JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.325 hasil yang relevan dengan "pajak digital dan e-commerce "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS DAN TARIF
PP 31 TAHUN 2004

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

  • Ditetapkan: 05 Okt 2004
  • Diundangkan: 05 Okt 2004

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | HAK ASASI MANUSIA
PP 75 TAHUN 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

  • Ditetapkan: 30 Des 2005
  • Diundangkan: 30 Des 2005

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
144/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    143/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TARIF PNBP | JENIS | DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
      PP 4 TAHUN 2005

      Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

      • Ditetapkan: 18 Jan 2005
      • Diundangkan: 18 Jan 2005

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
      80/PMK.05/2007

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

      • Ditetapkan: 18 Jul 2007
      • Diundangkan: 18 Jul 2007
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA REBOISASI | REBOISASI
      PP 35 TAHUN 2002

      Dana Reboisasi

      • Ditetapkan: 08 Jun 2002
      • Diundangkan: 08 Jun 2002

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      FAKTOR PENYESUAIAN | PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
      361/KMK.04/1998

      Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

      • Ditetapkan: 27 Jul 1998
      • Diundangkan: 27 Jul 1998
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HARTA BERWUJUD | PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS MUBI NEGARA
      83/KMK.04/1999

      Penyusutan atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Kontraktor yang Melakukan Kontrak Bagi Hasil di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di ...

      • Ditetapkan: 25 Feb 1999
      • Diundangkan: 25 Feb 1999

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
      UU 20 TAHUN 1997

      Penerimaan Negara Bukan Pajak

      • Ditetapkan: 23 Nov 1997
      • Diundangkan: 23 Nov 1997

      Relevan terhadap, , dan

      • 1
      • ...
      • 130
      • 131
      • 132
      • 133

      Loading...
      Quick Look - ??
      • pajak digital...
      • e-commerce taxation...
      • regulasi pajak online...
      • compliance pajak e-commerce...
      • kebijakan fiskal digital...