JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.268 hasil yang relevan dengan "peran masyarakat dalam pengawasan anggaran "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM INFORMASI
PP 56 TAHUN 2005

Sistem Informasi Keuangan Daerah

  • Ditetapkan: 09 Des 2005
  • Diundangkan: 09 Des 2005

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BARANG/JASA | PEDOMAN PELAKSANAAN
Kpres 80 TAHUN 2003

Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  • Ditetapkan: 03 Nov 2003
  • Diundangkan: 03 Nov 2003

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
70/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah [Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INDONESIA | TATA KELOLA
    141/PMK.010/2009

    Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

    • Ditetapkan: 31 Agu 2009
    • Diundangkan: 31 Agu 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    APBN | PEDOMAN PELAKSANAAN
    Kpres 42 TAHUN 2002

    Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    • Ditetapkan: 28 Jun 2002
    • Diundangkan: 28 Jun 2002

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    144/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      128/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEMBAYARAN
        117/PMK.02/2005

        Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Sudsidi Listrik Tahun Anggaran 2005

        • Ditetapkan: 29 Nov 2005
        • Diundangkan: 29 Nov 2005

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        PP 55 TAHUN 2005

        Dana Perimbangan

        • Ditetapkan: 09 Des 2005
        • Diundangkan: 09 Des 2005

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENERIMAAN/PENERUSAN | TATACARA
        PP 2 TAHUN 2006

        Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

        • Ditetapkan: 30 Jan 2006
        • Diundangkan: 30 Jan 2006
        • 1
        • ...
        • 122
        • 123
        • 124
        • ...
        • 127

        Loading...
        Quick Look - ??
        • peran masyarakat dalam pengawasan anggaran...
        • transparansi anggaran publik...
        • partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran...
        • akuntabilitas anggaran pemerintah...
        • pemantauan pengeluaran publik...