JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.330 hasil yang relevan dengan "pajak e-commerce dan transparansi "
Dalam 0.011 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
143/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF PNBP | JENIS | DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
    PP 4 TAHUN 2005

    Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

    • Ditetapkan: 18 Jan 2005
    • Diundangkan: 18 Jan 2005

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    PP 21 TAHUN 2003

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

    • Ditetapkan: 31 Mar 2019

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA REBOISASI | REBOISASI
    PP 35 TAHUN 2002

    Dana Reboisasi

    • Ditetapkan: 08 Jun 2002
    • Diundangkan: 08 Jun 2002

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    FAKTOR PENYESUAIAN | PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
    361/KMK.04/1998

    Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

    • Ditetapkan: 27 Jul 1998
    • Diundangkan: 27 Jul 1998
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HARTA BERWUJUD | PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS MUBI NEGARA
    83/KMK.04/1999

    Penyusutan atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Kontraktor yang Melakukan Kontrak Bagi Hasil di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di ...

    • Ditetapkan: 25 Feb 1999
    • Diundangkan: 25 Feb 1999

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    UU 20 TAHUN 1997

    Penerimaan Negara Bukan Pajak

    • Ditetapkan: 23 Nov 1997
    • Diundangkan: 23 Nov 1997

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEUANGAN | PERIMBANGAN
    UU 25 TAHUN 1999

    Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

    • Ditetapkan: 17 Mei 1999
    • Diundangkan: 17 Mei 1999
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PAJAK PENGHASILAN | TAHUN BERJALAN
    PP 47 TAHUN 1994

    Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

    • Ditetapkan: 27 Des 1994
    • Diundangkan: 27 Des 1994

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBANGUNAN | KEPENTINGAN UMUM
    Kpres 55 TAHUN 1993

    Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

    • Ditetapkan: 17 Jun 1993

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 131
    • 132
    • 133

    Loading...
    Quick Look - ??
    • pajak e-commerce Indonesia...
    • transparansi pajak digital...
    • regulasi pajak online...
    • kebijakan pajak e-commerce...
    • akuntabilitas pajak digital...