JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 1.509 hasil yang relevan dengan "program diskon dan penerimaan pajak "
Dalam 0.031 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
19/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM KLASIFIKASI BARANG
    213/PMK.011/2011

    Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

    • Ditetapkan: 14 Des 2011
    • Diundangkan: 14 Des 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SUSUNAN ORGANISASI | INSTANSI VERTIKAL
    Kpres 37 TAHUN 2004

    Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lnstansi Vertikal di Lingkun...

    • Ditetapkan: 10 Mei 2004
    • Diundangkan: 10 Mei 2004

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    PP 21 TAHUN 2003

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

    • Ditetapkan: 31 Mar 2019

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    APBN | PEDOMAN PELAKSANAAN
    Kpres 42 TAHUN 2002

    Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    • Ditetapkan: 28 Jun 2002
    • Diundangkan: 28 Jun 2002

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEMBAYARAN
    117/PMK.02/2005

    Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Sudsidi Listrik Tahun Anggaran 2005

    • Ditetapkan: 29 Nov 2005
    • Diundangkan: 29 Nov 2005

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGELUARAN | BARANG KENA CUKAI
    235/PMK.04/2009

    Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

    • Ditetapkan: 30 Des 2009
    • Diundangkan: 30 Des 2009
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    143/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
      PP 21 TAHUN 2004

      Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

      • Ditetapkan: 05 Agu 2004
      • Diundangkan: 05 Agu 2004

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA REBOISASI | REBOISASI
      PP 35 TAHUN 2002

      Dana Reboisasi

      • Ditetapkan: 08 Jun 2002
      • Diundangkan: 08 Jun 2002

      Relevan terhadap dan

      • 1
      • ...
      • 148
      • 149
      • 150
      • 151

      Loading...
      Quick Look - ??
      • diskon pajak...
      • insentif fiskal...
      • kebijakan perpajakan...
      • program pemulihan ekonomi...
      • transparansi anggaran...