JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15299 (Release-27)

    Ditemukan 10.000 hasil
    Dalam 0.006 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TAHUN ANGGARAN 2017 | APBN
    19/PMK.07/2017

    Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201...

    • Ditetapkan: 16 Feb 2017
    • Diundangkan: 16 Feb 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INFRASTRUKTUR | PENJAMINAN PEMERINTAH | INFRASTRUKTUR
    257/PMK.08/2016

    Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG FISKAL | KEMITRAAN EKONOMI
    31/PMK.010/2017

    Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Ke...

    • Ditetapkan: 27 Feb 2017
    • Diundangkan: 27 Feb 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
    25/PMK.010/2017

    Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean Trade In Goods Agreement.

    • Ditetapkan: 27 Feb 2017
    • Diundangkan: 27 Feb 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BEA MASUK | ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA
    24/PMK.010/2017

    Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area.

    • Ditetapkan: 27 Feb 2017
    • Diundangkan: 27 Feb 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG UMUM | BIDANG FISKAL
    27/PMK.010/2017

    Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-India Free Trade Area.

    • Ditetapkan: 27 Feb 2017
    • Diundangkan: 27 Feb 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ULTRA MIKRO | PEMBIAYAAN
    22/PMK.05/2017

    Pembiayaan Ultra Mikro.

    • Ditetapkan: 23 Feb 2017
    • Diundangkan: 23 Feb 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
    21/PMK.06/2017

    Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

    • Ditetapkan: 22 Feb 2017
    • Diundangkan: 22 Feb 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    AANZFTA | BARANG IMPOR
    28/PMK.010/2017

    Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area.

    • Ditetapkan: 27 Feb 2017
    • Diundangkan: 27 Feb 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERSETUJUAN | TARIF BEA MASUK
    30/PMK.010/2017

    Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.

    • Ditetapkan: 27 Feb 2017
    • Diundangkan: 27 Feb 2017
    • 1
    • ...
    • 121
    • 122
    • 123
    • ...
    • 1000
    Quick Look - ??