JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 166 hasil yang relevan dengan "pemantauan dana pemerintah "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGALOKASIAN
124/PMK.07/2015

Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

  • Ditetapkan: 30 Jun 2015
  • Diundangkan: 30 Jun 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | COVID-19 | COVID-19 | PROGRAM PEN
101/PMK.07/2020

Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)...

  • Ditetapkan: 05 Agu 2020
  • Diundangkan: 05 Agu 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA | DESA
PP 60 TAHUN 2014

Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

  • Ditetapkan: 21 Jul 2014
  • Diundangkan: 21 Jul 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | DANA DESA | PERUBAHAN KETIGA
121/PMK.07/2018

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

  • Ditetapkan: 21 Sep 2018
  • Diundangkan: 24 Sep 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
PMK 135 TAHUN 2023

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 07 Des 2023
  • Diundangkan: 11 Des 2023
Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAKSANAAN | TRANSFER KE DAERAH
112/PMK.07/2016

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer Ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan.

  • Ditetapkan: 12 Jul 2016
  • Diundangkan: 12 Jul 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | PERUBAHAN KEDUA | DANA DESA
225/PMK.07/2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

  • Ditetapkan: 29 Des 2017
  • Diundangkan: 29 Des 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | KESEHATAN FISKAL
266/PMK.07/2015

Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

  • Ditetapkan: 31 Des 2015
  • Diundangkan: 31 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | PERUBAHAN | DANA DESA
187/PMK.07/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

  • Ditetapkan: 02 Des 2016
  • Diundangkan: 02 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | BADAN USAHA | INFRASTRUKTUR
190/PMK.08/2015

Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

  • Ditetapkan: 06 Okt 2015
  • Diundangkan: 08 Okt 2015

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17

Loading...
Quick Look - ??
  • pemantauan alokasi anggaran...
  • transparansi pengelolaan dana...
  • audit pemerintah daerah...
  • efektivitas penggunaan anggaran...
  • laporan keuangan publik...