des 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | PIUTANG
69/PMK.06/2014

Tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

  • Ditetapkan: 24 Apr 2014
  • Diundangkan: 24 Apr 2014

Relevan terhadap dan

Thumbnail
INFRASTRUKTUR | KERJASAMA | INFRASTRUKTUR
PERPRES 38 TAHUN 2015

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

  • Ditetapkan: 20 Mar 2015
  • Diundangkan: 20 Mar 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
PEDOMAN PELAKSANAAN | PENERIMAAN NEGARA
163/PMK.05/2013

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.

  • Ditetapkan: 18 Nov 2013
  • Diundangkan: 18 Nov 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBIAYAAN | HIBAH | PINJAMAN LUAR NEGERI
PP 10 TAHUN 2011

Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

  • Ditetapkan: 02 Feb 2011
  • Diundangkan: 02 Feb 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA | TATA CARA PELAKSANAAN
160/PMK.05/2015

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

  • Ditetapkan: 19 Agu 2015
  • Diundangkan: 19 Agu 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | HIBAH LUAR NEGERI
63/PMK.011/2012

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Proyek Pemerintah pada Tahun 2010 dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstru...

  • Ditetapkan: 30 Apr 2012
  • Diundangkan: 30 Apr 2012

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 11
  • 12
  • 13
  • ...
  • 29

Loading...
Quick Look - ??
  • pinjaman pajak untuk usaha mikro...
  • pinjaman pajak untuk pengembangan usaha...
  • stimulus pajak untuk pemulihan ekonomi...
  • pembiayaan pajak inovatif...
  • kebijakan perpajakan untuk sektor UMKM...