JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.386 hasil yang relevan dengan "Pemanfaatan Fintech dalam Pengelolaan Anggaran "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PP 21 TAHUN 2004

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

  • Ditetapkan: 05 Agu 2004
  • Diundangkan: 05 Agu 2004

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
128/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    APBN | PEDOMAN PELAKSANAAN
    Kpres 42 TAHUN 2002

    Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    • Ditetapkan: 28 Jun 2002
    • Diundangkan: 28 Jun 2002

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | TATACARA
    31/PMK.07/2005

    Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah

    • Ditetapkan: 23 Mei 2005
    • Diundangkan: 23 Mei 2005

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SUSUNAN ORGANISASI | INSTANSI VERTIKAL
    Kpres 84 TAHUN 2001

    Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lnstansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

    • Ditetapkan: 02 Jul 2001
    • Diundangkan: 02 Jul 2001

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ORGANISASI | TATA KERJA
    Kpres 81 TAHUN 2003

    Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

    • Ditetapkan: 03 Nov 2003
    • Diundangkan: 03 Nov 2003

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | HAK ASASI MANUSIA
    PP 75 TAHUN 2005

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

    • Ditetapkan: 30 Des 2005
    • Diundangkan: 30 Des 2005

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SUMBER DAYA | KAWASAN HUTAN
    PP 51 TAHUN 1998

    Provisi Sumber Daya Hutan

    • Ditetapkan: 20 Apr 1998
    • Diundangkan: 20 Apr 1998
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    UU 20 TAHUN 1997

    Penerimaan Negara Bukan Pajak

    • Ditetapkan: 23 Nov 1997
    • Diundangkan: 23 Nov 1997

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEUANGAN | PERIMBANGAN
    UU 25 TAHUN 1999

    Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

    • Ditetapkan: 17 Mei 1999
    • Diundangkan: 17 Mei 1999

    Relevan terhadap dan

    • 1
    • ...
    • 136
    • 137
    • 138
    • 139

    Loading...
    Quick Look - ??
    • Pemanfaatan fintech untuk pengelolaan anggaran...
    • Inovasi teknologi keuangan dalam anggaran kementerian...
    • Digitalisasi pengelolaan anggaran sektor publik...
    • Optimalisasi penggunaan fintech untuk efisiensi anggaran...
    • Integrasi sistem fintech dalam perencanaan keuangan kementerian...