JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 353 hasil yang relevan dengan "BUMN "
Dalam 0.006 detik
Thumbnail
PT ASDP INDONESIA FERRY | SAHAM PERUSAHAAN
PP 5 TAHUN 2012

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asdp Indonesia Ferry.

  • Ditetapkan: 06 Jan 2012
  • Diundangkan: 06 Jan 2012
Thumbnail
PENYERTAAN MODAL NEGARA | PENAMBAHAN
PP 108 TAHUN 2012

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

  • Ditetapkan: 24 Des 2012
  • Diundangkan: 24 Des 2012
Thumbnail
PERUBAHAN | JAMINAN PEMERINTAH
135/PMK.08/2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembanguna...

  • Ditetapkan: 19 Sep 2019
Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENJUALAN SAHAM
PP 87 TAHUN 2012

Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Tabungan Negara Tb...

  • Ditetapkan: 20 Okt 2012
  • Diundangkan: 20 Okt 2012
Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
PP 84 TAHUN 2015

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

  • Ditetapkan: 04 Nov 2015
  • Diundangkan: 04 Nov 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS DAN TARIF
PP 128 TAHUN 2015

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

  • Ditetapkan: 28 Des 2015
  • Diundangkan: 28 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
INFRASTRUKTUR | PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH | INFRASTRUKTUR
8/PMK.08/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerint...

  • Ditetapkan: 26 Jan 2016
  • Diundangkan: 26 Jan 2016

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PERUBAHAN | PIUTANG NEGARA
123/PMK.05/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rak...

  • Ditetapkan: 30 Jun 2015
  • Diundangkan: 30 Jun 2015
Thumbnail
PERTANGGUNGJAWABAN | TATACARA PENYEDIAAN
66/PMK.02/2013

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih.

  • Ditetapkan: 21 Mar 2013
  • Diundangkan: 21 Mar 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMERINTAH PUSAT | JURNAL AKUNTANSI
212/PMK.05/2019

Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 31 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019
  • 1
  • ...
  • 13
  • 14
  • 15
  • ...
  • 36

Loading...
Quick Look - ??
  • BUMN Indonesia...
  • pengelolaan aset BUMN...
  • peran BUMN dalam perekonomian...
  • transparansi keuangan BUMN...
  • kebijakan fiskal terhadap BUMN...