JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15299 (Release-27)

    Ditemukan 10.000 hasil
    Dalam 0.003 detik
    Thumbnail
    RAFAT ALI RIZVI | ICSID
    PERPRES 38 TAHUN 2011

    Penugasan Kepada Menteri Keuangan untuk Melakukan Penanganan Permohonan Arbitrase di International Centre For Settlement Of Investment Disputes (Icsi...

    • Ditetapkan: 11 Jul 2011
    • Diundangkan: 11 Jul 2011
    Thumbnail
    PAJAK PENGHASILAN | SURPLUS BANK INDONESIA
    100/PMK.03/2011

    Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia.

    • Ditetapkan: 11 Jul 2011
    • Diundangkan: 11 Jul 2011
    Thumbnail
    IMPOR FILM CERITA IMPOR | DASAR PENGENAAN PAJAK
    102/PMK.011/2011

    Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Berupa Film ...

    • Ditetapkan: 13 Jul 2011
    • Diundangkan: 13 Jul 2011
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMASAN PLASTIK
    114/PMK.011/2011

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene Film,...

    • Ditetapkan: 18 Jul 2011
    • Diundangkan: 18 Jul 2011
    Thumbnail
    IMPOR BARANG DAN BAHAN | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    117/PMK.011/2011

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 18 Jul 2011
    • Diundangkan: 18 Jul 2011
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | IMPOR BARANG DAN BAHAN
    110/PMK.011/2011

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika untuk Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 18 Jul 2011
    • Diundangkan: 18 Jul 2011
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    104/PMK.011/2011

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Boiler dan/atau Transformator untuk Pembangkit Tenaga Listrik untuk Tahun ...

    • Ditetapkan: 18 Jul 2011
    • Diundangkan: 18 Jul 2011
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BALLPOINT
    105/PMK.011/2011

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 18 Jul 2011
    • Diundangkan: 18 Jul 2011
    Thumbnail
    PEMBUATAN RESIN | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    115/PMK.011/2011

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment...

    • Ditetapkan: 18 Jul 2011
    • Diundangkan: 18 Jul 2011
    Thumbnail
    IMPOR BARANG DAN BAHAN | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    106/PMK.011/2011

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet dan/atau Permadani untuk Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 18 Jul 2011
    • Diundangkan: 18 Jul 2011
    • 1
    • ...
    • 122
    • 123
    • 124
    • ...
    • 1000
    Quick Look - ??